Tag Archives: Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama

Pernyataan Prof. Sahetapy dipertanyakan Mahfud MD selaku pimpinan majelis hakim. Mahfud menilai sahetapy telat menanggapi UU ini. Sahetapy yang merupakan seorang dosen dan pakar hukum juga pernah menjadi ketua komisi hukum nasional harusnya mengajukan ini dari dulu. “Kenapa Anda baru mengajukan sekarang?” tutur mahfud menanyakan.  “Banyak murid Anda yang menjadi profesor, Tapi hanya Anda yang berpikiran  seperti ini. Tambah mahfud. ... Read More »

Mualimin Abdi perwakilan dari Pemerintah menyampaikan tanggapannya atas argumen MM Billah dari pihak Pemohon. “Pak Billah ini menjungkir balikan Pasal. Seharusnya seorang ahli itu membaca Pasal itu harus satu nafas, jangan dipotong-potong!” tandas  Kabag Penyajian pada Sidang MK itu. Makanya penafsiran kitab suci itu harus diserahkan kepada ahlinya dan itu mengikat pada umatnya. “Pak Billah ini mengatakan siapa saja bisa ... Read More »

Dalam persidangan hari ini, Rabu (24/2/2010), MM Billah, salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon (tim Advokasi Kebebasan Beragama), menyatakan bahwa UU 1/PNPS/1965 tentang pasal penodaan agama, menurutnya tidak jelas, dan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurutnya, ini melanggar deklarasi HAM internasional, kenapa? Karena menurutnya, pertama, agama itu tidak nyata, dan hanya sebuah pemikiran (keyakinan), maka bebas kita diskusikan. ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Tidak ada uraian yang sistematis dan nyambung antara argumen dan kesimpulan yang disampaikan oleh Sahetapy. “Setelah kutip sana-sini pendapat ahli pidana luar negeri yang tidak ada kaitannya dengan masalah penistaan agama, tiba-tiba Prof Sahetapy meloncat kepada kesimpulan bahwa UU Penistaan Agama bertentangan dengan Mukadimah dan Batang Tubuh UUD 45” ujar HM Lutfie Hakim, SH ... Read More »

Sidang uji materiil UU No 1 tahun 1965 tentang Penistaan Agama kembali digelar, Rabu (24/2) pagi di Mahkamah konstitusi. Acara sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dan Pemerintah serta pihak terkait (Walubi, Persis, HPK, BKOK, dan DPP PPP). Ahli dari Pemohon MM Billah menyatakan UU tersebut baik Pasal 1, Pasal 2 ayat dua dan prasa Penistaan Agama ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan akan muncul bahaya jika UU Penodaan Agama dicabut. Paling tidak, ada tiga akibat yakni 1) instabilitas di Indonesia 2) gangguan kerukunan umat beragama 3) kerugian bagi kaum minoritas. ”Jangan ada logika terbalik, tidak ada aturan akan beres,” katanya di sidang MK Rabu (11/2). Ia mengingatkan, masyarakat bisa ... Read More »

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) menolak pencabutan UU No 1 Tahun 1965. Menurut Matakin, tanpa adanya aturan itu maka agama dan keyakinan kecil akan terancam. ”Adanya UU ini saja agama dan keyakinan kecil bisa terancam, apakah kepercayaan kecil akan terlindungi jika UU dicabut,” kata wakil Matakin. Menurut Matakin, kebebasan tidak boleh tak terbatas. Perlu ada payung hukum yang mengatur ... Read More »

Muhammad Rahmat Kurnia, Ketua Lajnah Fa’aliyah DPP HTI AKKBB menggugat regulasi yang melarang penistaan agama. Mereka menganggap UU tersebut melanggar HAM karena memicu tindak kekerasan dan terjadinya pemaksaan penafsiran keyakinan dari mayoritas Islam terhadap minoritas. Benarkah? Terkait dengan itu Wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan Ketua Lajnah Fa’aliyah DPP HTI Muhammad Rahmat Kurnia. Berikut petikannya. Siapa sebenarnya di ... Read More »

Pengantar Tokoh-tokoh Islam terkemuka di Indonesia seperti dari NU, Muhammadiyah, DDI, Hidayatullah ,Persis, Al Ittihadiyah, serta ormas lainnya sepakat untuk menolak judicial review terhadap Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Menurut tokoh-tokoh umat islam ini dengan tidak adanya UU penodaan agama, justru akan mengakibatkan kekacauan bagi umat islam. Berikut tanggapan mereka mengenai judicial review terhadap UU Penodaan Agama. ... Read More »

JAKARTA- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak seluruh permohonan pemohon. Ini disampaikan PP Muhammadiyah sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materiil terhadap UU no 1 tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/2). Pandangan PP Muhammadiyah ini akan dibacakan pada sidang lanjutan yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB siang ini, Kamis (4/2). Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Saleh Partaonan Daulay, ... Read More »