Al-Waie

Colin Powell Minta Menghapus Penjara Guantanamo

Himbauan agar penjara Guantanamo secepatnya ditutup makin terus meluas. Salah satunya datang dari Mantan Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell. Awal pekan ini, Powell, mengatakan, penjara militer itu telah merusak citra Amerika Serikat di mata dunia. “Guantanamo merupakan masalah besar dalam persepsi dunia terhadap Amerika Serikat. Kalau saya boleh menentukan, Penjara Guantanamo akan saya tutup siang ini juga, tapi saya tidak akan bebaskan tahanan di situ,” kata Colin Powel.

Perkataan Colin Powell berkaitan dengan penahanan ilegal orang-orang yang diduga terkait dengan kampanye aksi teror AS. 

Pelanggaran HAM oleh AS Dikecam

Dewan Eropa mengecam aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Dinas Rahasia AS (CIA). Kantor berita IRNA melansir, Pelapor Dewan Eropa Dick Marty hari Jumat, dengan membawa laporan keduanya tentang keberadaan penjara-penjara rahasia CIA di Eropa mengatakan, “Keberadaan penjara-penjara rahasia CIA di Eropa, khususnya di Polandia dan Rumania, tidak dapat disangkal. Agen-agen rahasia AS terus melakukan pelanggaran brutal terhadap hak-hak para tahanan di kamp-kamp tersebut.” 

G-8 Tidak Bermanfaat

Koalisi Anti-Utang (KAU) menilai, KTT G-8 tidak membawa manfaat bagi negara berkembang karena tidak menghentikan program eksploitasi melalui intervensi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh sejumlah negara industri maju.

Berdasarkan siaran pers KAU yang diterima Antara di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa KTT G-8 di Heiligendamm, Jerman, 6-8 Juni 2007, tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami negara berkembang karena KTT tersebut lebih berpusat pada agenda ekonomi neoliberalisme.

G-8 adalah singkatan dari Group of Eight atau Kelompok Delapan yang merupakan koalisi delapan negara termaju di dunia yaitu Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Rusia.

Menurut rilis tersebut, dominasi ekonomi dan politik negara G-8 merupakan ancaman yang serius karena kelompok negara tersebut berjumlah hanya 14 persen dari total populasi dunia, tetapi menguasai 63 persen atau sekitar dua per tiga Produk Domestik Bruto dunia yang setara dengan 28 triliun dolar.

Negara-negara G-8 juga menguasai 48 persen dari jumlah kekuatan dalam voting atau pengambilan suara di Dana Moneter Internasional (IMF). Keadaan yang serupa juga terjadi dalam lembaga Bank Dunia dan berbagai perjanjian perdagangan di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Sudan Terima Usul PBB

Sebagaimana yang dilaporkan BBC (12/06/2007), Sudan akhirnya menerima rencana pengiriman pasukan perdamaian gabungan ke Darfur, seperti yang diusulkan oleh Uni Afrika dan PBB. Beberapa hari terakhir, mereka mencoba mengajukan rencana mereka kepada delegasi pemerintah Sudan.

Komisaris perdamaian dan keamanan Uni Afrika, Said Jinnet, akhirnya mengumumkan terobosan. “Setelah mempertimbangkan penjelasan dan klarifikasi yang diajukan oleh Uni Afrika dan PBB, pemerintah Sudan menerima usul bersama mengenai pasukan gabungan,” kata Said Jinnet.

Pada masa lalu, Sudan sangat merisaukan soal komposisi asal negara pasukan yang bertugas di Darfur. Tapi, kini Sudan diketahui menyetujui pengerahan awal pasukan dari negara-negara Afrika dan Asia, mungkin Nigeria, Mesir, Pakistan dan Bangladesh. Dukungan teknis dan logistik mungkin berasal dari negara-negara Skandinavia, yang menurut Khartoum, lebih bisa diterima daripada Inggris atau Amerika Serikat. 

Kebrutalan Pasukan AS dan Nato

Tanpa alasan yang jelas maupun legal, pesawat tempur Amerika Serikat tengah memburu kelompok perlawanan Islam di kawasan pegunungan utara Somalia. Awal bulan ini, militer AS telah melancarkan serangan udara ke kawasan tersebut. Demikian dinyatakan Menteri Keamanan pemerintah daerah Puntland, Ibrahim Artan Ismail, Selasa kemarin (www2.dw-world.de’ 12/06) .

Sementara itu, pasukan koalisi penjajah pimpinan AS di Afganistan telah menewaskan tujuh anggota kepolisian Afganistan. Demikian dilaporkan pemerintah Afganistan. Tiga orang tewas ditembak di dekat sebuah pos pasukan NATO. Dua peristiwa tersebut memancing kekhawatiran mengenai insiden penembakan salah sasaran. 

Calon PM Inggris Brown Tolak Penyelidikan Kebijakan Inggris dalam Perang Irak

Calon perdana menteri Inggris Gordon Brown mengadakan lawatan ke Irak untuk “mencari fakta”. Brown dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki. Kunjungan Brown ke Irak bertepatan dengan meningkatnya desakan Partai Konservatif Inggris untuk mengadakan investigasi mengenai kebijakan pemerintahnya dalam Perang Irak. Namun, Brown menolak desakan untuk melakukan penyelidikan baru tersebut dan tidak menyusun jadwal pemeriksaan di masa depan. Prioritas utama ke Irak adalah untuk memberi semangat kepada pasukan darat Inggris. Demikian diungkapkan Brown yang akan menggantikan Perdana Menteri Tony Blaor akhir bulan Juni ini. (www2.dw-world.de’ 12/06).

Sepertinya penjajah Inggris tidak ingin kejahatan dan kebohongan negara itu di Irak terbongkar.  