Konvensi Umat Islam Songsong Pilkada DKI
Dalam rangka menyongsong Pilkada DKI Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar Konvensi Umat Islam di lapangan tennis indoor Senayan, Jakarta, Ahad (9/4). Acara yang dihadiri sekitar tiga ribu massa dan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga tengah hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Juru Bicara HTI, HM Ismail Yusanto, menyatakan bahwa konvensi dengan tema “Pimpin Jakarta dengan Syariah” ini digelar dalam rangka menyambut Pilkada Gubernur DKI yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang. Namun, tak satu pun calon gubernur DKI yang menghadiri acara tersebut.
Ismail mengungkapkan acara tersebut diadakan sebagai bentuk kepedulian HTI akan masa depan Jakarta. “Kita ingin Jakarta ke depan lebih baik,” katanya. Untuk menjadikan Jakarta lebih baik, menurutnya, dua syarat harus dipenuhi. Pertama: Jakarta harus dipimpin oleh pemimpin yang baik. Kedua: Jakarta harus diatur dengan menggunakan sistem yang baik. “Sistem yang baik menurut Allah itu adalah syariah,” kata Ismail.
Pemimpin yang baik itu menurut Ismail adalah pemimpin yang mau tunduk dan patuh terhadap syariah. Menurut Ismail, dengan konvensi itu diharapkan umat Islam Jakarta mempertimbangkan segala sesuatu dengan rasional dan proporsional, termasuk dalam Pilkada mendatang.
Ismail menyayangkan para calon gubernur yang tidak bisa menghadiri acara tersebut. “Padahal acara ini bisa memberikan ruang kepada para calon gubernur DKI untuk menjelaskan visi dan misi mereka dalam memimpin Jakarta ke depan sesuai dengan syariah,” kata Ismail. [Kantor Jubir HTI-Jakarta]
HTI Tolak RUU Penanaman Modal
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal yang rencananya akan disahkan DPR pada 29 Maret 2007, karena bertentangan dengan syariah Islam.
Juru Bicara HTI, HM Ismail Yusanto, di Jakarta, Rabu, mengatakan, kehadiran UU Penanaman Modal itu akan semakin menjerumuskan Indonesia ke dalam penjajahan ekonomi oleh Kapitalisme global.
Sepanjang 2004-2005, stok modal asing meningkat hingga 3,5 kali lipat, pemilik PMA tersebut sebagian besar adalah Singapura, Jepang, Australia, Belanda, Korea Selatan, Taiwan, Kanada, Amerika Serikat dan Jerman yang tersebar dalam 95 proyek.
“Dominannya modal asing tersebut berpengaruh terhadap arah privatisasi sektor publik, penguasaan perekonomian domestik dan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan negara maju,” katanya.
Oleh karena itu, HTI menyerukan kepada anggota DPR untuk menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim yang semestinya senantiasa terikat dengan syariah Islam.
Esok harinya, kamis (29/3), sejumlah LSM bersama Hizbut Tahrir Indonesia serta ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Forum Umat Islam melakukan aksi damai menolak disahkan RUU Penanaman Modal, di Komplek gedung DPR, Jakarta. [Kantor Jubir HTI-Jakarta]
Diskusi Remaja Bogor
Peduli dengan persoalan remaja, Ahad (8/4) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Daerah Bogor Tengah menggelar diskusi remaja yang bertema, “Pergaulan Bebas: Potret Buram Remaja Saat Ini”. Acara ini diikuti oleh tidak kurang 600 peserta dari 81 sekolah lanjutan (SLTP dan SLTA), ditambah beberapa perguruan tinggi serta DKM dan organisasi kepemudaan. Tidak ketinggalan hadir pula guru agama dan guru bimbingan konseler dari beberapa sekolah. Mesjid At-Taqwa yang bertempat di kompleks Balaikota Bogor pun terlihat penuh sesak.
Tampil sebagai pembicara: Kabid Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Bogor, Ibu dr. Sri Utami, M.Sc; Psikolog Remaja, Bapak Baiturrohim, S.Psi; dan Ustad Iwan Januar, aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Hadir juga perwakilan dari Bapak Walikota Bogor, Asisten Sosial Ekonomi, Bapak Ir. H. Indra M. Roesli sebagai keynote speaker.
