Berita Dalam Negeri

Jumlah TKI Dianiaya Meningkat 39 Persen

JAKARTA- Sebanyak 4.822 tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mengalami penganiayaan pada tahun 2009. Jumlah itu naik tajam di atas 30 persen, tepatnya 39 persen dibandingkan tahun sebelumnya 3.470 jiwa. Hal itu terungkap dalam data pelayanan TKI di Terminal Selapajang Bandara Soekarno Hatta oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Penganiayaan juga menempati peringkat kasus terbesar dialami TKI ... Read More »

CAFTA Membuat Industri Rakyat Gulung Tikar

Jakarta – Sekjen Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cokro Wibowo, Sabtu, menyatakan kekhawatirannya bahwa implementasi China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) mengancam industri rakyat. “Ini problem serius dan perlu mendapat penanganan khusus. Kita jangan hanya terpaku kepada persoalan penyelamatan sebuah bank kecil sekaliber Bank Century, sementara industri rakyat terabaikan dan terancam mati serta berdampak sistemik pada deindustrialisasi Indonesia,” katanya ... Read More »

Din Syamsuddin: Pemerintah Belum Peka

YOGYAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan pemerintah belum peka terhadap situasi dan kondisi perekonomian rakyat dengan menyebut pemerintah tidak bisa melihat situasi dan kondisi ekonomi rakyat sekarang ini. Saat membuka Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, di Yogyakarta, Sabtu, Din menyatakan, rakyat Indonesia menginginkan langkah cepat dan nyata untuk memperbaiki situasi dan kondisi ekonomi nasional. Ia ... Read More »

Obama Bertandang, HTI Akan Mengadang

JAKARTA- Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia mengatakan menentang lawatan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama ke Indonesia pada bulan Maret mendatang. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, Sabtu (6/2/2010), mengatakan, Obama, yang kebijakannya merugikan negara-negara Muslim di dunia, seperti Pakistan dan Afganistan, dinilai tidak layak mengunjungi Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. “Obama adalah Presiden dari sebuah negara yang saat ini paling ... Read More »

TPM Minta PBHI Cs Tidak Bertindak ‘Anarkis’ di Sidang MK

Jakarta – Tim Pembela Muslim (TPM) menilai PBHI dan sejumlah LSM telah melakukan tindakan ‘anarkis’ terkait pengajuan UU 5/1969 tentang Pencegahan Penodaan/penistaan Agama. Argumentasi soal kerugian kontitusional pemohon dianggap terlalu dipaksakan. “TPM meminta agar pemohon PUU No1/PnPS/1965 jangan bertindak anarkis memaksakan kehendaknya dengan melanggar tatanan hukum baik praktis maupun ilmiah yang disepakati para ahli hukum seperti halnya wajib menyampaikan fakta ... Read More »

Muhammadiyah Tolak Seluruh Gugatan

JAKARTA- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak seluruh permohonan pemohon. Ini disampaikan PP Muhammadiyah sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materiil terhadap UU no 1 tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/2). Pandangan PP Muhammadiyah ini akan dibacakan pada sidang lanjutan yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB siang ini, Kamis (4/2). Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Saleh Partaonan Daulay, ... Read More »

Akal Sehat tidak Bisa Terima Argumen Pemohon

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Bagaimana akal sehat yang wajar bisa menerima legal standing YLBHI yang menyatakan bahwa a quo berpotensi merugikan pihaknya. “UU tersebut sudah berlaku 45 tahun, lain cerita kalau baru diterbitkan!”. ujar Advokad Lutfie Hakim, perwakilan dari MUI. Tidak ada kekacauan akibat diterapkannya a quo tersebut. Kekacauan itu adanya dalam benak pemohon saja. a quo tidak ... Read More »

UU Penistaan Agama Masih Relevan

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Sependapat dengan Pemerintah, DPR pun menolak uji materiil yang diajukan pemohon. “a quo dipandang masih relevan sehingga DPR dan pemerintahan tidak akan menggantinya”. ujar H. Chairuman Harahap, SH, MH. mewakili pihak DPR. Oleh karena itu DPR pun menolak seluruh permohonan pemohon karena a quo tidak bertentangan dengan UUD 45 dan pasal-pasalnya.  “a quo tetap ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama, Pemerintah Tolak Permohonan Pemohon

UU. No.1/ PNPS/1965 atau a quo telah berjalan sesuai dengan amanat UUD 45 dan memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk menjalani keyakinan agamanya. Berdasarkan pengamatan pemerintah para pemohon uji materiil a quo beragama Islam, Kristen dan Katholik. Tidak ada satu pihak pun yang menghalangi mereka untuk menjalankan agama yang dianutnya. Maka Pemerintah memohon agar pemohon membuktikan bahwa aktivitas keagamaannya terganggu. ... Read More »

Sidang Uji Materi UU Penodaan Agama, Penjagaan Diperketat

JAKARTA- Sidang ketiga uji materi Undang Undang Penodaan digelar, Kamis (4/2) pukul 10.00. Petugas keamanan Mahkamah Konstitusi dan dibantu oleh beberapa petugas kepolisian telah bersiap-siap. Untuk memasuki gedung Mahkamah Konstitusi semua orang harus melawati lobi di lantai dasar. Pemeriksaan ketat dilakukan menjelang pintu masuk. Semua tas dan barang bawaan diperiksa. “Semua harus diperiksa mas,” ujar salah seorang petugas keamanan kepada ... Read More »