Opini

Oleh: Tsair Salamah (Abu Malik)   Pada awal dekade 50-an, masyarakat Muslim belum percaya bahwa mereka dapat kembali ke khilafah atau menegakkan kembali khilafah. Mereka belum memahami istilah “kembali kepada Islam” kecuali untuk kembali ke ibadah dan moralitas (akhlak). Dahulu, dominasi ide-ide sosialisme, nasionalisme, dan patriotisme sangat besar. Disebarkan ide bahwa Islam itu reaksioner dan keterbelakangan. Tak lama, ide-ide ini ... Read More »

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional) Bertahun-tahun Hizbut Tahrir Indonesia selalu memprotes keras berbagai kebijakan liberal yang menyengsarakan rakyat yang diterapkan rezim dalam berbagai kajian, muktamar tokoh dan ulama, aksi damai, diskusi mahasiswa, buletin al Islam tiap Jumat, media cetak dan online serentak di seluruh Indonesia dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Ini membuat panik para penjajah dan antek mereka mengetahui ... Read More »

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional) Indonesia negeri kaya raya, limpahan kekayaan alam itu belum dapat dinikmati rakyat Indonesia, rakyat di negeri ini justru hidup dalam kondisi yang tertindas dan sengsara. Ada sekian banyak catatan kegagalan kebijakan kapitalisme yang dipraktekkan. Perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan kaedah-kaedah kapitalisme yang telah terbukti gagal. Sebagian para intelektual terus menerus mengklaim bahwa hanya pemerintahan demokratis ... Read More »

Oleh : Tatang Hidayat *) Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah. Negeri ini memiliki tambang emas terbaik di dunia, tambang batu bara terbesar di dunia, cadangan gas alam yang melimpah, hutan hujan tropis terbesar di dunia, kekayaan bawah laut yang melimpah luas, kesuburan tanah terbesar di dunia, dan memiliki beberapa kekayaan fauna atau binatang (ilmugeografi.com, 20/6/2016). Tetapi ... Read More »

Oleh: Prof. Dr. Syaiful Bakhri (Ketua Majelis Hukum dan HAM, PP Muhammadiyah/Rektor UMJ) Empat tahun lalu, ketika kami mengajukan permohonan pengujian UU Ormas atas kuasa Persyarikatan Muhammadiyah menegaskan pertama, adanya pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan UU Ormas. Kedua, adanya pembatasan kemerdekaan berserikat yang berlebih-lebihan melalui UU Ormas. Ketiga, banyak pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum. Dan keempat, nampak turut ... Read More »

Oleh Yusril Ihza Mahendra Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya norma atau aturan tentang berbagai ... Read More »

Oleh: Adi Victoria Pemerintah beralasan Perppu No. 2/2017 dikeluarkan agar Ormas menaati aturan. Padahal Ormas yang dimaksud tersebut selama ini selalu prosedural dalam setiap kegiatannya. Selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah Ormas. Dengan dikeluarkan Perppu No. 2/2017 sebagai perubahan terhadap UU Ormas No. 17/2013, malahan Pemerintah yang bisa dikatakan tidak ... Read More »

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional)   11 Juli 1995, atau 22 tahun kita mengingat tragedi mengerikan yang menimpa umat Islam di kawasan Bosnia, Semenanjung Balkan. Pada musim semi tahun 1992, pasukan Serbia Bosnia melancarkan serangan dalam upaya mewujudkan visi Milosevic tentang “Serbia Raya”, setelah Bosnia memilih untuk merdeka dari Yugoslavia yang hancur. Embargo senjata yang diberlakukan sebelumnya pada semua ... Read More »

“Sungguh sangat berbahaya jika kelak ada Presiden yang sembarangan mengeluarkan Perpu saat tidak ada alasan-alasan genting yang memaksa.” (Prof. Mahfud MD, Sindo, 8/11/2014) oleh: Ahmad Fahrur Rozi (Analis Politik) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. (Pasal 1 Undang-Undang No.12/2011) Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.138/PUU/VII/2009, telah menetapkan 3 ... Read More »

Oleh Yusril Ihza Mahendra Malam ini Selasa 11 Juli 2017 beredar kabar bahwa tadi siang Presiden Jokowi telah menandatangani Perpu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang konon besok akan diumumkan kepada publik. Perpu ini konon mengubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas yang berlaku sekarang. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ... Read More »