Berita Dalam Negeri

JAYAPURA– Norma-norma sosial dan agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah bergeser sehingga peran orangtua semakin diperlukan dalam memperhatikan pergaulan putra-putrinya guna mencegah akibat negatif yang berpotensi merusak masa depannya. Hal tersebut disampaikan Pemerhati Masalah Perempuan dan Keluarga Juliana Langowuyo di Jayapura, Senin (17/8), menanggapi perkembangan gaya hidup anak muda sekarang ini yang banyak dipengaruhi budaya barat yang tidak mendidik. Ia ... Read More »

JAKARTA–Oknum negara sering menghambat upaya pemberantasan korupsi. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengungkapkan serangan terhadap upaya pemberantasan korupsi sering hadir dalam wajah negara. “Saya tidak mengatakan negara yang berbuat. Ada orang yang meminjam wajah negara,” jelasnya saat dihubungi Republika, Minggu (16/8). Zainal mencatat dua hal dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, setiap ada ekskalasi ... Read More »

Jakarta – Tayangan televisi yang terlalu mengekspose penangkapan terorisme dianggap tidak layak. Secara psikologis hal itu akan berdampak buruk kepada khalayak. “Saya kira tayangan itu tidak layak. Apalagi disiarkan detik per detik bukan per menit lagi. CNN juga tidak menayangkan hal gila seperti itu,” kata psikolog Tika Bisono kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (16/8). Tika mengatakan penangkapan yang disirkan oleh ... Read More »

JAKARTA -Biaya politik yang tinggi didapuk menjadi sebab utama korupsi. “Yang paling harus didahulukan adalah reformsi di bidang politik,” papar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan, Pengawasan Internal, dan Pengaduan Masyarakat, Bibit Samad Riyanto, Minggu (16/8), saat dihubungi Republika. Sistem politik, termasuk sistem pemilu, dinilai Bibit perlu dikritisi. Ke depan, ujarnya, pemerintah perlu mencari cara untuk membatasi biaya ... Read More »

BOGOR — Komunitas pesantren mendesak insan pers agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas profesi, karena belakangan pers cenderung berlaku kurang adil dengan mengait-ngaitkan aksi terorisme dengan pesantren, kata alumnus Pesantren Daarul Rahman Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Abdul Halim Yahya. Dalam perbincangan dengan ANTARA di Bogor, Sabtu (15/8), Abdul Halim mengutarakan rasa kecewanya atas opini publik yang berkembang pasca ledakan bom ... Read More »

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal:Media terlalu berlebihan dalam liputan teroris (detik.com,14/8) KOMENTAR: (1) Media massa dalam sistem Sekuler, prinsipnya untung dan untung; (2) Ideologi Sekular membuat media begitu massif menyerang Islam. Jika media mempublikasikan Islam, tak lebih untuk jualan; (3) Para penguasa media dan media juga menjadi alat penjajahan, dengan mempertahankan Sekularisme.  Begitu ada kesempatan menghantam Islam, melalui isu terorisme, ... Read More »

SEMARANG — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengimbau semua pihak tidak menyudutkan pondok pesantren (ponpes) terkait aksi terorisme yang terjadi di negeri ini.Pasalnya, hal ini akan merugikan citra ponpes yang selama ini menjadi bagian dari lembaga yang berperan besar dalam upaya mencerdaskan bangsa.“Selama ini, teroris dan kelompok radikal tertentu selalu dikaitkan dengan pesantren. Padahal tidak demikian,” ungkap Sekretaris Umum ... Read More »

JAKARTA–Krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) dan negara barat lainnya yang memicu terjadinya krisis keuangan global melatar belakangi Aqso Working Grup (AWG) mengadakan seminar ekonomi internasional bertema ekonomi syariah. Iman Sulaiman, juru bicara AWG mengatakan, kondisi saat ini menyajikan ironi terbesar sepanjang sejarah. “Negara yang sudah bangkrut secara akuntansi seperti AS semestinya sudah menjadi negara paria. Tetapi kenapa mereka masih ... Read More »

TANGERANG –- Dana sosial untuk korban tragedi situgintung, (27/3) lalu terganjal birokrasi yang berbelit. Menurut Kepala Bagian Bidang Kesejahteraan Sosial, Heru Agus, dana santunan itu merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.“Kami sudah mengajukan dana yang dulu dijanjikan pemerintah dari APBN,”ungkap Heru saat ditemui di Kantor Walikota Tangerang Selatan pada (11/10). Menurutnya, memang ada beberapa hak pengungsi, yaitu logistik, santunan kematian, dan dana ... Read More »

JAKARTA–Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada perusahaan atau lembaga penyiaran agar tidak menayangkan program siaran yang tidak mendidik pada Ramadhan. Pasalnya, program siaran yang terutama masuk dalam ‘klasifikasi D’ itu dinilai akan mengganggu umat Islam beribadah di bulan Ramadhan. ”Program siaran yang masuk dalam ‘klasifikasi D’, sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) adalah tayangan yang mengandung tema dominan yang membahas secara ... Read More »