Berita

KH Didin Hafidhuddin menyarankan pemerintah untuk mengajak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdialog. Sebab, wacana pembubaran HTI belum jelas darimana sumbernya. Ia meminta agar pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang baik di Indonesia. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka mengayomi rakyatnya. ”HTI tidak merusak, malah ikut mencerdaskan bangsa. Kalau ada pemikiran yang dinilai belum lurus, luruskan bersama,” kata Kiai Didin di JCC, Rabu (3/5). ... Read More »

Digunakannya polisi sebagai ‘alat politik’ untuk membungkam umat Islam, kembali mengemuka. Hal ini, terkait dengan dibubarkannya acara kajian agama Islam yang akan diisi oleh Ustaz Felix Siauw di salah satu Hotel di Malang, Jawa Timur, pada Ahad (30/4). Kenyataan itu pun sangat disayangkan oleh Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf. Menurut dia, sikap polisi yang sudah menjadi alat politik ... Read More »

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akhirnya angkat bicara terkait tuduhan organisasinya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ismail membebaskan orang untuk menilai apa tentang HTI. “Silakan saja orang menilai,” ujar juru Ismail Yusanto. Menurut Ismail, retorika anti Pancasila saat ini digunakan sebagai senjata politik untuk memukul pihak lain yang tidak disukai. Bahkan kejadian ini dalam kacamatanya seolah mengulang ... Read More »

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji akan memeriksa kembali kepatuhan operasi PT Freeport Indonesia terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan di Papua. Sejauh ini, Kementerian Energi menilai Freeport menjalankan operasi dengan komitmen lingkungan yang ketat. “Kalau di tambangnya sudah jelas. Kami sudah memastikan dan selalu diawasi (kepatuhan terhadap lingkungan). Tapi nanti kami akan cek kembali untuk pengawasan,” ujar Direktur Jenderal ... Read More »

Advokat senior Eggi Sudjana mengkritik sejumlah pihak yang dalam beberapa kesempatan berupaya membubarkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap anti Pancasila dan mengancam NKRI. “Bukan dengan cara main bubarkan saja, main ini-main itu, emangnya apaan? Kita ini dasarnya Pancasila! Jadi harus ada pendekatan dialog, baik inisiatif HTI atau inisiatif Kapolri, Banser dan Ansor, untuk menjelaskan bahwa HTI tidak seperti ... Read More »

Rencana Kapolri Tito Karnavian membubarkan salah satu ormas Islam dinilai melampaui kewenangannya. “Seperti diwartakatan media bahwa Kapolri berencana membubarkan HTI/Hizbut Tahrir Indonesia, jika berita itu benar adanya, maka Komnas HAM berpandangan bahwa itu melampaui kewenangannya,” ujar Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution kepada mediaumat.com, Sabtu (29/4/2017). Karena menurutnya, kebebasan berkumpul, berserikat, berorganisasi, menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Negara harus ... Read More »

Rencana Kapolri Tito Karnavian yang ingin membubarkan atau menghilangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara permanen dinilai terlalu otoriter.  “Itu terlalu otoriter bagi negara yang sangat menghormati perbedaan, menghormati adanya suatu pandangan dari suatu keyakinan agama,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Asep Warlan Yusuf, SH MH kepada mediaumat.com, Jum’at (28/4/2017). Menurutnya, pembubaran sebuah ormas yang berbasis agama itu nampaknya ... Read More »

Hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu atas penerapan kontrak karya Freeport tahun anggaran 2013 hingga 2015 menemukan enam pelanggaran lingkungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar Rp 185,58 triliun. Penyebabnya adalah sejumlah pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu. Temuan ini dituangkan BPK dalam hasil pemeriksaaan dengan ... Read More »

PBB telah memperingatkan bahwa 17 juta orang di Yaman akan berada dalam kelaparan kecuali jika dunia segera mengirimkan bantuan kemanusiaan. Antonio Guterres, Ketua PBB, mengeluarkan seruan untuk bertindak pada hari Selasa pada sebuah konferensi bantuan yang diadakan di Jenewa di mana negara-negara donor menjanjikan hampir $ 1.1 miliar. Namun PBB mengatakan bahwa jumlahnya hanya separuh dari apa yang dibutuhkan untuk ... Read More »

Sebagai tanggapan atas kerusuhan di daerah yang didominasi Muslim di Cina bagian barat, Beijing melarang nama-nama bayi Islami. Pemerintah daerah terbesar keempat di dunia itu tidak lagi membolehkan ada nama bayi yang dianggap terlalu religius, utamanya Islami. Dilansir dari Sputnik, Rabu (26/4), ini merupakan perluasan peraturan yang diterapkan sejak 2015 yang telah membatasi penggunaan nama Muslim, termasuk Fatima atau Saddam. ... Read More »