Ketiga pembicara sepakat bahwa masalah pergaulan remaja saat ini bisa diselesaikan bila semua pihak ikut aktif; keluarga, sekolah, masyarakat serta yang terakhir dan terpenting adalah peran negara. [Humas HTI Bogor]
Diskusi Sejarah Penerapan Syariah dan Khilafah di Indonesia
Bertempat di Masjid Kampus Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto, pada tanggal 25 Maret lalu diadakan Diskusi Publik, “Menelusuri Jejak Penerapan Syariah Islam/Khilafah di Indonesia”.
Acara yang dimulai pukul 08.30 itu menghadirkan pembicara Ust. Mirza Satriawan, Phd (Akademisi UGM), yang memaparkan syariah Islam pernah diterapkan di Indonesia selama kurang lebih 6 abad, termasuk di Papua, Maluku dan Sulawesi Utara sekalipun.
Pembicara kedua, Ust. Abdurrouf, SIP (HTI Banyumas) memaparkan secara detail banyaknya persiapan negara-nagara Barat dalam rangka “menyambut” antusiasme masyarkat dunia akan berdirinya Khilafah. Bahkan Kajian Luar Negeri Kerajaan Belanda memberikan selamat datang Khilafah dan siap merancang hubungan diplomatik.
Kegiatan yang sama dilangsungkan di Purbalingga. Ratusan guru bidang studi sejarah di Kab Purbalingga memadati aula SD IT Sambas Purbalingga. Di Majenang juga dilakukan diskusi serupa. [Humas HTI Jateng]
Halaqah Ulama Madura Sepakat untuk Membangun Madura Berdasarkan Syariah Islam
Beberapa kyai dan ulama di Madura yang telah dikunjungi DPP HTI selama Syawal 1427 H yang lalu mengusulkan supaya HTI ikut mengambil peran dalam menyikapi pembangunan jembatan Suramadu yang mempunyai dampak negatif industrialisasinya. Di antara kyai dan ulama tersebut antara lain KH Moch. Rofi’ie Baidlowi (PP Al Hamidi Banyuanyar Pamekasan), KH Fachrillah Aschal (Ketua PP Syaikhona Cholil Bangkalan), KH Mahfudz Hadi BA (Koordinator MUI Kabupaten se-Madura), ditambah beberapa masukan dari KH Tidjani Djauhari, MA (PP Al Amin Prenduan Sumenep). Untuk merealisaikan aspirasi tersebut DPD I HTI Jawa Timur menetapkan program Tabani Masholih Industrialisasi Madura.
Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Swt., dapat diselenggarakanlah Halaqoh Ulama Madura di Aula SMKN 3 Pamekasan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 jam 09.00–14.00 WIB dengan tema sentral, “Menyatukan Sikap dan Meningkatkan Jalinan Ulama untuk Membendung Dampak Negatif Industrialiasi di Madura Pasca Jembatan Suramadu”.
Halaqoh yang dipandu oleh Ust. Abu Khoir menampilkan dua pembicara pengantar diskusi yaitu Dr. Muhammad Usman (Humas DPD I HTI Jatim) dan KH. Nailurrahman LC.
