Al-Waie

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) tidak bisa dipisahkan dari Parti Refah yang sudah dibubarkan. Pengalaman masa lalu bisa jadi membuat Erdogan mengubah strategi dan tidak lagi mendukung politik pro-Islam secara terus terang untuk menghindari pertikaian dengan kelompok sekular.

Kemenangan AKP dalam Pemilu Turki terlampau dini untuk disebut sebagai kemenangan Islam. Pasalnya, walaupun Erdogan dilihat sebagai berpewatakan Islam, dia sebenarnya mudah tunduk pada tekanan hingga sanggup mengadaikan prinsip-prinsip Islam. Baru-baru ini Erdogan mendukung demontrasi yang membawa sepanduk berbunyi: “No to a military coup, no to Sharia (Islamic) Law”. (Reuters, 15/5/2007).

Erdogan juga menegaskan, AKP bukan partai agama, melainkan partai yang ingin menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Turki. “Tidak ada peran agama dalam partai politik dan juga tidak ada partai agama dalam politik,” tegas Erdogan.

“Saya bukan politisi Islam dan tidak pernah selama karir politik saya, saya mengumandangkan, saya politisi Islam; tetapi saya Muslim yang akan memberi komitmen menjalankan ajaran Islam,” lanjutnya.

Lebih dari itu, Erdogan menegaskan, bersedia mempertahankan hubungan saling menguntungkan antara Turki dan Israel. Tentang rencana serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Irak, Erdogan hanya menandaskan, terlalu dini membahas isu itu. Namun, Erdogan tetap mengkritik dilarangnya hijab di kampus Turki. Ia tak segan mengutarakan kekagumannya terhadap praktik sekularisme di AS yang memberi kebebasan penganut agama menjalankan ajaran agamanya.

Menurut dia, jika partainya bisa membentuk pemerintahan tanpa koalisi dengan partai politik lain, pemerintahannya nanti bersedia berunding dengan IMF guna membahas program penyelamatan ekonomi Turki yang didanai IMF sebesar 16 miliar dolar AS (sekitar Rp 147,2 trilyun). Ia berjanji pula akan mempercepat proses masuknya Turki ke dalam UE serta memperkuat interaksi ekonomi Turki dengan ekonomi dunia seraya membuka pintu bagi para investor asing.

Untuk menghilangkan kecemasan kalangan sekular Turki, Erdogan juga menandaskan akan mengimbau rakyat agar tetap memegang komitmen prinsip sekularisme di Turki seperti yang tertera dalam konstitusi.

Erdogan yang kini menjabat sebagai PM Turki mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah, siapapun, komitmen dengan sistem sekular Turki, sebagaimana dalam perkataannya, “Pemerintah harus komitmen untuk memelihara undang-undang dasar negara dan harus terus mempertahankannya.” [Farid Wadjdi, dari berbagai sumber]