Berita

Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menegaskan, rencana penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membubarkan organisasi masyarakat dinilai melanggar konstitusi. Menurut dia, jika perppu dibuat akan menunjukkan bahwa pemerintah sekarang mengarah kepada pemerintahan yang otoriter. “Menurut saya, itu melanggar konstitusi. Karena itu terkait hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, karena dalam UUD sudah diatur mengenai hak mengeluarkan ... Read More »

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, mengatakan pemerintah berpotensi berlaku otoriter jika membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara langsung. Menurut dia, jika pemerintah berencana membubarkan organisasi kemasyarakatan HTI harus melalui mekanisme sidang di pengadilan. “Negara ini menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat. Kalau menurut pemerintah ada pelanggaran, seharusnya diuji dan publik bisa melihat apa yang menjadi masalah,” ... Read More »

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menilai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf yang menyebut Sulawesi Tengah adalah pusat radikal Islam dan pusat dari gerakan menentang NKRI, sangat mendiskreditkan dan melukai hati masyarakat daerah itu. “Saya minta Ketua Umum PB PMII itu meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang melukai perasaan masyarakat itu, khususnya melukai ... Read More »

“Khilafah bukan paham terlarang di UUD 1945, yang ada hanya paham Stalin, Lenin dan Komunis saja,” Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang, MS Kaban menanggapi adanya pembicaraan mengenai terancamnya Pancasila dengan kehadiran paham Khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dijelaskan olehnya, Pancasila tidak akan terancam oleh kehadiran Khilafah Islamiyah yang saat ini dijadikan dasar untuk ... Read More »

Sekitar 20 juta rumah tangga di Indonesia golongan 900 Volt Ampere (VA) akan membayar lebih tagihan listrik dan sepenuhnya tanpa subsidi pada bulan Juli mendatang, sementara sekitar empat juta lainnya tetap mendapat bantuan. Kenaikan listrik secara bertahap melalui penghapusan subsidi ini dimulai Januari lalu dan pada bulan Juli para pelanggan listrik golongan 900 VA yang tergolong mampu akan membayar melalui ... Read More »

Beginilah pandangan Tarli Nugroho (Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI) mengenai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam tulisannya yang berjudul “Liberalisme untuk Siapa?” yang dipublikasikan oleh borneonews.co.id (24/4/2017). LIBERALISME UNTUK SIAPA? Oleh : Tarli Nugroho (Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI, Wakil Sekjen HTKI, Institute for Policy Studies (IPS)) SEKITAR empat tahun lalu, dalam sebuah pameran buku saya memborong buku-buku terbitan ... Read More »

Dalam sebuah wawancara pers dengan surat kabar Daily Telegraph, mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, menggambarkan bahwa apa yang terjadi di Suriah sebagai “noda dan aib” dalam kebijakan luar negeri Barat, dan “Barat telah salah dalam memahami Timur Tengah”. (BBC Arab, 1/5/ 2017) *** *** *** Pada bulan Mei 1997, Tony Blair menjadi perdana menteri Inggris, dan ia terus memimpin ... Read More »

HTI Press, Lumajang. Sekitar 30 tokoh masyarakat Lumajang menolak rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (11/5/2017) malam di  Pondok Pesantren Ad Dakwah Suko, Lumajang, Jawa Timur. “Kita sebagai orang Islam mempunyai cita-cita mulia yaitu meneruskan (mengemban) risalah yang di bawah Nabi SAW hingga beliau wafat dan digantikan oleh kekhilafahan hingga akhirnya hancur pada 1924 M. dengan kepemimpinan ... Read More »

Peneliti  Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyatakan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disponsori asing dan taipan. “Rencana pembubaran HTI adalah serangan terhadap para pejuang kemerdekaan, pejuang kedaulatan,  yang disponsori oleh asing dan taipan,” ujarnya kepada mediaumat.com, Ahad (14/5/2017). Menurut Daeng,  hal itu terjadi lantaran selama ini HTI selalu menolak neoliberalisme, penguasaan kekayaan alam oleh asing ... Read More »

Pemerintah melalui Menkopolhukam, Wiranto mengatakan akan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam membubarkan ormas ini, pemerintah berdalih HTI dengan seruan khilafahnya bertentangan dengan Pancasila. Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mudzakir menilai bahwa terkait dengan seruan khilafah, ia menilai hal itu termasuk ajaran internal organisasi. Dan bukan ranah pemerintah untuk campur tangan. “Jadi kalau dia berpendapat bahwa terkait ... Read More »