Berita Dalam Negeri

Jubir HTI: Perangkat Hukum Sudah Banyak,  BIN Tidak Perlu Diberi Kewenangan Menangkap

Perangkat hukum dalam menangani terorisme dinilai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto sudah banyak, sehingga Badan Intelijen Negara (BIN) tidak perlu lagi diberi kewenangan untuk menangkap. “Kewenangan kepada BIN untuk menangkap seperti pisau bermata dua dan kembali ke rezim represif ala Orde Baru. Waduh intelijen boleh menangkap, kacau itu. Tidak boleh menangkap saja sudah begini, apalagi boleh ... Read More »

Perluasan Kewenangan BIN Dikhawatirkan Tingkatkan Pelanggaran HAM

Imparsial tidak setuju apabila Badan Intelijen Negara (BIN) diberi perluasan kewenangan untuk menangkap dan menahan. Pasalnya hal tersebut sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sedangkan BIN bukan penegak hukum. BIN bertugas mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan menyajikannya kepada pengguna (dalam hal ini Presiden) untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Intelijen yang diberi kewenangan menangkap dan menahan sudah pernah dirasakan pada ... Read More »

#KamiTidakTakut Karena Ada Teror Lain yang Lebih Berbahaya

Berita: Serangkaian ledakan mengguncang ibukota Indonesia, Jakarta, dengan pertempuran senjata di jalanan pada 14 Januari. Ledakan berpusat di sekitar Thamrin, kawasan belanja dan pusat bisnis utama yang dekat banyak kantor kedutaan asing dan kantor PBB. Segera setelah itu, kelompok Negara Islam Irak dan Suriah Raya (ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, dan mengatakan bahwa “aliansi tentara salib” telah mendalangi ... Read More »

Mahfudz Siddiq: Revisi UU Terorisme Belum Mendesak

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq keberatan dengan adanya revisi UU Terorisme. Sebelumnya, Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso meminta perananan lembaganya diperkuat dengan dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Menurut Mahfudz, keinginan tersebut baru disampaikan pada media, belum dalam tahap pembicaraan dengan DPR. Jika memang ingin melakukan perubahan UU Terorisme dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah ... Read More »

Kompolnas Sebut Revisi UU Terorisme Tak Urgen

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Logan Siagian menilai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mendesak untuk direvisi. Menurutnya, aturan yang sudah ada tersebut masih layak untuk diterapkan. “Masalahnya belum ada yang signifikan,” kata Logan di Jakarta. Ia menilai tidak ada urgensi revisi UU Terorisme, sebab saat ini pun kebijakan mengenai penanganan terorisme banyak diterbitkan. “Belum (dibutuhkan revisi). Dari Kompolnas belum ada ... Read More »

Rekam Jejak Anggota DPR Damayanti yang Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi semalam menangkap anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Legislator perempuan berusia 46 tahun itu diduga terjerat kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR merupakan salah satu mitra kerja Damayanti di Komisi V DPR. Komisi itu melakukan pengawasan pada ruang lingkup infrastruktur dan perhubungan. Damayanti, menurut politikus senior PDIP yang juga ... Read More »

Ta’ziyah DPD I HTI Sumatera Barat Atas Meninggalnya Almarhum Buya Amin Awal (70 tahun)

Kalau umat Islam ingin bangkit maka terapkanlah Islam kaffah dalam Negara (khilafah nubuwwah) – Buya Amin Awal (1946-2016) Innalillahi wa inna ilaihi Raji’un. keluarga besar HTI menyatakan takziyah atas wafatnya seorang pejuang Syariah dan Khilafah, anggota HTI Pesisir Selatan Sumatera Barat, Buya Amin Awal, Rabu, 06 Januari 2016 M sekitar pukul 5.15 pagi di Pesisir Selatan dengan iringan doa: allahummaghfirlahu ... Read More »

Bom Thamrin Tidak ada Hubungan Dengan Kewajiban Penegakan Khilafah !

Sesaat setelah ledakan dan serangan di Sarinah, Thamrin Jakarta, sorotan publik terhadap kebobrokan yang dipertontonkan rezim Jokowi dialihkan kepada monsterisasi khilafah. “Stop monsterisasi khilafah dan tidak boleh ada upaya untuk mengkaitkannya dengan bentuk teror apa pun!” tegas Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib kepada mediaumat.com, Sabtu (16/1).. Individu, kelompok atau negara mana pun yang melakukan itu meskipun mengklaim ... Read More »

Ini Bahayanya Bila DNI Makin Banyak Diubah

Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman mengungkap bahaya penambahan perubahan Daftara Negatif Investasi (DNI) yang tengah diproses pemerintah. “Makin banyak yang diubah, makin banyak sektor yang akan dikuasai asing!” tegasnya kepada mediaumat.com, Kamis (14/1) melalui surat elektronik. Menurut Yahya, itu artinya penguasaan dalam negeri akan berkurang. Bisa-bisa penduduk negeri ini menjadi tamu di rumah sendiri. “Investor ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia Kecam Aksi Teror di Jakarta

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menyampaikan lima pesan terkait ledakan dan serangan di Sarinah, Thamrin, Jakarta. “Pertama, mengecam ledakan dan serangan di Thamrin Jakarta tadi pagi itu sebagai kedzaliman yang luar biasa. Syariat Islam jelas melarang siapa pun dengan motif apa pun membunuh dirinya sendiri dan juga membunuh orang lain tanpa hak, apalagi sampai menimbulkan korban ... Read More »