Diskusi berlangsung akrab dan penuh semangat ini menghasilkan keputusan penting tentang rekomendasi membangun Madura dengan syariah Islam. [Humas DPD I HTI Jawa Timur]
HTI Serang Ingatkan Pemerintah Untuk Kembali ke Syariah
HTI Serang pada malam Ahad 24 Maret yang lalu mengadakan Majelis Taqarrub illa Allah dengan tema, “Refleksi atas Berbagai Musibah.” Sejumlah jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Taman Krakatau hadir memadati masjid. Ustad Nurprapto Basuki dari PP Muhammadiyah dan Ustad Musta’in dari HTI hadir sebagai pembicara. Acara yang dimoderatori Imam Sutiyono berjalan cukup menarik. [Humas HTI Kramatwatu Serang]
Road Show Dakwah HTI di Kalteng
Selasa (3/4/07), HTI Kalteng mengadakan Diskusi Islam Aktual di PKU MUI se Kalimantan dengan tema Syariah dan Khilafah Solusi Problemtika Umat. Acara ini diikuti sekitar 55 peserta PKU dan puluhan masyarakat. Pada hari Rabunya (4/4/07), mengadakan Diskusi Publik tentang Sejarah Penerapan Syariat di Indonedia di AULA STAIN Palangkaraya, dengan pembicara: Dr.KH. Gusti Jaga Sukma Alamsyah, Lc (Ketua DPD II HTI Ketapang Kalbar), dan Drs. Rokhmat S Labib, MEI (Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI). Acara diikuti oleh 250 orang, pelajar, mahasiswa, dosen, birokrat dan masyarakat umum.(Kantor HUMAS HTI Kalteng)
Wagub Sumsel: Khilafah Menjadikan Hidup Sejahtera
Palembang, Senin, 19 Maret 2007, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Prof. dr. H. Mahyudin NS, SPOG yang berbicara sebagai ketua Forum Ukhuwah Ulama-Umaro Sumatera Selatan mengatakan, bahwa Umat Islam saat ini membutuhkan pemimpin yang mewarisi sifat para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Umat juga membutuhkan sistem Khilafah yang bisa menyelesaikan persoalan umat dan bangsa. Hal ini dikemukakan oleh beliau ketika membuka diskusi publik dengan tema, “Hidup Sejahtera dan Barokah Dalam Naungan Khilafah”.
Diskusi yang diikuti oleh 600-an peserta dari berbagai kalangan ini diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia DPD Sumatera Selatan.
Buya KH Thohlon Abdul Rouf dari pengurus wilayah Muhammadiyah Sumsel yang menjadi pembicara pertama dalam diskusi ini mengupas sejarah bahwa di Nusantara termasuk di Sumbagsel pernah diterapkan syariah Islam yang terkenal dengan ‘Undang-undang Simbur Cahaya’ pada masa Kesultanan Palembang Darusalam.
Pembicara lain, Ustad Mahmud Jamhur dari HTI Sumsel menekankan pentingnya menegakkan sistem Khilafah ini karena merupakan kewajiban dalam al-Quran, al-Hadis serta Ijmak Sahabat.
Pembicara ketiga, KH Ayik Ali Idrus dari forum Ukhuwah Ulama-Umaro Sumatera Selatan, menekankan perlunya perjuangan dakwah untuk menegakkan kembali Khilafah ini karena merupakan janji Allah dan prediksi Rasul-Nya. Mantan Ketua MUI kota Palembang ini juga menekankan, inilah saatnya Khilafah memimpin dunia. [Humas HTI SumSel]
Workshop KRR DPD II HTI–Ngawi
Sabtu, 3 Maret 2007 HTI DPD II Ngawi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan workshop tentang Kesehatan Reproduksi Remaja bertepat di Aula Dinas Pendidikan ini dibuka oleh Kasubdin Bidang Pemuda dan Olah Raga menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh HTI Ngawi tersebut dan menyarankan adanya tindak lanjut dari kegiatan KRR untuk siswa-siswi yang tidak hadir pada kesempatan tersebut. Beliau juga mengusulkan bukan hanya remaja saja yang disentuh, tetapi juga para orangtua.
Acara yang berlangsung antara jam 08.30-12.30 yang dikemas dengan semi training, menampilkan dua Pembicara yaitu: Ust. dr. M. Amin dari HTI dan Ust. H. Agung S. mengundang dari SMILE (Smart Moslem Leadership) Training.
Acara ini dihadiri oleh 109 peserta dari perwakilan siswa SLTP se-Kota Ngawi dan SLTA se-Kab. [Humas HTI Ngawi]
Menyongsong Kembalinya Khilafah Islamiyah
Ahad, 18 Maret 2007 menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Tangerang. Sebuah acara digelar dalam bentuk seminar bertema, “Menyongsong Kembalinya Khilafah Islamiyah”. Acara ini diselenggarakan oleh HTI Daerah Tangerang, didukung oleh MUI Kota Tangerang, Forum Tokoh Peduli Syariah (Fortops) dan Lembaga Bina Masjid (LBM) Tangerang. Sekitar 1200 peserta hadir yang kebanyakan adalah tokoh dari berbagai ormas seperti DDII, FPI, DKM, Majelis Taklim termasuk dari kalangan ibu-ibu dan berbagai elemen lain.
