Berita Dalam Negeri

GORONTALO–Tingkat premanisme di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir, cukup mengkhawatirkan karena membahayakan seluruh kalangan, kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Marten Taha, Senin. Ia mengungkapkan bahwa jika polisi tak intensif melakukan razia preman, maka akan menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut dia, penganiayaan Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya beberapa waktu lalu, merupakan bukti bahwa aksi preman merajalela. “Mereka berani memukul Ketua KPU ... Read More »

Hasil audit BPK Semester I 2009: potensi kerugian negara akibat salah kelola mencapai Rp. 28,49 Triliun (Jawapos, 16/09) KOMENTAR: (1) Wajar kalo rakyat terlantar, tata kelola keuangan sarat korupsi & penyimpangan oleh pejabat-pejabat korup produk peradaban materialis (sekulerisme-kapitalis); (2) Negara dengan sistem seperti ini terbukti gagal sejahterakan rakyat & kelola harta rakyat; (3) Hanya sistem Islam dan pejabat yang amanah ... Read More »

Jakarta- Seiring kencangnya hembusan angin liberalisasi, pasar domestik bakal terus kebanjiran produk asing. Menyusul dominasi produk makanan dan minuman, produk-produk farmasi asing pun diprediksi segera mengepung konsumen tanah air. Itu semua dipicu kebijakan pemerintah yang bakal mengeluarkan industri farmasi dari Daftar Negatif Investasi (DNI), sehingga produsen asing diizinkan menguasai 100% saham industri farmasi. Selama ini, berdasarkan Perpres No. 111/2007, asing ... Read More »

PLN masih melakukan survey terkait kenaikan TDL (Republika, 15/09) KOMENTAR: (1) Survey hanya instrumen untuk menaikkan TDL; (2) Kebijakan TDL seharusnya dibangun dengan prinsip PSO (Public Service Obligation), bahwa negara wajib menjamin layanan publik, seperti listrik, bukan menjadikan rakyat sebagai pasar untuk mengeruk keuntungan; (3) Jika tidak, posisi negara bergeser menjadi alat Kapitalis, dan PLN diprivatisasi untuk kepentingan itu. Dimana ... Read More »

Yogyakarta – Para penegak hukum di Indonesia disinyalir belum sepenuh hati memberantas korupsi karena beberapa kasus yang diduga merugikan keuangan negara dituntut dan divonis ringan. “Contohnya, kasus Bank Century yang melibatkan Robert Tantular yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah hanya divonis empat tahun penjara dan denda Rp50 miliar,” kata pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Purnomo di Yogyakarta, Senin. ... Read More »

Jakarta – Ini kebiasaan buruk anggota DPR di bulan Ramadan atau di akhir masa jabatannya. Di awal sidang paripurna, mereka datang dan tanda tangan. Tak lama kemudian kabur. Hingga pukul 13.40 WIB, hanya ada sekitar 50 anggota DPR yang bertahan di ruang sidang. Pemantauan detikcom di gedung Nusantara II gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (15/9/2009), sidang paripurna DPR ... Read More »

Peneliti terorisme dan ideologi gerakan transnasional dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Agus Maftuh Abegebriel: Pesantren tidak ajarkan kekerasan atas nama Agama. (Antaranews,13/9) KOMENTAR: (1) Pesantren memang tidak pernah ajarkan kekerasan, tetapi generalisasi selalu terjadi; (2) Pesantren sebagai simbol dan benteng pertahanan umat harus tetap istiqamah pada visi/misi perjuangan syariah; (3) Pengaitan pesantren dengan terorisme adalah bagian dari proyek Deradikalisasi, ... Read More »

Pemerintah segera tangani masalah kelaparan di Yahukimo (papua). (Republika,14/9) KOMENTAR: (1) Ironi rakyat hidup di atas lumbung emas, tapi hidup kelaparan; (2) Penguasa mengklaim surplus & swasembada beras, tapi rakyatnya masih kelaparan. Terbukti ini hanya klaim; (3) Islam mewajibkan negara menjamin seluruh kebutuhan dasar (sandang, papan dan pangan), sehingga tidak boleh terjadi kelaparan akibat mismanajemen.. Read More »

RUU Rahasia Negara, Blogger dan pengguna Internet Perlu Waspada (detik.com,14/9) KOMENTAR: (1) Ini merupakan instrumen politik, atas nama kepentingan nasional, padahal kepentingan kekuasaan, kroni dan orang tertentu; (2) Waspada lahirnya UU represif yang akan memberangus tiap arus informasi yang dianggap membahayakan kepentingan penguasa atas nama stabilitas kemanan dan NKRI; (3) Ini akan menjadi monster baru bagi dunia jurnalisme dan industri ... Read More »

MEDAN–Departemen Agama (Depag) kesulitan mencegah pengikut Ahmadiyah menunaikan ibadah haji karena sulitnya mengetahui identitas pengikut aliran tersebut. “Di KTP mereka khan tidak ada disebutkan mereka pengikut Ahmadiyah atau tidak,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag Sumut, Syariful Mahya Bandar, kepada wartawan di Medan, Senin (14/9). Syariful Mahya menyatakan, identitas yang dimiliki pengikut Ahmadiyah itu sama seperti warga negara lain yang ... Read More »