Berita

Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan penolakannya atas Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penolakan itu diungkapkan dengan melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2011). Rahmat S Labib, koordinator aksi, menyatakan, HTI meminta MK membatalkan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN karena UU itu merupakan penipuan karena membebankan tanggung jawab negara kepada ... Read More »

Jakarta. Delegasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diterima pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan pernyataan penolakan terhadap UU No 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jum’at (15/7) siang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. “Bila diberlakukan maka rakyat akan menjadi objek pemalakan dengan kedok jaminan sosial,” tegas Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto kepada Kabag Humas MK Budi Ahmad Johari ... Read More »

Dr. Saharuddin Daming, SH. MH. Karena kevokalannya membela hak azasi kaum mayoritas yang notabene Muslim yang dilanggar oleh tirani minoritas, maka segelintir minoritas pegiat pluralisme dan liberalisme melalui milis mencap Dr. Saharuddin Daming, SH. MH. tidak pluralis. Mereka pun berencana mempetisi Daming untuk turun dari jabatannya sebagai komisioner di Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Lha, memang bila sudah duduk di ... Read More »

Dengan UU Jaminan Sosial pemerintah tidak hentinya mencekik rakyat, ujar seorang orator dari Badan Koordinator Lembaga Dakwah Kampus dalam orasinya di depan kantor Mahkamah Konstitusi Kamis (14/07) Jakarta. Sejumlah mahasiswa yang hadir dari beberapa kampus besar di Indonesiatergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Nasional. Aksi Damai yang menolak UU SJSN yang memeras rakyat, berkedok Jaminan Sosial dan harus ... Read More »

Di sejumlah miling list (milis) atau grup diskusi di internet beredar petisi penolakan Saharuddin Daming sebagai komisioner Komnas HAM karena dinilai sikapnya yang fundamentalis dan eksklusif tentang agama. Beberapa lampiran yang merangkum soal data Saharuddin Daming juga disertakan dalam petisi itu. “Tidak apa apa, silakan melengserkan. Alhamdulillah saya masih bisa membela Islam karena tujuan hidup adalah Mardhatillah,” kata Daming, santai, ... Read More »

Skandal yang menghancurkan tabloid mingguan terbesar Inggris, News of the World, melebar, Senin, dengan munculnya tuduhan baru bahwa wartawan kelompok News International yang lain, kali ini dari The Sun, memperoleh informasi pribadi secara tidak pantas tentang laporan medis putra mantan Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown. Brown, Senin malam, menyatakan kekecewaan terkait tuduhan itu dan telah memberikan kepada penyidik “semua bukti ... Read More »

Dana pelicin untuk proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang diduga mengalir ke sejumlah orang. Selain ke anggota DPR, Muhammad Nazaruddin, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, serta Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dana juga mengalir ke banyak orang yang lain. Hal itu disampaikan dalam surat dakwaan kepada Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El ... Read More »

Dalam kolom “al-Jaus bil Kalimat, penyidikan dengan kata-kata” surat kabar ash-Shahafah, edisi: 6460, tanggal 11 Juli 2011, mempublikasikan makalah yang ditulis oleh Muhammad Kamil, dengan judul: “Berdera Israel Berkibar di Juba”. Bukan suatu kebetulan bahwa beberapa orang yang merayakan pesta keberhasilan pemisahan Sudan Selatan sengaja membawa bendera entitas Zionis, entitas perampas, serta mengibarkannya ke arah media massa dan kamera televisi ... Read More »

Sebuah organisasi hak asasi manusia Amerika menyerukan penyelidikan kriminal atas para mantan pejabat pemerintah AS karena otorisasi mereka terhadap praktek penyiksaan para tersangka teroris. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Selasa (12/7), Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, mendesak pemerintah AS saat ini dan pemerintah asing untuk menuntut mantan Presiden George W. Bush dan beberapa pejabat ... Read More »

Setelah Prancis dan Belgia terangterangan melarang penggunaan cadar (niqab) di tempat umum, kini giliran Australia. Berdasarkan RUU yang sedang dibahas di parlemen Australia, seorang Muslimah bercadar wajib membuka cadarnya bila polisi meminta. Jika menolak, mereka bakal kena denda 5.500 dolar Australia (5.900 dolar AS) atau dijebloskan ke dalam penjara selama setahun. Rencananya, RUU yang diusulkan oleh pemerintah negara bagian New ... Read More »