Setelah penyampaian pengantar acara oleh Ketua HTI Daerah Tangerang Muhammad Al-Fakkar, acara dibuka oleh Ketua Umum MUI Kota Tangerang KH Edi Junaedi Nawawi. Selanjutnya seminar yang dipandu oleh moderator Drs H. Mawardi, MSc. dengan pemateri dari MUI Propinsi Banten oleh Ust. Muhammad Yasin Muthohar (Sekretaris MUI Propinsi Banten, Pimpinan Pesantren Al-Abqoriy Serang Banten); dari MUI Pusat oleh Ust. Anwar Abbas (Sekretaris MUI Pusat, Ketua Bidang Ekonomi Muhammadiyah, Dosen UIN Jakarta) dan dari DPP HTI oleh Ust. Dr. Ing. H. Fahmi Amhar. [Humas HTI Tangerang]
Jejak Sejarah Penerapan Syariah Islam di Nusantara
Launching booklet, “Jejak Syariah dan Khilafah di Indonesia” sekaligus diskusi publik diselenggarakan di Graha Sawunggaling lantai 6 kompleks Pemerintah Kota Surabaya Jl. Jimerto pada hari Ahad tanggal 18 Maret 2007 dari jam 09.00 sampai 13.00 WIB. Gedung yang berkapasitas 600 orang tidak mampu menampung peserta yang menghadiri diskusi publik tersebut.
Diskusi dibuka oleh Ketua DPD II HTI Surabaya Ust. Fikri A. Zudiar, dilanjutkan dengan sambutan dari MUI Surabaya Ust. Abdul Wahid Syukur. Untuk sesi-sesi berikutnya, forum dipandu oleh moderator Ust. Faiq Furqon.
Narasumber yang dihadirkan ada tiga: pakar sejarah dari Unesa Surabaya Prof. DR. Aminuddin Kasdi; Ketua MUI Jawa Timur KH Drs. Abdush Shomad Buchori; Humas HTI Jatim KH Dr. Muhammad Usman, AFK. [Humas DPD II HTI Surabaya]
Gubernur Sulteng Siap Mendukung Syariah Islam
Selasa tanggal 20/03/07 unsur Pimpinan Daerah HTI Sulawesi Tenggara bertandang ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara untuk bersilaturahmi dengan Plt. Gubernur Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si yang juga merupakan salah satu kandidat calon Gubernur 2008-20012 dari partai PPP. Ketua DPD HTI Sultra yang didampingi oleh Muh. Sjaiful, SH., MH (LF HTI), Abu Fadhil, S.Pd (LF HTI), Fitriaman, SE., M.SA (Humas HTI), Abdul Azis, SE dan Muh. Ardhy Agung S.Pd diterima di ruang kerja Plt. Gubernur.
Dalam suasana silaturahmi yang sangat akrab ini Ketua DPD HTI Prov. Sultra Rois Ahmad, S.Pd menyampaikan agar Plt. Gubernur ketika terpilih nanti agar tidak sungkan-sungkan untuk menyerukan dan menerapkan syariah Islam. Pernyataan ini dijawab dengan responsif oleh Bang Yus (Sapaan akrab beliau) bahwa syariah Islam itu memang kewajiban kita bersama untuk memperjuangkannya, “Apalagi kami dari partai Islam” ujarnya.
Bang Yus juga menambahkan, peran Hizbut Tahrir yang sangat dikenal di masyarakat diharapkan dapat turut membantu pemerintah dalam hal edukasi keagamaan. [Humas HTI Sultra]
DPD II HTI Kota Cirebon Gelar Diskusi Publik
Pada hari ahad, 15 April 2007, DPD II HTI Kota Cirebon mengadakan acara diskusi publik dengan tema, “Jejak Syariah dan Khilafah di Indonesia” yang bertempat di Mesjid Raya At-Taqwa, Jl. Kartini-Cirebon. Acara ini menampilkan dua pembicara, yaitu H. Aa Fahrurrozi, SP., MP (Ponpes Masyaul Huda-Majalengka) dan Ust. Arif Rahman Hakim, SIP (Ketua DPD II HTI
[Humas DPD II HTI