Tag Archives: Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon judicial review UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama yang berarti UU tersebut tetap berlaku. Putusan ini langsung disambut dengan teriakan takbir oleh pengunjung sidang. “MK memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Mahfud MD di dampingi 8 hakim konstittusi lainnnya di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ... Read More »

Senin (19/4) lalu MK memutuskan menolak secara keseluruhan Uji Materiil UU Perlindungan Agama dari Penistaan/Penodaan yang diajukan oleh kelompok Liberal yang dimotori oleh Musdah Mulia, Dawam Raharjo, Asmara Nababan dan mendiang Gus Dur. Apakah ini kemenangan kelompok Islam atas kelompok Liberal? Adakah agenda lanjutan kelompok Liberal untuk mengacak-acak kesucian agama? Temukan jawabannya dalam perbincangan wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo dengan Jurubicara ... Read More »

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon judicial review UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama yang berarti UU tersebut tetap berlaku. Putusan ini langsung disambut dengan teriakan takbir oleh pengunjung sidang. “MK memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Mahfud MD di dampingi 8 hakim konstittusi lainnnya di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Ada yang lain dari biasanya dalam Sidang Uji Materi UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penistaan Agama pada Rabu (24/3) karena pihak pemohon sampai-sampai mengerahkan saksi ahli hukum dan HAM lansung dari Amerika Prof W. Cole Durham, Jr. Namun sayang, ternyata apa yang dikatakan Durham tidak berbeda dengan argumen saksi ahli dari pihak pemohon lainnya. ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Para Pemohon adalah orang-orang liberal yang mempunyai agenda untuk menyimpangkan ajaran Islam dan umat Islam. Musdah Mulia, salah satunya. Hal itu diungkap Ketua Umum DPP HTI  dalam sidang pleno Uji Materiil UU Penistaan Agama, Rabu (10/3) siang di Mahkamah Konstitusi. “Saya pernah berdebat satu forum dengannya, dia menyatakan tidak apa-apa kawin sejenis (homoseks/lesbian) yang ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama M Mahendradatta, SH, MA, MH, PhD kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa Pemohon Uji Materiil UU Penistaan agama selalu saja melakukan dikotomi dengan istilah penafsiran mayoritas dan penafsiran minoritas dan selalu menyimpulkan  yang mayoritas menindas minoritas. “Sudah tidak laku lagi mencari simpati dengan melakukan dikotomi tersebut!” tandasnya dalam sidang pleno UU Penistaan Agama, ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Pernyataan Thamrin Amal Tomagola, agama tidak boleh mengekskusi masalah penafsiran agama, ditolak Muhammad Ismail Yusanto. Dalam sidang MK rabu (10/3) , Thamrin yang menjadi saksi ahli dari MK ini mengatakan berbahaya kalau negara campur tangan karena negara memiliki kekuatan legal. Menurut Jubir HTI , cara pandang seperti ini adalah sekuler, yang mengerdilkan agama pada ... Read More »

Habib Riziq Syihab Ketua Front Pembela Islam menyatakan ada sepuluh akibat yang akan timbul bila UU Penistaan Agama dicabut dalam sidang pleno UU Penistaan Agama, Rabu (10/3) pagi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Yakni tidak ada lagi payung hukum untuk memproses penistaan agama; penegakan hukum lumpuh di hadapan penista agama; para penista agama semakin bebas dan merajalela; menciptakan kesesatan di mana-mana; ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Pernyataan Prof Dr Thamrin Amal Tomagola, ahli dari Mahkamah Konstitusi mendapat kritik keras dari Ketua Umum Front Pembela Islam dalam sidang pleno UU No.1/ PNPS/Tahun 1965 tentang Penistaan Agama. “Berbahaya kalau negara tidak campur tangan karena akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat dengan cara main hakim sendiri. Justru untuk menghindari kekacauan itulah negara harus ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Prof. Dr. Azyumardi Azra, ahli dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kebebasan berekspresi harus ada batasannya untuk menjaga agar tidak terjadi penistaan agama. “UU itu masih diperlukan, adanya ekses dan penafsiran yang semena-mena tidak menjadikannya harus dicabut!” ujarnya dalam sidang Uji Materiil UU tentang Penistaan Agama, Rabu (10/3) di Mahkamah Konstitusi. Maka UU tersebut harus ... Read More »