Tag Archives: RUU APP

HTI-Press. Indonesia dapat meneladani negara-negara lain dalam penerapan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, karenanya UU tersebut perlu segera diberlakukan. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum MUI Sumut, Prof. Dr. Abdullah Syah, MA di Medan, Rabu, ketika diminta komentarnya mengenai pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. RUU tersebut batal diplenokan DPR RI, Rabu, karena beberapa daerah memprotes dan menolak pengesahannya. Bahkan ratusan ... Read More »

HTI-Press. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah berpendapat, tidak ada alasan cukup kuat untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi yang rencananya segera disahkan DPR. “Ini soal persepsi yang berbeda dalam memandang RUU Pornografi,” kata Sekretaris Umum MUI Jateng, Ahmad Rofiq di Semarang, Selasa (22/09/08). Rofiq mengatakan, RUU Pornografi bertujuan melindungi perempuan, bukan untuk mengkriminalkan seseorang seperti dikhawatiran beberapa pihak. Ia ... Read More »

HTI-Press. Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi dianggap perlu untuk menjaga generasi muda anak bangsa. Meski begitu, keberadaan RUU ini jangan sampai menjadi pemicu konflik dalam kehidupan berbangsa. “Tidak perlu ada pro kontra selama kita punya komitmen dan tanggung jawab terhadap perbedaan antara kita,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din mengatakan hal ini dalam diskusi mengenai ‘Peran Kebangsaan Umat Islam’ ... Read More »

HTI-Press. DPR menunda pengesahan RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) dari rencana tanggal 23 September 2008, mengingat masih dilakukan sosialisasi di masyarakat. Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale, di Jakarta, Jumat, menyatakan, Pansus berusaha memperhatikan masukan yang disampaikan masyarakat. Komposisi keanggotaan Pansus juga telah mencerminkan kepentingan semua daerah. Pernyataan Balkan membantah pernyataan anggota Pansus RUU APP DPR, Ali Mochtar ... Read More »

HTI-Press. Ketua Pansus RUU Pornografi DPR RI, Balkan Kaplale menilai alasan mundurnya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Damai Sejahtera dari Pansus tidak tepat. Kata Balkan, alasan PDIP dan PDS yang menganggap RUU tersebut berbau syariah dan akan menimbulkan disintegrasi bangsa tidak berdasar. “Jika ada daerah yang mengancam disintegrasi, maka saya katakan itu tindakan makar, subversif, dan bisa ... Read More »

HTI-Press. Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pornografi, Balkan Kaplale mengatakan, alotnya RUU Pornografi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) disebabkan intervensi sejumlah negara Barat. Kata Balkan, meski DPR telah menghilangkan kata “Anti” dan “Pornoaksi” dari RUU, negara-negara asing tadi masih saja mengincarnya. “Ada dua negara yang incar RUU ini, Australia dan Inggris,” ungkap Balkan dalam rapat dengar pendapat dengan Hizbut Tahrir ... Read More »

HTI Press—Menjelang pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Pornografi menjadi UU pada 23 September mendatang, DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyampaikan kritikan atas draft akhir RUU tersebut. Kritikan itu disampaikan langsung DPP HTI kepada Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale di gedung DPR Kamis (18/9). Juru bicara HTI M Ismail Yusanto mengatakan RUU ini banyak mengandung kelemahan sehingga harapan masyarakat bahwa ... Read More »

Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomer: 141/PU/E/09/08 Jakarta, 17 Ramadhan 1429H/17 September 2008 PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA “KRITIK TERHADAP RUU PORNOGRAFI” Seperti telah diberitakan, pada 23 September mendatang, rencananya DPR akan mengesahkan RUU Pornografi menjadi undang-undang. RUU ini memang sudah lama dinantikan (lebih dari 10 tahun sejak dirancang pada tahun 1997). Harapannya, dengan terbitnya UU ini, pornografi yang sudah terlanjur ... Read More »

HTI-Press. Mengacu pada draft UU Pornografi yang akan disahkan pekan depan, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan ... Read More »

HTI-Press. 80 persen anak yang tersangkut kasus hukum terkait pelecehan seksual dan perkosaan. Perlakuan tersebut 100 persen didahului dengan menonton materi pornografi. Demikian hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seperti dikutip dari detikcom. “Terlebih materi pornografi sangat personal dan murah serta mudah didapat. Seperti melalui internet, hp, komik, video dan majalah,” kata Ketua KPAI, Masnah Sari, dalam konferensi pers ... Read More »