Berita

Sehari setelah pengumuman pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, para ulama Banten menolak rencana tersebut dengan memberikan dukungan kepada HTI dalam acara Mudzakarah Ulama,  Selasa (9/5/2017) di  Ponpes Massa’aratul Muhtajin Kesultanan Banten Lama Kasmen Pimpinan KH TB Fathullah Adzim. “Tidak usah takut. Ulama Banten membela Hizbut Tahrir. Terus berjuang. Kita menolak dan menentang sekali upaya pemerintah membungkam ormas Islam. Negara ... Read More »

Wakil Ketua DPR Fadli Dzon menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan hanya berperan positif tetapi bahkan telah berperan penting dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. “HTI telah perperan penting, salah satunya punya konsen dalam merevisi UU Migas dan sejumlah UU liberal lainnya yang mengancam negara,” ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan dengan delegasi HTI, Rabu (10/5/2017) di Gedung DPR, Jakarta. Pernyataan Fadli tersebut ... Read More »

Rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) semakin menunjukkan bahwa Jokowi merupakan rezim represif anti Islam. “HTI meminta pemerintah menghentikan rencana tersebut. Bila diteruskan, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah rezim represif anti Islam,” tegas Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam konferensi pers, Selasa (9/5/2017) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, ... Read More »

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan ormas yang sesat atau menyimpang. “Oo bukan (sesat atau menyimpang),” ujarnya saat ditanya apakah HTI sesat atau menyimpang oleh hidayatullah.com di Hotel Santika, TMII, Jakarta, usai Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, semalam, Senin (08/05/2017) Terkait rencana pemerintah membubarkan HTI, ... Read More »

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak keras rencana pembubaran yang dinyatakan oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto Senin siang, 8 Mei 2017 kemarin. Menurut HTI langkah pembubaran tersebut sama sekali tidak memiliki dasar. “Tidak memiliki dasar sama sekali, HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan (BHP). Sebagai organisasi legal, HTI mempunyai hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa ... Read More »

Rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat tanggapan dari Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas. Menurut Busyro, sikap pemerintah yang ingin membubarkan HTI sangat tidak tepat. “Pembubaran ormas hanya bisa melalui pengadilan dan dasar yang kuat. Kalau jadi pejabat bicara harus hati-hati,” terang Busyro di Kantor PP Muhammadiyah seperti diberitakan merdeka.com, Senin (8/5). Pemerintah, lanjut ... Read More »

Tindakan pemerintah mengumumkan akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai advokat senior Achmad Michdan sebagai sikap yang tidak bijak. “Tindakan pemerintah mengumumkan akan membubarkan HTI tanpa terlebih dahulu mengambil langkah yang diamanatkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013, menunjukkan sikap tidak bijaknya pemerintah,” ungkap Wakil Ketua Dewan Penasihat Tim Pengacara Muslim (TPM) tersebut kepada mediaumat.com, Senin (8/5/2017). Ia pun menilai pemerintah ... Read More »

Rencana pemerintah untuk bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dianggap merupakan tindakan kezaliman. KH. Tubagus Mulyadi Mawahib, seorang Ulama Bogor yang  juga pimpinan Majelis Shalawat Muabbad mengatakan bahwa upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah bentuk kezaliman. “Pemerintah telah berbuat kezaliman yang nyata,” ujar Kh Tubagus kepada Mediaumat.com pada Selasa (9/5). Menurutnya tuduhan pemerintah kepada HTI tidak mempunyai dasar. “ ... Read More »

Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, keputusan Menkopolhukam yang menyatakan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan konstitusi. Pembubaran ormas seharusnya didahului putusan lembaga peradilan. “Jika melihat aturan yang ada, memang pembubaran HTI bertentangan dengan UU,” tegas Veri di Jakarta, Senin (8/5). Adapun aturan yang dimaksud yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Dalam aturan itu ... Read More »

Rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuai kritik berbagai pihak termasuk dari Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH, MSc. “Pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali,” ujarnya dalam keterangan yang disebar melalui WhatsApp, Senin (8/5/2017). Ia pun menyarankan agar ... Read More »