Berita Dalam Negeri

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuntut pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan gas di Indonesia.“Migas yang ada itu harus sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Bukan seperti sekarang ini. Sekarang lebih banyak dikelola oleh asing, hanya 10 persen yang dikelola pemerintah, ” ujar Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, di sela-sela orasi dalam aksi ... Read More »

[Kompas Online] JAKARTA, SELASA – Teriakan Allahu Akbar mewarnai aksi unjuk rasa ratusan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di depan Istana Negara, Selasa (13/5). Rencana aksi yang seharusnya dimulai pukul 12.30 harus molor hingga hampir pukul 14.00. Mereka menolak kenaikan harga BBM dan menuntut diterapkannya sistem syariah dan khilafah ditegakkan di Indonesia. Sebelumnya beberapa lelaki HTI yang disebut ikhwan ... Read More »

Berikut ini merupakan sikap resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang aliran Ahmadiyah pada tanggal 9-11 September 2005 di Bogor Jawa Barat Ahmadiyah adalah aliran sesat dan keluar dari Islam karena tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Al Quran, As-Sunnah dan ijma’ ulama. Sungguh pun demikian, masyarakat tidak boleh bertindak anarkis terhadap aktivitas yang ... Read More »

HTI-Press. Surabaya. Tidak tegasnya sikap pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah dan tarik ulur politik SKB Tiga Menteri mengundang para ulama dan habaib Jawa Timur ikut bersikap. Pada hari Kamis (01/05/08) bertempat di Pondok Pesantren An Najiyah Forum Ulama dan Habaib Jawa Timur mendesak pelarangan Ahmadiyah. Tidak kurang dari 70 Kyai, Ulama dan Habaib terkemuka dan berpengaruh di Jawa Timur menghadiri forum ... Read More »

Peringati 100 tahun Kebangkitan Indonesia Setelah 100 tahun kebangkitan Indonesia, negeri ini ekonominya masih terpuruk dan terjajah. Untuk bisa keluar dari kondisi tersebut, Anggota Tim Indonesia Bangkit Dr Hendri Saparini menyatakan harus ada perubahan UU dan Kebijakan, serta upaya memperbaiki hubungan Indonesia dengan IMF. Sedangkan Ketua Lajnah Politik Hizbut Tahrir Indonesia M Rahmat Kurnia menawarkan sebuah solusi lain yang sangat ... Read More »

PBNU mendorong pemerintah tidak ragu-ragu menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah bukan Islam. Hasyim juga meyakini, Barat akan “membela” habis-habisan Ahmadiyah Hidayatullah.com–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah agar tidak ragu-ragu menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah bukan Islam dan melarang organisasi itu berdakwah di kalangan umat Islam. Read More »

Jakarta, Kompas – Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa.Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah orang miskin se-Indonesia adalah 16,85 persen dari total populasi atau sekitar 36,8 juta jiwa. Read More »

HTI-Press. Makasar. “Yang kita butuhkan sebenarnya adalah nyali” tegas ust. Ir.Hasanuddin Rasyid, Humas HTI Sulsel ketika mengomentari sikap berani Menteri Kesehatan RI, DR.dr. Siti Fadilah Supari dalam melawan arogansi AS dan WHO. Hal tersebut beliau sampaikan pada acara “Bedah Isu Publik ; Cengkeraman Asing Lewat Lembaga Kesehatan” di gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel (ahad,4/5/08). Acara yang di gagas oleh Forum ... Read More »

April 21, 2008 Lilian Budianto, The Jakarta Post, Jakarta The Prosperous Justice Party (PKS) on Sunday launched a book detailing its political platform and dismissing the idea it aimed at making Indonesia an Islamic state. The Islamic party also rejects the idea of a secular state in the predominantly Muslim nation, it says in the 643-page book titled “Struggling for ... Read More »

Permintaan kekebalan diplomatik dinilai aneh. MAKASSAR–Pemerintah akan mengkaji kembali keberadaan Lembaga Riset Medis Angkatan Laut AS (Naval Medical Research Unit 2/Namru-2) di Indonesia. Pernyataan itu ditegaskan Wapres, Jusuf Kalla, Jumat (25/4), di Makassar. ”Kita akan cek lagi keberadaan mereka di Indonesia,” kata Wapres, Jusuf Kalla, Jumat (25/4), di Makassar. Menurut Kalla, pendirian Namru-2 sejak awal memang ditujukan guna melakukan riset ... Read More »