Berita

BEKASI- Majelis Mujahidin (MM) menolak gugatan Aliansi Kebangkitan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) untuk mencabut Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. “Siapa pun yang sepakat dengan MM, kita akan bersama-sama menghadapi gugatan AKKBB itu” jelas Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, kemarin. Irfan menambahkan, MM harus meyakinkan masyarakat jika UU pencegahan penodaan agama dihilangkan maka itu ... Read More »

ALQUDS- Lembaga HAM Baeitsalem di wilayah Entitas Zionis, dalam laporanya, Sabtu (20/2) menyebutkan, militer Zionis terungkap telah menangkap seorang bocah Palestina dari Silwan, wilayah Al-Quds terjajah. Mereka menangkapi para remaja Palestina yang berumur antara 12 tahun hingga 15 tahun. Pemeriksaan dilakukan dengan sangat berat, seperti menutup mata mereka dalam waktu yang lama. Bersamaan dengan itu, mereka juga terus mendapatkan ancaman ... Read More »

Presiden: Menabung membuat perekonomian nasional mandiri (antaranews,20/2) KOMENTAR: 1. Menabung boleh secara syar’i, tapi jika di bank-bank ribawi untuk mendapatkan riba, maka haram. 2. Ketika dana ditabung di bank, membuat kekayaan terkosentrasi pada para pemilik bank dan konglomerat. Merekalah yang menikmati modal itu. Tidak sedikit dana yang justru dikemplang dibawa kabur ke luar negeri. Atau dirampok sendiri, seperti kasus Century. ... Read More »

JAKARTA- Pengamat komunikasi politik UI, Effendi Ghazali, meyakini Wakil Presiden Boediono tidak akan mengalami pemakzulan akibat rekomendasi Pansus yang disampaikan 2 Maret nanti. Effendi melihat itu dari rencana kedatangan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia di bulan Maret pula. Tidak mungkin, kata Effendi, kedatangan Presiden Negara Paman Sam itu dibayangi kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil. ”Tidak akan terjadi ... Read More »

Surat kabar Irak “Ad-Dustur” pada hari Rabu (17/2) memberitakan tentang penutupan Kantor Hizbut Tahrir di Diyala dan penangkapan kepala kantornya, dengan judul: “Polisi menutup Kantor Partai yang menyerukan “Khilafah Islam” di Diyala.” Pasukan polisi Irak di provinsi Diyala menutup kantor milik salah satu partai yang menyerukan kepad Khilafah Islam. Seperti yang dikatakan oleh komisi pemilu, bahwa partai ini tidak terlibat ... Read More »

Kantor berita Interfax mempublikasikan sebuah berita dari Departemen Dalam Negeri Kirgizstan, dengan judul: “Hizbut Tahrir mengintensifkan kegiatannya di Kirgizstan.” Dimana dikatakan di dalamnya bahwa Kementerian Dalam Negeri Kirgizstan menyatakan bahwa jumlah tahanan ekstremis di antara anggota partai Islam terlarang, Hizbut Tahrir telah mengalami pertumbuhan dan peningkatan di ibukota Bishkek, Kirgizstan. Departemen Dalam Negeri mengatakan: “Pada tahun 2009, telah ditahan 34 ... Read More »

Dalam rangkaian tindakan represif yang terus dilakukan oleh rezim-rezim diktator di Asia Tengah terhadap Hizbut Tahrir dan para aktivisnya, yang tidak mengenal lelah dan bosan dalam menyerukan kewajiban berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, majalah berita “Newser” mempublikasikan sebuah berita tentang putusan pengadilan Tajikistan terhadap 12 anggota Hizbut Tahrir dengan vonis penjara yang berkisar antara 3 hingga 13 tahun. Pengadilan ... Read More »

BANDUNG- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung menolak Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diajukan Pemkot Bandung. Sekitar 80 orang anggota HTI Kota Bandung, Kamis (11/2) berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bandung. Mereka menilai raperda tersebut sebagai upaya legalisasi minuman keras oleh Pemkot. HTI keberatan terhadap raperda tersebut, ... Read More »

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun: DPP HTI mengucapkan takziyah atas wafatnya Ibunda Rohmi (daris ciparay) Jum’at siang (19/2/2010), dengan iringan doa: Allahumaghfir laha warhamha wa’fu ‘anhu.wa akrim nuzulaha wa wassi’ madkholaha birohmatika ya arhamar rohimiin.. Read More »

Pangkalpinang – Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 di DPR. Kemunculan RUU ini telah mengundang pro-kontra, pasalnya dalam RUU tersebut terkandung klausul pidana bagi pelaku nikah sirih dan poligami. Adapun ancamannya hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Ayik Hariansyah Humas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bangka ... Read More »