Berita Dalam Negeri

BEKASI- Majelis Mujahidin (MM) menolak gugatan Aliansi Kebangkitan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) untuk mencabut Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. “Siapa pun yang sepakat dengan MM, kita akan bersama-sama menghadapi gugatan AKKBB itu” jelas Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, kemarin. Irfan menambahkan, MM harus meyakinkan masyarakat jika UU pencegahan penodaan agama dihilangkan maka itu ... Read More »

Presiden: Menabung membuat perekonomian nasional mandiri (antaranews,20/2) KOMENTAR: 1. Menabung boleh secara syar’i, tapi jika di bank-bank ribawi untuk mendapatkan riba, maka haram. 2. Ketika dana ditabung di bank, membuat kekayaan terkosentrasi pada para pemilik bank dan konglomerat. Merekalah yang menikmati modal itu. Tidak sedikit dana yang justru dikemplang dibawa kabur ke luar negeri. Atau dirampok sendiri, seperti kasus Century. ... Read More »

JAKARTA- Pengamat komunikasi politik UI, Effendi Ghazali, meyakini Wakil Presiden Boediono tidak akan mengalami pemakzulan akibat rekomendasi Pansus yang disampaikan 2 Maret nanti. Effendi melihat itu dari rencana kedatangan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia di bulan Maret pula. Tidak mungkin, kata Effendi, kedatangan Presiden Negara Paman Sam itu dibayangi kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil. ”Tidak akan terjadi ... Read More »

BANDUNG- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung menolak Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diajukan Pemkot Bandung. Sekitar 80 orang anggota HTI Kota Bandung, Kamis (11/2) berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bandung. Mereka menilai raperda tersebut sebagai upaya legalisasi minuman keras oleh Pemkot. HTI keberatan terhadap raperda tersebut, ... Read More »

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun: DPP HTI mengucapkan takziyah atas wafatnya Ibunda Rohmi (daris ciparay) Jum’at siang (19/2/2010), dengan iringan doa: Allahumaghfir laha warhamha wa’fu ‘anhu.wa akrim nuzulaha wa wassi’ madkholaha birohmatika ya arhamar rohimiin.. Read More »

Pangkalpinang – Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 di DPR. Kemunculan RUU ini telah mengundang pro-kontra, pasalnya dalam RUU tersebut terkandung klausul pidana bagi pelaku nikah sirih dan poligami. Adapun ancamannya hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Ayik Hariansyah Humas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bangka ... Read More »

Gabungan Ormas Islam dan Kemasyarakatan di Sumatera Barat kembali mendesak pemerintah  mempertahankan UU No.5/1969 tentang Pencegahan Penistaan Agama. Masyarakat di ranah Minang  diingatkan untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan  terburuk jika Mahkamah Konstusi (MK)  mengabulkan  uji materi  (judicial review) yang diajukan tujuh LSM dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). “Keutuhan NKRI kini  terancam. Bila pemerintah dan MK tidak menggubris ... Read More »

Arus penolakan pencabutan UU no 1/PNPS/1965 perihal penodaan dan penistaan agama kembali mengalir. Kali ini datang dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  Jawa Timur. Sebagaimana disampaikan Abdul Hadi AR, Wakil Ketua I FKUB, pihaknya menolak pencabutan UU tersebut. “FKUB telah mengirimkan pernyataan tidak setuju terhadap pencabutan UU penistaan agama,” katanya dalam perbincangan dengan hidayatullah.com di kantor MUI Jl. Dharmahusada Selatan ... Read More »

Hanura dan Golkar usulkan tim pemantau aliran dana. JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century benar-benar masuk angin. Jika pada pandangan awal fraksi-fraksi posisi 7-2, pada pandangan tengah yang digelar Rabu (17/2) skor berubah menjadi 4-5. Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan direksi Bank Centry (BC) dituding empat fraksi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelamatan ... Read More »

JAKARTA- Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin menyatakan NU tidak boleh memberi ruang bagi faham Islam liberal. Untuk itu, Ma’ruf mengingatkan peserta Muktamar NU ke-32 di Makassar, Maret nanti, agar tidak memberi ruang kepada orang-orang yang memiliki kaitan dengan faham tersebut. “Jangan memberi ruang sedikit pun kepada orang-orang yang ingin memasukkan faham Islam liberal ke dalam ... Read More »