Di hadapan massa alumni 212 dan umat Islam, Komnas HAM dengan tegas menyatakan sikapnya terkait Perppu Ormas No 2 Tahun 2017. “Sikap Komnas HAM itu jelas, kami sangat menolak. Mengapa kami sangat menolak Perppu? Ada beberapa perinsip yang ditabrak oleh negara,” tegas Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Jum’at (14/7/2017) di Kantor Komnas HAM, Jakarta. Mendengar pernyataan tersebut, spontan massa pun ... Read More »
Masih banyak yang mengira Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) padahal berlaku umum terhadap Ormas apapun juga di Indonesia. “(Dan parahnya, red) Perppu No 2 Tahun 2017 lebih kejam dari penjajah Belanda, Orla dan Orba,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan persnya yang diterima mediaumat.com, Jum’at (14/7/2017). Pasalnya, Perppu ini memberikan ... Read More »
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terus menuai penolakan dari berbagai pihak termasuk akademisi hukum Universitas Padjadjaran. “Perppu Ormas tidak memenuhi syarat konstitusional dan mengancam demokrasi!” tegas Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Unpad Indra Perwira dalam keterangan pers yang diterima mediaumat.com, Jum’at (14/7/2017). Kesimpulan tersebut didasarkan ... Read More »
Setidaknya ada enam kesalahan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). “Atas dasar itu, YLBHI dan 15 LBH Kantor se-Indonesia menyatakan protes yang sangat keras atas diundangkannya Perppu tersebut,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus YBHI Asfinawati dalam pernyataan persnya yang diterima mediaumat.com, Rabu (12/7/2017). Pertama, secara ... Read More »
Prof. Yusril Ihza Mahendra – Mantan Menkumham dan Mensesneg: “Perppu ini membuka peluang untuk pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan ormas yang secara secara subjektif dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses peradilan,” kata Yusril. Yusril menguraikan, kewenangan absolut pemerintah untuk membubarkan ormas secara sepihak sebagaimana diatur dalam Perppu No 2 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip negara hukum. Alasannya, kebebasan berserikat ... Read More »
Pemerintah menerbitkan aturan baru soal organisasi masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Aturan tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. DPR sebagai lembaga legislatif yang juga berwenang membentuk undang-undang pun mencoba menggelar polling melalui akun Twitter resmi mereka @DPR_RI. Bagaimana hasilnya? Sampai hari ini, Kamis, 13 Juli 2017, pukul 09.27, mayoritas follower menyatakan tidak setuju yaitu ... Read More »
Keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan Undang-undang (UU) Ormas No. 17/2003 dinilai tak disertai alasan yang cukup. Padahal, menurut Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Perppu hanya bisa diterbitkan dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. “Tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009,” ujar Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam siaran ... Read More »
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak keras keputusan Pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah yang Mengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013. “(Karena, red) secara substansial, Perppu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter,” ungkap Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam konferensi persnya ... Read More »
Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas). Perppu ini merupakan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013. “Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, ... Read More »
Amien Rais bersuara keras terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dalam Perppu Ormas, Mendagri dan Menkum HAM punya kewenangan membubarkan ormas yang melanggar aturan. Tapi ada dua tahap yang harus dilakukan sebelum pembubaran atau mencabut status hukum, yakni peringatan tertulis dan penghentian kegiatan. Namun Amien malah menyinggung soal Hizbut Tahrir Indonesia ... Read More »
Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam