Berita Dalam Negeri

Jika pemerintah benar sesuai klaimnya, memiliki kedaulatan penuh, maka operasional Freeport harusnya disudahi tahun 2021. “Artinya, kontraknya tidak diperpanjang. Dalam UU juga dinyatakan hanya ‘bisa diperpanjang’, tidak wajib, tidak harus,” ujar Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman, seperti dilansir Media Umat Edisi 161: Siasat Jokowi-Freeport Perpanjang Kontrak, Jum’at (24 Muharram – 7 Shafar1437 H/ 6 – 19 ... Read More »

Selama 35 tahun, keluarga Andun Suherman (45) tinggal di sebuah gubuk reyot berukuran 4 x 8 meter di Kampung Bolenglang, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saking miskinnya dan tidak memiliki apa pun untuk dimasak, istri Andun pernah suatu kali terpaksa memasak sebongkah batu di dalam wajan supaya anak-anaknya yang kelaparan tidak merengek minta makan. Dari pernikahannya dengan ... Read More »

Menteri di era pemerintahan SBY-Boediono ikut angkat suara terkait polemik lahirnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang hate speech atau ujaran kebencian. Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin melihat, surat itu bernuansa politis. Dia menduga ada agenda tersembunyi dari penguasa/petinggi institusi tertentu agar dianggap berkinerja baik, sehingga menekan masyarakat. “Hate speech isinya sangat ekstrem itu ada dugaan ada agenda ... Read More »

Ketua Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional Iwan Dwiparahasto mengatakan rata-rata perusahaan farmasi menghabiskan duit untuk mempromosikan obatnya sebesar 40 persen dari total biaya produksi. Alih-alih untuk beriklan, biaya promosi merupakan uang komisi penulisan resep obat. “Itu untuk membiayai dokter jalan-jalan ke luar negeri, bertanding golf, hingga membelikan mobil,” kata Iwan, yang juga guru besar farmakologi dari Universitas Gajah Mada, kepada ... Read More »

Rencana pemerintah mencabut subsidi listrik pelanggan rumah tangga 450-900 VA bagi mereka yang mampu dinilai akan menimbulkan efek domino. Setidaknya dari hasil penelitian Universitas Indonesia (UI), kebijakan tersebut berdampak kepada naiknya inflasi hingga naiknya angka kemiskinan. “Hitungan kami ada 3 sampai 5 juta yang akan jatuh ke kelompok rentan miskin,” ujar Pengamat Ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) ... Read More »

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tegas menolak rencana pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 450 Va dan 900 VA dengan dipindahkan ke golongan 1.300 VA. Menurut YLKI, cara pemerintahan itu merupakan kedok menggiring masyakarat masuk ke mekanisme pasar. “Rencana ini sebenarnya kedok untuk mengenakan tarif listrik yang market mechanism,” ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat berbicara di acara diskusi Energi ... Read More »

Bencana kabut asap yang melanda sebagian wilayah Indonesia khususnya di Sumsel kembali menuai protes atau simpati dari kalangan masyarakat. Kali ini aksi simpati dari ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumsel yang berunjukrasa di Bundaran Air Mancur depan Masjid Agung Palembang, Sabtu (31/10/2015). Tampak ratusan massa HTI pria dan wanita berorasi untuk mendesak pemerintah menghentikan kebakaran hutan. Masyarakat sudah menderita ... Read More »

Begitu mendengar Presiden Jokowi menyatakan Indonesia akan bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik (TPP), dengan tegas peneliti senior CORE Indonesia Muhammad Ishak menolak. “Keterlibatan Indonesia dalam TPP harus ditolak!” tegasnya kepada mediaumat.com, Kamis (29/10). Menurutnya, AS akan memaksimalkan perjanjian tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja domestik melalui peningkatan ekspor ke negara-negara anggota TPP. Dengan TPP sekitar ... Read More »

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menegaskan, pemerintah tidak akan membuka nama-nama perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. “Buat saya, yang penting mereka tahu perbuatan mereka salah dan mereka telah mendapat sanksi untuk itu,” kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015). Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri per 22 Oktober 2015, ... Read More »

HTI Press, Jakarta. Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib menegaskan kemustahilan desekularisasi demokrasi. “Tidak mungkin demokrasi di-desekularisasi!” tegasnya dalam bedah buku Desekularisasi Demokrasi Landasan Islamisasi Politik, Ahad (25/10) di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rokhmat pun menyebutkan beberapa alasan, dua di antaranya sebagai berikut. Pertama, demokrasi lahir dari ideologi sekuler sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi ... Read More »