Berita Dalam Negeri

JAKARTA,— Saat ini, Indonesia dinilai sangat tergantung pada pihak asing karena pemerintah selalu tergantung pada utang luar negeri meskipun sebenarnya kebutuhan akan utang tidak terlalu tinggi. “Tapi memang ada semacam kecenderungan ditumbuhkan seolah-olah kita perlu utang,” ucap Drajat Wibowo anggota DPR dan kader PAN saat diskusi di Chemistry Media Center (CMC) Jakarta, Senin (22/6). Drajat mengatakan, akibat ketergantungan utang tersebut, ... Read More »

JAKARTA— Meskipun neoliberal dianggap isu dan keberadaannya ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengakui, birokrasi neolib sudah ada sejak tahun 2002. “Ketika itu, birokrasi bersama wakil rakyat, dan kelompok ekonomi global telah mendorong kelahiran birokrasi neolib di Indonesia, bahkan dituangkan dalam amandemen UUD. “Penguasa yang ada wajib menjalankan produk perubahan UUD, dari UUD yang berpihak pada ... Read More »

JAKARTA, — Anggapan pemerintah sekarang yang dinilai telah menjalankan paham neoliberalisme bukan hanya diembuskan oleh para pakar ekonomi, politikus, dan masyarakat, melainkan juga seorang Theo F Toemion yang berada di balik jeruji besi. “Agenda-agenda neoliberalisme seperti privatisasi, deregulasi, itu semua kebijakan Bank Indonesia sampai sekarang,” ucap Theo F Toemion, tahanan kasus korupsi saat peluncuran buku karyanya berjudul Uang Malapetaka Dunia, ... Read More »

KUNINGAN — Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan semua rakyat Indonesia mencermati fakta bantuan langsung tunai (BLT) tak dianggarkan lagi di 2010. Dia pun mengingatkan bahwa BLT dibagikan kepada masyarakat dengan sumber dana dari utang luar negeri. Saat ini, setiap bayi yang baru lahir di Indonesia, ujar dia, sudah langsung menanggung utang rata-rata Rp 7 juta. Menurut Prabowo, Pemerintah tidak ... Read More »

JAKARTA – Anggota Majelis Syura Partai Keadilan  Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyatakan, keputusan partainya mendukung pasangan SBY-Boediono basisnya bukan ikut-ikutan, tetapi atas dasar kesamaan platform. Siaran pers PKS yang diterima di Jakarta, Minggu 921/6), menyebutkan, pernyataan Hidayat Nurwahid yang juga Ketua MPR RI itu disampaikan dalam acara “Deklarasi Kebulatan Tekad Menangkan SBY-Boediono” yang diselenggarakan DPW PKS Bengkulu di GOR Sawah ... Read More »

BENGKULU — Neoliberal tidak mesti ditakuti tetapi diposisikan sebagai tantangan yang juga bisa dijadikan peluang untuk meraih sukses, kata anggota tim sukses SBY-Boediono, Prof Dr Subur Budi Santoso. “Neoliberal merupakan salah satu dari dua tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, dan kita tidak bisa lari dari hal itu,” kata Subur yang juga Ketua DPP Indonesia Bisa itu di Bengkulu, ... Read More »

Calon wakil presiden Boediono kembali menegaskan, privatisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) masih perlu asalkan selektif dan tidak hanya bertujuan menambah pundi-pundi guna menutupi kekurangan anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. “Ke depannya, privatisasi BUMN harus ditujukan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya dapat menguntungkan rakyat Indonesia,” ujar Boediono dalam ... Read More »

Jakarta – Para capres cukup jor-joran mengeluarkan dana kampanyenya untuk biaya iklan. Diperkirakan pendapatan iklan kampanye Pilpres yang diterima media nasional hingga pekan ketika Juni mencapai Rp 3 triliun. Wow! “Hitungan kasar omzet iklan sudah mencapai Rp 3 triliun, merupakan penerimaan media elektronik seperti televisi dan media cetak nasional,” kata Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, di Jakarta, Jumat (19/6). ... Read More »

Jakarta – Jawaban para capres terkait penuntasan kasus HAM dinilai mengecewakan. Baik Mega, SBY maupun Jusuf Kalla dinilai seperti berkepribadian ganda. “Ada satu kepribadian yang ganda atau ambiguitas. Di sisi lain ingin tegakkan HAM, di sisi lain tidak berani menegakkan. Perlindungan semacam apa yang menegaskan soal HAM ini,” ujar Koordinator Kontras Usman Hamid di diskusi ‘Good governance dan supremasi hukum’ ... Read More »

Jakarta – Pemerintah memperpanjang masa negosiasi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) selama dua pekan yang seharusnya berakhir 15 Juni 2009 menjadi akhir Juni 2009. Hal ini dismapaikan Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi (Minerbapabum) Bambang Setiawan di Jakarta, JUmat (19/6). Menurut dia, dengan perpanjangan masa negosiasi, maka penunjukkan penilai independen ditunda dulu. Sebelumnya, pemerintah dan Newmont ... Read More »