Berita Dalam Negeri

Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal langkah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan. “Saya menilai, isi perppu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perppu itu membuka peluang bagi sebuah kesewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi,” kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/7/2017). Yusril mengatakan, Undang-Undang ... Read More »

Pemerintah berencana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membubarkan ormas radikal. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengecam rencana ini. “Tentu kita menyesalkan perppu yang menjadi rencana pemerintah, bila memang dibuat nantinya. Ini akan melancarkan atau memudahkan niatan pemerintah untuk membubarkan HTI,” kata jubir HTI Ismail Yusanto saat dikonfirmasi, Selasa (11/7/2017). Menurut Ismail, cara yang ditempuh pemerintah dengan menggunakan perppu tersebut ... Read More »

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah melawan hukum bila membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa mematuhi tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. “Nah, pemerintah sama sekali belum melakukan tahapan-tahapan tersebut kepada HTI. Jadi kalau pemerintah itu langsung membubarkan tanpa melalui tahapan-tahapan yang diatur melalui UU Ormas No 17 Tahun 2013 ... Read More »

Radiogram yang diduga dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 220/2194/SJ Tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pembekuan Segala Bentuk Kegiatan dan Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. “Saya menilai bahwa radiogram yang diduga dikeluarkan oleh Mendagri tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Maka dengan sendirinya Surat Himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merujuk ... Read More »

Mashun Sofyan mempertanyakan data dan informasi yang disampaikan oleh para pembicara pada acara dialog kebangsaan “Menolak Khilafah, Meneguhkan Pancasila dan Keutuhan NKRI” di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Sabtu (8/7/2017) yang menghadirkan Muhammad Sofi Mubarak, S.H.I., M.Si (Kandidat Doktor UIN Jakarta) dan Muradi (Pengamat Politik UNPAD)  sebagai pembicara. “Saya mempertanyakan apa yang disampaikan pembicara yang kurang memberikan ... Read More »

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengkritisi pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang meminta Rohis (Pembina Rohani Islam) di sekolah-sekolah diawasi. Din sebaliknya menilai Rohis selama ini telah membantu dalam pembinaan para siswa. “Seharusnya Menag berterima kasih kapada para Rohis di sekolah-sekolah yang selama ini berjasa dalam ikut membina kerohanian siswa,” kata Din dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Sabtu ... Read More »

Berita yang beredar bahwa jamiyyah Persatuan Islam (PERSIS) masuk dalam 13 Ormas Islam yang mendukung pembubaran HTI, secara tegas PERSIS menolak tudingan tersebut. “Info sesat, tidak benar. Rapat LPOI tanggal 14-16 Mei 2017, hasilnya TIDAK disetujui usulan pembubaran HTI”, ujar Dr. Tiar Anwar Bachtiar, (03/06/2017) Senada dengan itu Ust. Nanang Hendrayatna, bidgar Hubungan Antar Lembaga PP Persis, menjelaskan bahwa Rakernas ... Read More »

Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon juga sependapat dengan pernyataan Wakapolri tentang kasus pelaporan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang mengada-ada. Namun, kata dia, ada juga kasus yang mengada-ada akan tetapi tetap diproses oleh Polri “Saya juga berpendapat itu juga mengada-ada, misalnya kasus makar, itu juga mengada-ada harusnya dihentikan dong,” ujar dia saat ditemui selepas acara diskusi di Gedung Nusantara III, Jakarta, ... Read More »

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mudzakir menyoroti pernyataan Jubir KPK Febri Diansyah yang mempersilahkan pihak lain menanggani kasus Pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru dan kecurigaan terkait penanganan kasus tersebut. “Pertanyaanya itu KPK hasil sidikannya sampai di mana? yang kedua adalah, apakah sudah ada indikasi melakukan tindak pidana dalam kasus sumber ... Read More »

Film “Kau adalah Aku yang Lain” yang diunggah lewat akun media sosial oleh Divisi Humas Polri menimbulkan kontroversi. Film ini dianggap mendiskreditkan kelompok agama tertentu. Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel menyoroti empat hal terkait kontroversi film tersebut, yakni isi film, momentum penayangan, pengunggah, dan penghargaan. Menurut Reza, penayangannya pada momen Idul Fitri, yang merupakan hari raya umat Islam, memperburuk ... Read More »