Berita Dalam Negeri

JAKARTA- Sekitar 40 Tim Advanced dari Security Service Amerika Serikat dan Pers akan melakukan survei SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (3/2). Kedatangan tim advanced ini dalam rangka mengamankan kedatangan Presiden AS, Barrack Obama pada Maret nanti. Wakil Kepala SDN Besuki 01 Menteng, Jakarta Pusat Ahmad Solikin, mengaku sudah mendapatkan informasi tentang kedatangan Barry panggilan akrab Barack Obama ke ... Read More »

Jakarta – Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama tindak kekerasan terhadap anak. Ditambah dengan pemahaman orang tua yang salah, anak sebagai pihak yang lemah, semakin dikorbankan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi. “Mindset orang tua banyak yang keliru, menganggap anak bisa diperlakukan apa saja ketika mereka sedang stres karena masalah ekonomi,” kata Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi (Kak Seto), ... Read More »

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap semua pihak terbuka terkait pengadaan pesawat kepresidenan. Sri menilai anggaran pembelian pesawat sudah disetujui DPR dan tinggal menunggu eksekusi oleh Sekretariat Negara (Setneg). “Nggak usah saling lepas tangan, pada bingung dan ketakutan. Jadi proses anggaran itu kan berdasarkan UU dan UUD tentunya. DPR menyetujui, jangan sampai disetujui dan mau dijalankan kok nggak disetujui ... Read More »

Jakarta – Komisi Nasional Perlindungan Anak (PA) menilai pemerintah gagal dalam mensejahterakan masyarakat karena kasus penelantaran anak kembali terulang. Pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi problem sosial masyarakat. “Karena kasus ini terulang lagi,” kata Sekretaris Jenderal Komnas PA, Arist Merdeka Sirait saat dihubungi, Rabu (3/2/2010). Tidak hanya itu, kata Arist, penelantaraan anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas PA mencatat, ... Read More »

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun: DPP HTI mengucapkan takziyah atas wafatnya seorang pejuang Syari’ah dan Khilafah: Ust. Abd manan (Mas’ul Mojokerto Jatim), Rabu 3/2/2010 sekitar pk. 17.0 WIB, dengan iringan doa: Allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu ‘anhu wa akrim nuzulahu wa wassi’ madkhalahu wa taqabbala a’malahu waj’al al-jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba’dahu waghfir lana wa ... Read More »

MAKASSAR – Penegakan peraturan daerah (perda) syariah atau amar ma’ruf nahi munkar akan menjadi salah satu bahasan penting dalam Kongres Umat Islam (KUI) Sulawesi Selatan IV. Kongres ini, dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari, yaitu dari 6 hingga 8 Februari 2010. ”Salah satu poin yang diharapkan menjadi rekomendasi dalam kongres tersebut adalah mempertegas lagi komitmen pemerintah untuk mengaplikasikan perda-perda bernuansa ... Read More »

Kebebasan agama tanpa aturan memudahkan terjadinya penodaan agama. JAKARTA – Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, menegaskan, pihaknya telah siap menghadapi judicial review atau uji materi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama. Demikian pula, dengan menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM). ”Kita sudah siapkan argumen hukum untuk mematahkan argumen kelompok yang meminta pengujian terhadap aturan itu. Kami ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan perlawanan terhadap uji materi UU nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang diajukan tim advokasi kebebasan beragama. Salah satu penggugat undang-undang itu adalah almarhum Abdurrahman Wahid. “Kami ingin menggagalkan gugatan ini,” kata Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto kepada wartawan, Selasa 2 Februari 2010. HTI menilai undang-undang ini membantu untuk menjaga ... Read More »

HTI Press. “Ini bukan perkara main-main karena segila-gilanya dan sesesat-sesatnya aliran sesat tetap saja ada pengikutnya!” Tegas Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto dalam acara Temu Tokoh: Membongkar Gugatan Kelompok Liberal, Selasa (2/2) malam di Kantor Pusat DPP HTI, Crown Palace, Soepomo, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membangun langkah sinergi ormas Islam dalam rangka menolak pengujian materiil UU ... Read More »

Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/2/2010). Dalam tuntutannya, mereka meminta MK tidak mengabulkan pencabutan Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965. MK juga didesak untuk tidak mencabut UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. (okezone.com, 2/2/2010) Read More »