Berita Dalam Negeri

Jumlah penderita gizi buruk di RSUD Dr Soewandhi Surabaya hingga akhir Oktober meningkat 72 persen dari 196 menjadi 269 pasien pada tahun ini. Direktur RSUD Dr M Soewandhi, dr Lilian Anggreny, di Surabaya, Sabtu (7/11), mengatakan, umumnya pasien gizi buruk datang ke RSUD Dr M Soewandhi bukan karena keluhan gizi buruk, tetapi ada penyakit lain, seperti radang paru-paru, TBC, demam ... Read More »

JAKARTA-Terkuaknya rekaman antara Anggodo Widjojo dan sejumlah petinggi kepolisian dan kejaksaan yang merancang sebuah proses hukum menunjukkan masih besarnya pengaruh mafia peradilan di kedua lembaga penegak hukum itu. Untuk memperbaiki citranya, Kepolisian Negara RI perlu membersihkan institusinya dari anggota polisi yang memiliki hubungan dengan para mafia tersebut. ”Benahi sistem kepolisian RI dari masuknya intervensi mafia peradilan dengan memperkuat sistem internal ... Read More »

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. KELUARGA BESAR HIZBUT TAHRIR INDONESIA Mengucapkan Takziyah atas wafatnya: Ust. Aris Munandar (Adik Ust. Abdullah Fanani- DPP HTI) Pada hari Ahad, 1 November 2009 di RS PMI Bogor .“(Yaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata: “Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah Kami akan kembali.” [TQS al-Baqarah (2):156] Allahmummaghfirlahu warhamhu wa’afihi ... Read More »

Oleh Tiar Anwar Bachtiar Ribuan jama’ah berdesak-desakan untuk bisa menshalatkan jenazah Ust. Shiddiq Amien—Allahu yarham—dari sejak malam Ahad di RS. Al-Islam dan masjid PP. Persis Viaduct, sampai hari Ahad siang di Pesantren Persis, Benda, Tasikmalaya. Ribuan jama’ah turut pula berdesak-desakan mengantarkan Ust. Shiddiq Amien ke tempat peristirahatan terakhir. Allahumma-ghfir lahu wa-rhamhu wa ‘afihi wa-‘fu ‘anhu wa akrim nuzulahu wa wassi’ ... Read More »

Gerakan sipil adalah puncak ketidakpercayaan terhadap hukum. (Antara news, 3/11/2009) KOMENTAR: 1). Sistem Kapitalis dengan asas manfaatnya, selalu berpihak kepada orang kuat, sehingga hukum pun dibajak untuk melayani kepentingan mereka; 2). KKN dalam penegakan hukum menjadi budaya sistem kapitalis; 3). Inilah saatnya umat sadar, hanya dengan sistem Khilafah-lah keadilan hukum bisa diwujudkan. Read More »

Aksi brutal tentara Israel pada warga sipil Palestina kembali mengundang reaksi keras dari umat Islam di seluruh dunia. Beberapa  waktu lalu, tentara Israel menerobos Masjid Al-Aqsa dan memborbardir Gaza dengan serangkaian pembunuhan dan melukai jamaah masjid. Hal itulah yang menjadi keprihatinan  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Wilayah Bangka Belitung yang langsung menggelar aksi solidaritas di Simpang DKT Kota Pangkalpinang, Minggu, 1 ... Read More »

HTI Press. Warga Korong Koto Tinggi, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, mengusir misionaris yang melakukan aksinya di wilayah tersebut. “Biarlah kami mati kelaparan daripada aqidah kami diubah,” kata Muslim Nur kepada relawan HTI yang melakukan investigasi ke sana. Misionaris Kristen ini menggunakan bendera LSM Mitra Sejati dan Samaritan. Koordinatornya bernama Hendri. Ia mengaku dirinya adalah orang Minang dengan ... Read More »

BOGOR–Pemerintah seharusnya mengirimkan pasukan bantuan bagi Palestina, menyusul serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Dengan jumlah penduduk Muslim mayoritas, negara Indonesia harusnya memimpin pergerakan bantuan bagi negara Palestina. “Indonesia harus mengirim mujahid ke Palestina,” kata KH Abu Bakar Ba’asyir dalam acara intermediate training Latihan Kepemimpinan II Tingkat Nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diadakan di aula Kampus Analis ... Read More »

Yogyakarta – Tidak jelasnya bukti penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Chandar M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dinilai membuat hukum Indonesia amburadul, terutama penegakkan keadilan. “Semakin meruncingnya kasus penahanan Bibit-Chandra oleh Mabes Polri akan menjadikan publik dihadapkan pada kondisi yang dinamakan uncertainty of law (ketidakpastian hukum),” kata pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan, di Yogyakarta, Sabtu (31/10). ... Read More »

JAKARTA – Pemerintah tidak hanya akan menaikkan gaji menterinya, namun anggota dewan juga ikut kecipratan jika hal tersebut tercapai. Namun hingga kini kebijakan berapa persen kenaikan gaji tersebut belum disepakati. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara, yang juga menjadi dasar hukum penetapan remunerasi pejabat negara. “Itu yang kita ... Read More »