Analisis

Pada 16 November 2012, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka tengah memantau secara ketat situasi di Mesir. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Hillary Clinton telah menghubungi Menteri Luar Negeri Mesir Muhammad Kamil Amr, dan menekankan penyelesaian situasi yang dihasilkan dari keputusan konstitusional yang diambil oleh Presiden Mursi secara demokratis. Ia mengatakan: ... Read More »

Pada hari Minggu, 18 Jumadal Ula 1375 H/Januari 1956 M, Komite Fatwa Al-Azhar mengadakan pertemuan khusus yang diikuti oleh anggota dewan ulama-ulama senior Al-Azhar dan dipimpin oleh Prof. Sheikh Mohammed Hassanein Makhlouf, salah seorang ulama senior Al-Azhar, yang juga mantan mufti Mesir. Pertemuan itu dihadiri oleh Syaikh Isa Manun, Dekan Fakultas Syariah dari Mazhab Syafi’i, Syaikh Mahmoud Shaltout, dari Mazhab ... Read More »

Peningkatan status Palestina dari ‘entitas’ menjadi negara anggota tidak akan membawa perubahan yang nyata bagi Palestina. Status baru ini tidak lebih dari sekedar penyesatan politik yang akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Pangkal persoalan di Palestina sesungguhnya adalah keberadaan ‘entitas’ zionis Yahudi yang telah menjajah Palestina,mengusir, dan melakukan pembunuhan masal terhadap umat Islam di sana. Segala bentuk solusi yang tidak mengarah ... Read More »

Serangan Israel yang tidak pandang bulu terhadap Gaza sekali lagi mengangkat isu atas legitimasi Israel. Para penguasa Muslim memutuskan untuk tidak memutuskan diri dari masa lalu dan sekali lagi melakukan tindakan untuk sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Mereka adalah para penguasa yang secara sadar maupun tidak menjaga argumen Israel sebagai sebuah negara yang tak terkalahkan dan bahwa ... Read More »

Salah satu argumentasi yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak yang ingin menghentikan perjuangan membebaskan Palestina adalah anggapan bahwa Israel adalah negara yang kuat. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Israel adalah negara yang sangat kecil yang tidak memiliki kedalaman strategis. Sebuah pesawat tempur jet hanya dapat terbang di seluruh Israel (sejauh 40 mil laut dari Sungai Yordan ke Laut Mediterania) dalam waktu ... Read More »

Oleh : Dr. Arim Nasim, M.Si (Ketua Lajnah Maslahiyyah DPP HTI) Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan  Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 yang berimplikasi pembubaran BP Migas dianggap sebagian kalangan bisa mengembalikan kedaulatan negara atas migas, ... Read More »

Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) kembali mendorong Indonesia untuk memperkuat liberalisasi di bidang ekonomi. Dalam publikasinya OECD Review of Agricultural: Indonesia, lembaga tersebut  memberikan sejumlah rekomendasi diantaranya agar Indonesia membuka lebih luas pasar produk pertanian dalam perdagangan internasional dengan mengurangi proteksi impor dan memfasilitasi penanaman modal pertanian yang lebih besar. Menurut OECD, proteksi terhadap impor akan menghambat daya ... Read More »

Lajnah Siyasah  DPP HTI RUU Kamnas versi 2011 yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah kepada DPR ternyata dikembaikan oleh DPR karena banyak mengandung masalah dan banyak sekali mendapat protes dan penolakan dari elemen masyarakat secara luas.  Setelah tidak jelas nasibnya, bahkan sempat tersiar kabar bahwa pemerintah menyerahkan lagi draf RUU Kamnas kepada DPR tetapi tanpa perubahan.  Meski pada 16 Oktober akhirnya ... Read More »

Lajnah Siyasiyah HTI Jawa Timur Keamanan dan kedaulatan bagi negara merupakan hal penting. Ketiadaan keamanan yang cukup akan menyebabkan kekacauan hidup. Demikian juga dengan kedaulatan negara. Eksistensinya dalam kancah kehidupan politik dunia dan melindungi rakyatnya merupakan perkara wajib. Negara yang tidak berdaulat pasti menjadi bulan-bulanan negara super power. Bahkan tidak bisa disebut negara jika tidak berdaulat. Demi keamanan dan kedaulatan ... Read More »

Oleh: Abdullah Fanani al Banjary Pendahuluan Aksi buruh besar-besaran di 35 kabupaten/kota, di 12 provinsi baru-baru ini membuahkan banyak ekses dan pengaruh negatif. Kerugian materiil berupa kerusakan berbagai fasilitas, gedung dan tidak beroperasinya mesin-mesin serta tidak berjalannya produksi tentu bukan nilai nominal yang sedikit. Belum lagi dampak berupa kelesuan produksi dan iklim investasi. 10 perusahan, diantaranya PT Sepatu Bata Tbk ... Read More »