Berita Dalam Negeri

JAKARTA-Mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan skandal kasus Bank Century,Selasa (2/3). Sofyan mengaku penempatan dana BUMN di Bank Century atas perintah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sofyan yang berkapasitas sebagai terperiksa keluar gedung KPK setelah lima jam di ruang penyelidik. “Saya baru mengetahui penempatan dana BUMN di Bank Century saat Menkeu Sri Mulyani mengadakan teleconference ... Read More »

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak kehadiran saksi ahli pakar HAM dan kebebasan beragama asal Amerika Serikat (AS) dalam uji materi UU Penistaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran saksi ahli dari negeri Paman Sam justru membuktikan adanya skenario internasional untuk mengacaukan kehidupan beragama di tanah air. “Saya tidak setuju pemohon mendatangkan saksi HAM atau kebebasan beragama dari ... Read More »

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait skandal Bank Century mendapat reaksi dari fungsionaris Partai Hanura Fuad Bawazier. Mantan Menteri Keuangan era Soeharto itu mempertanyakan makna dari pernyataan SBY, “Saya yang bertanggung jawab atas bailout Century”. “Mengembalikan duit yang 6,7 triliun? Mundur dari jabatannya? Melengserkan Boediono dan Sri Mulyani? Atau cuma omdo seenaknya  tanpa tanggung jawab yang kongkrit?” tanyanya retoris kepada ... Read More »

Setelah melalui lobi yang panjang, nama Boediono dan Sri Mulyani tidak masuk dalam rekomendasi Pansus Angket Bank Century. SIKAP fraksi-fraksi mengendur di saat-saat terakhir menjelang memasuki rapat paripurna DPR hari ini dan esok. Empat fraksi yang sebelumnya menyebut sejumlah nama yang harus bertanggung jawab dalam penggelontoran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century, kini semuanya balik badan. Keempat fraksi itu adalah ... Read More »

JAKARTA— Rekomendasi Pansus Hak Angket Kasus Bank Century diperkirakan akan mengerucut pada satu opsi, yaitu bahwa kebijakan Bank Century tidak bermasalah, tetapi proses implementasinya bermasalah. Partai Demokrat, yang sedianya tidak bergerak dari posisi bahwa kebijakan dan proses implementasi tidak bermasalah, mulai melunak. Anggota Pansus, Benny K Harman dari F-PD, mengatakan bahwa partainya akan beralih ke opsi tersebut. Dia menambahkan, F-PD ... Read More »

Jakarta – Politisi PKS Misbakhun memperoleh fasilitas L/C US$ 22,5 juta dari Bank Century pada 19 November 2007. Ditengarai ada fasilitas istimewa yang diberikan Robert Tantular dalam pemberian L/C itu. “Saya menduga ada fasilitas istimewa dari century,” kata anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Yanuar Rizky di Jakarta, Senin (1/3/2010). Fasilitas istimewa ini bisa terlihat dari tanggal persetujuan L/C, yakni pada ... Read More »

Istana menilai reaksi terhadap sejumlah pertemuan berlebihan. JAKARTA – Lobi dan manuver politik yang dilakukan staf khusus Presiden terkait kasus Bank Century, dinilai sebagai bentuk kepanikan Istana jelang pengambilan keputusan Pansus Angket Century di DPR pada 3 Maret 2010 mendatang. ”Ini bentuk kepanikan,” ujar anggota Pansus Angket Century dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faizal, kepada Republika, Ahad (28/2). Sebagaimana diketahui, ... Read More »

JAKARTA – Pengamat politik Yudi Latief menyatakan laporan Komite Nasional 33 dan rencana pelaporan Andi Arief tentang kepemilikan L/C Fiktif yang melibatkan anggota pansus, M Misbakhun justru kontraproduktif. Yudi mengatakan pelaporan tersebut akan memperkeruh proses lobi yang sekarang tengah dilakukan pemerintah. “Adanya laporan ini justru memperkuat posisi pansus dan mengkritisi partai demokrat,”ungkap Yudi waktu dikonfirmasi Republika, Senin (1/3). Yudi pun ... Read More »

JAKARTA- Ekonom dari Ekonit, Hendry Saparini, mengajak masyarakat menilai dengan jujur apakah rekam jejak kinerja Wapres dan Menkeu Sri Mulyani benar-benar berkilau, sebagaimana yang didengung-dengungkan sebagai orang yang bersih dan reformis.”Marilah kita menilai dengan jujur. Apakah rekam jejak kinerja Boediono dan Sri Mulyani memang benar-benar kinclong atau sebaliknya ,” kata Hendry Saparini dalam diskusi “Memprediksi rekomendasi akhir pansus” di Rumah ... Read More »

BOGOR- Wacana pemerintah untuk mempidanakan pelaku nikah siri dengan mengundang-undangkan pernikahan siri tersebut ditolak oleh Majelis Ulama Islam (MUI) Bogor. Ketua MUI cabang Bogor, KH Adam Ibrahim, menjelaskan alasan penolakan tersebut karena nikah siri dalam ajaran Islam sudah sah jika memenuhi persyaratan. “Saya tidak sependapat jika nikah siri diundang-undangkan, apalagi sampai pelanggarnya dipidanakan, karena menurut ajaran agama Islam sah jika ... Read More »