Berita

Bukan Hanya Deradikalisasi, Seluruh Penindakan Terorisme itu Proyek

Menanggapi pernyataan politisi PDIP yang menilai deradikalisasi tak efektif dan hanya jadi semacam proyek, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menegaskan bukan hanya deradikalisasi saja tetapi juga seluruh penindakan terorisme itu proyek. “Yang jadi proyek bukan hanya masalah deradikalisasi, seluruh penindakan terorisme itu proyek. Karena itu seolah-olah terorisme harus ada terus, ada penangkapan di sana, penembakan di ... Read More »

Politik “Penglaparan” Atas Muslim Suriah

“Menyerah atau Kelaparan”, itulah slogan terakhir yang dikumandangkan penjagal barbar Basar Assad atas kaum muslimin di Suriah. Kaum muslimin yang menderita kelaparan bukan hanya Madaya, ada sekitar 15 kota lainnya di Madaya mengalami embargo “penglaparan”. Ada lebih dari 4.5 juta kaum muslimin terisolir dan terancam kekurangan pasokan bahan makanan. Apa yang tengah dipertonkan dunia Barat atas kaum muslim di Suriah ... Read More »

Hasil Survey Terbaru  : Mayoritas Masyarakat Indonesia Yakin Syariah dan Khilafah  Solusi

Mayoritas masyarakat Indonesia meyakini syariah dan khilafah sebagai solusi atas permasalahan bangsa, mempersatukan umat seluruh dunia dan menghilangkan kedzaliman. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil survei terbaru yang dipublikasikan SMARTA dalam Halqah Islam dan Peradaban (HIP): Membaca Aspirasi Umat tentang Syariah dan Khilafah, Rabu (20/1) di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat. “58,27 persen menjawab ‘yakin’ dan 20,99 persen menjawab ‘yakin sekali’ ... Read More »

Dubes AS Sebut Papua Sangat Penting Bagi Amerika

Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Roberth O Blake menyebut bahwa Papua sangat penting bagi Amerika. Karena itu, pihaknya melakukan kunjungan kerja di Bumi Cenderawasih itu. “Dubes AS mengatakan kepada kami bahwa Papua itu penting bagi Amerika, makanya dia merasa penting untuk berkunjung ke tanah Papua,” kata Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Yuliano Languwuyo di ... Read More »

Jubir HTI: Perangkat Hukum Sudah Banyak,  BIN Tidak Perlu Diberi Kewenangan Menangkap

Perangkat hukum dalam menangani terorisme dinilai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto sudah banyak, sehingga Badan Intelijen Negara (BIN) tidak perlu lagi diberi kewenangan untuk menangkap. “Kewenangan kepada BIN untuk menangkap seperti pisau bermata dua dan kembali ke rezim represif ala Orde Baru. Waduh intelijen boleh menangkap, kacau itu. Tidak boleh menangkap saja sudah begini, apalagi boleh ... Read More »

Perluasan Kewenangan BIN Dikhawatirkan Tingkatkan Pelanggaran HAM

Imparsial tidak setuju apabila Badan Intelijen Negara (BIN) diberi perluasan kewenangan untuk menangkap dan menahan. Pasalnya hal tersebut sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sedangkan BIN bukan penegak hukum. BIN bertugas mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan menyajikannya kepada pengguna (dalam hal ini Presiden) untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Intelijen yang diberi kewenangan menangkap dan menahan sudah pernah dirasakan pada ... Read More »

#KamiTidakTakut Karena Ada Teror Lain yang Lebih Berbahaya

Berita: Serangkaian ledakan mengguncang ibukota Indonesia, Jakarta, dengan pertempuran senjata di jalanan pada 14 Januari. Ledakan berpusat di sekitar Thamrin, kawasan belanja dan pusat bisnis utama yang dekat banyak kantor kedutaan asing dan kantor PBB. Segera setelah itu, kelompok Negara Islam Irak dan Suriah Raya (ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, dan mengatakan bahwa “aliansi tentara salib” telah mendalangi ... Read More »

Mahfudz Siddiq: Revisi UU Terorisme Belum Mendesak

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq keberatan dengan adanya revisi UU Terorisme. Sebelumnya, Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso meminta perananan lembaganya diperkuat dengan dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Menurut Mahfudz, keinginan tersebut baru disampaikan pada media, belum dalam tahap pembicaraan dengan DPR. Jika memang ingin melakukan perubahan UU Terorisme dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah ... Read More »

Kompolnas Sebut Revisi UU Terorisme Tak Urgen

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Logan Siagian menilai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mendesak untuk direvisi. Menurutnya, aturan yang sudah ada tersebut masih layak untuk diterapkan. “Masalahnya belum ada yang signifikan,” kata Logan di Jakarta. Ia menilai tidak ada urgensi revisi UU Terorisme, sebab saat ini pun kebijakan mengenai penanganan terorisme banyak diterbitkan. “Belum (dibutuhkan revisi). Dari Kompolnas belum ada ... Read More »

Aramco Saudi Masuk Bursa Saham

Di tengah rendahnya harga minyak dan membengkaknya defisit anggaran, Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk melakukan pendaftaran perusahan BUMN raksasa minyak Aramco di pasar bursa Arab. Aramco adalah perusahaan terbesar dunia dalam bisnis minyak dan merupakan tulang punggung perekonomian Saudi. Namun bisnis minyak tidak memberikan cukup uang pada hari ini. Bahkan dengan harga minyak yang rendah, angka penjualan yang dikaitkan dengan listing Aramco menyoroti mengapa hal ini bisa menjadi penawaran awal kepada publik yang signifikan. Perusahaan Saudi Aramco memiliki cadangan ... Read More »