Tag Archives: Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama

Akal Sehat tidak Bisa Terima Argumen Pemohon

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Bagaimana akal sehat yang wajar bisa menerima legal standing YLBHI yang menyatakan bahwa a quo berpotensi merugikan pihaknya. “UU tersebut sudah berlaku 45 tahun, lain cerita kalau baru diterbitkan!”. ujar Advokad Lutfie Hakim, perwakilan dari MUI. Tidak ada kekacauan akibat diterapkannya a quo tersebut. Kekacauan itu adanya dalam benak pemohon saja. a quo tidak ... Read More »

UU Penistaan Agama Masih Relevan

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Sependapat dengan Pemerintah, DPR pun menolak uji materiil yang diajukan pemohon. “a quo dipandang masih relevan sehingga DPR dan pemerintahan tidak akan menggantinya”. ujar H. Chairuman Harahap, SH, MH. mewakili pihak DPR. Oleh karena itu DPR pun menolak seluruh permohonan pemohon karena a quo tidak bertentangan dengan UUD 45 dan pasal-pasalnya.  “a quo tetap ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama, Pemerintah Tolak Permohonan Pemohon

UU. No.1/ PNPS/1965 atau a quo telah berjalan sesuai dengan amanat UUD 45 dan memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk menjalani keyakinan agamanya. Berdasarkan pengamatan pemerintah para pemohon uji materiil a quo beragama Islam, Kristen dan Katholik. Tidak ada satu pihak pun yang menghalangi mereka untuk menjalankan agama yang dianutnya. Maka Pemerintah memohon agar pemohon membuktikan bahwa aktivitas keagamaannya terganggu. ... Read More »

Bantahan HTI Terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Bantahan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama Sebagaimana telah diketahui, Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 berisi tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Undang-undang itu kini sedang dimintakan Tim Advokasi Kebebasan Beragama untuk dicabut. Jika dicermati, undang-undang itu bagian dari upaya negara untuk melindungi warganya dari beredar dan tersebarnya penafsiran ... Read More »