Berita Dalam Negeri

Pernyataan Prof. Sahetapy dipertanyakan Mahfud MD selaku pimpinan majelis hakim. Mahfud menilai sahetapy telat menanggapi UU ini. Sahetapy yang merupakan seorang dosen dan pakar hukum juga pernah menjadi ketua komisi hukum nasional harusnya mengajukan ini dari dulu. “Kenapa Anda baru mengajukan sekarang?” tutur mahfud menanyakan.  “Banyak murid Anda yang menjadi profesor, Tapi hanya Anda yang berpikiran  seperti ini. Tambah mahfud. ... Read More »

Mualimin Abdi perwakilan dari Pemerintah menyampaikan tanggapannya atas argumen MM Billah dari pihak Pemohon. “Pak Billah ini menjungkir balikan Pasal. Seharusnya seorang ahli itu membaca Pasal itu harus satu nafas, jangan dipotong-potong!” tandas  Kabag Penyajian pada Sidang MK itu. Makanya penafsiran kitab suci itu harus diserahkan kepada ahlinya dan itu mengikat pada umatnya. “Pak Billah ini mengatakan siapa saja bisa ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Tidak ada uraian yang sistematis dan nyambung antara argumen dan kesimpulan yang disampaikan oleh Sahetapy. “Setelah kutip sana-sini pendapat ahli pidana luar negeri yang tidak ada kaitannya dengan masalah penistaan agama, tiba-tiba Prof Sahetapy meloncat kepada kesimpulan bahwa UU Penistaan Agama bertentangan dengan Mukadimah dan Batang Tubuh UUD 45” ujar HM Lutfie Hakim, SH ... Read More »

Sidang uji materiil UU No 1 tahun 1965 tentang Penistaan Agama kembali digelar, Rabu (24/2) pagi di Mahkamah konstitusi. Acara sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dan Pemerintah serta pihak terkait (Walubi, Persis, HPK, BKOK, dan DPP PPP). Ahli dari Pemohon MM Billah menyatakan UU tersebut baik Pasal 1, Pasal 2 ayat dua dan prasa Penistaan Agama ... Read More »

JAKARTA- Fraksi Partai Keadilan Sejahatera menyebut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Sembilan fraksi malam ini (23/2) membacakan pandangan akhirnya atas pemeriksaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. “Pandangan kami bukanlah untuk memojokkan atau mengorbankan pihak tertentu,” kata juru bicara Fraksi PKS, Andi Rahmat, di ... Read More »

Setelah mengungkap 100 perusahaan penunggak pajak terbesar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali merilis sektor-sektor usaha yang mengemplang pajak paling gede. Pertambangan dan penggalian menempati urutan teratas. Nilai tunggakan sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 2,92 triliun. Angka tersebut berasal dari lima perusahaan. Kemudian diikuti bidang usaha real estate, perusahaan, dan jasa perusahaan. Di sektor ini ada tujuh perusahaan yang menunggak ... Read More »

Jakarta – SBY dan PD yang mengedepankan politik pencitraan, menghadapi kenyataan pahit. Media kini dipakai oleh partai-partai koalisi untuk merusak skenario politik penyelesaian skandal Bank Century. Menjelang akhir kerja Pansus Bank Century, intensitas politik kian tinggi. Senin (22/2/2010) lalu, Presiden SBY berencana mengumpulkan pimpinan partai koalisi di Cikeas. Namun tanpa alasan jelas, pertemuan tersebut dibatalkan. Partai Demokrat (PD) menyatakan, pembatalan ... Read More »

Berdasarkan hasil survei MUI yang diumumkan Januari 2010: 30 ribu produk makanan dan minuman hanya 30% yang mencantumkan label halal, 70 % syubhat. (Republika,22/2). KOMENTAR: 1.Beginilah nasib umat Islam hidup dalam sistem sekular, penguasa cuci tangan tidak mau memelihara dan menjaga rakyatnya untuk hidup dengan makanan halalan toyyiban. 2. Khilafah menjadi keniscayaan untuk menjaga umat dari segala makanan yang haram. Read More »

Jakarta – Penyakit lama DPR dalam penyelidikan hak angket dikhawatirkan kambuh lagi saat menangani bailout Bank Century. Pansus Century yang terlihat garang dalam penyelidikan akan melempem saat memberikan rekomendasi akhir. “Memang banyak yang mengkhawatirkan DPR penyakit lamanya kambuh. Di depan kelihatan gagah, keren, dan berani. Di pertengahan agak sedikit masuk angin. Di ujungnya tidak ada apa-apanya,” kata mantan Ketua MPR ... Read More »

Organisasi Serikat Pengacara Rakyat (SPR) menyatakan, kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum masih jauh dari harapan. Bahkan, mereka cenderung mengalami disorientasi dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. “Tanpa adanya orientasi yang jelas, alih-alih memberantas mafia hukum, Satgas justru rentan dijadikan alat kekuasaan untuk memberikan tekanan kepada lawan-lawan politiknya,” kata juru bicara SPR, Habiburokhman, dalam keterangan tertulis, Minggu malam. Menurut dia, ... Read More »