Al-Waie

2006

MARET:

Hizbut Tahrir Indonesia Minta Sekularisme Dihentikan

Ribuan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tumpah-ruah dalam unjuk rasa di depan kantor Kedubes AS, Jln. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (5/3) pagi. Mereka menyerukan Pemerintah RI menghentikan sekularisme dalam kehidupan masyarakat dan negara. HTI juga menolak setiap upaya pemecahbelahan dan kolonialisasi terhadap negara Muslim serta penggiringan opini internasional yang digalang oleh negara Barat untuk menyudutkan Islam. “Saat­nya Khilafah memimpin dunia, AS harus segera keluar dari Irak dan Afganistan,” ujar Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto.

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 8.30 WIB itu mengambil tema “Saatnya Khilafah Memimpin Dunia dengan Syari’ah”. [Pikiran Rakyat, 6/3/06]

HTI: Gelar Aksi Damai Sejuta Umat Tolak Dominasi AS

Puluhan ribu massa dari organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia serta gabungan beberapa ormas Islam dan parpol Islam, Ahad pagi (5/3), melakukan aksi damai menolak dominasi Amerika Serikat di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, aksi yang digelar serentak di seratus kota di Indonesia ini dalam rangka memperingati 82 tahun perjuangan penegakan Khilafah Islam yang sejak runtuhnya 3 Maret 1924, dunia Islam kehilangan payung yang menjadi penjaga dan pelindung kemaslahatan umat. [Eramuslim, 6/3/06]

Hizbut Tahrir Indonesia Tolak Kedatangan Tony Blair

Puluhan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berunjuk rasa di depan gedung Kedubes Inggris di Jakarta, Rabu, guna menolak kunjungan Perdana Menteri Tony Blair. Para demonstran yang mengendarai sepeda motor dan mobil itu menganggap kunjungan orang nomor satu di pemerintahan Inggris itu tidak berarti apa-apa bagi penyegaran hubungan kedua negara. “Kedatangan Blair hanya untuk mencengkeramkan kekuasaan mereka di Indonesia,” kata Juru Bicara HTI, Muhammad Rahmat. [Media Indonesia, 29/3/06]

Hizbut Tahrir Indonesia Gelar Pawai Simpatik

Ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia melakukan pawai simpatik dengan tema “Peringatan 82 tahun Perjuangan Menegakkan Kembali Khilafah dan saatnya Khilafah Memimpin Dunia dengan Syariah, Ahad (5/3).

Ketua DPD HTI Jawa Timur, Ikhsan Abadi mengatakan, untuk kegiatan peringatan 82 tahun perjuangan penegakan Khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam khususnya para pemimpin ormas, orpol, ulama, wakil rakyat, anggota TNI-Polri, para pengusaha dan seluruh masyarakat untuk menjadikan agenda penegakan syariah sebagai agenda utama. ‘’Sudah saatnya Khilafah memimpin dunia dengan Syariah,’’ ujarnya. [Republika, 6/3/06]

Hizbut Tahrir Upayakan Kepemimpinan Islam

Memperingati 82 tahun keruntuhan Khilafah Islamiyah atau kepemimpinan Islam kemarin ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia-Surabaya menggelar aksi damai di lapangan Taman Bungkul Surabaya, Jawa Timur. “Sejak kepemimpinan Islam runtuh di Turki pada 3 Maret 1924, penduduk bumi ini tidak lagi memiliki aturan yang jelas,” kata Ibnu Ali, Juru Bicara organisasi itu.

Karena itu, Hizbut Tahrir berupaya membentuk kembali Khilafah Islamiyah. Para orator pun mendengungkan imbauan kepada umat Islam agar mengamalkan syariah Islam dan berjuang menegakkan syariah Islam di Indonesia. Kepada Pemerintah, Hizbut Tahrir menuntut agar segera menghentikan sekularisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Delapan orator tampil, yakni dari MUI, NU, Muhammadiyah, pimpinan beberapa pesantren, serta Hizbut Tahrir. [Tempointeraktif, 6/3/06]

APRIL:

Dialog Intelektual

Untuk menjaring informasi yang tidak bisa diekspos (unexposed information) tentang berbagai hal yang terjadi di negeri ini kepada public, sambil mengasah dan mempertajam kemampuan analisis, DPP HTI secara berkala mengundang para pakar dari berbagai bidang untuk berbicara dalam diskusi khusus. Pada bulan Maret lalu, hadir Dr. Anis Baswedan dari LSI (Lembaga Survai Indonesia) dan salah seorang direktur di Indonesian Institute.

Sebelum Anis, HTI juga pernah mengundang Dr. Hendri Saparini (Managing Director Econit) yang berbicara tentang ekonomi, khususnya masalah BBM, Blok Cepu, dan soal impor beras; juga mengundang Jerry de Gray, penulis buku The Real Truth, Hard Evidence Exposed. Jerry yang warga Amerika Serikat dalam buku itu membongkar habis kedustaan di seputar Tragedy 911, bahwa bukan Osama dan al-Qaida yang melakukannya, melainkan pemerintah AS sendiri. Yang menarik, dalam diskusi itu Jerry sepakat bahwa hanya Khilafah Islam yang bisa menandingi AS. Karenanya, menurutnya, Khilafah harus ditegakkan.

Nama lain yang pernah hadir dalam diskusi khusus antara lain adalah Presiden Asosiasi Muslim Jepang, Prof. Hassan Ko Nakata, Koordinator TPM, Ahmad Michdan, Ketua Pusham UII yang sekarang menjadi ketua Komisi Yudisial, Muhammad Busyro Muqoddas, dan sebagainya yang tidak bisa disebut satu-persatu. [Kantor Jubir HTI, Jakarta]

Tegakkan Syariah demi Kemakmuran

Diterapkannya syariah dan Khilafah telah membuktikan kehidupan yang lebih baik. Penerapan syariah Islam pernah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. “Kita pernah mendapat kesejahteraan saat zaman Khilafah hingga akhirnya dihancurkan kekuasaannya di negeri ini oleh penjajahan Belanda. Jadi, tergambar kalau syariah Islam itu pernah ada disini, Karena itu, masyarakat jangan khawatir apabilah syariah Islam diterapkan di Indonesia akan membawa dampak negatif,” kata Ir. Budianto Haris, Humas HTI Sumsel, dalam seminar di Hotel Paradise, Sabtu (28/4).

Sementara itu, Prof. Dr. H Mahyuddin NS SpOG (K) yang juga Ketua Forum Ukhuwah Ulama Umara Sumsel (FU3SS) mengatakan, perjuangan yang dilakukan untuk kembali ke masa kejayaan Islam sangat bagus. [Sumatera Ekspres, 30/4/07]

Surat Terbuka Hizbut Tahrir Untuk Konferensi Al-Quds Teheran

Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia menyerahkan surat terbuka yang pernah disampaikan untuk Konferensi Al-Quds-Teheran kepada sejumlah pimpinan media massa di Jakarta. Surat terbuka yang disampaikan pada 15 April lalu, antara lain diserahkan kepada Pemimpin Redaki Kompas, Suryopratomo, Senin (24/4). Penyerahan langsung surat terbuka itu dilakukan oleh Tim DPP HTI yang dipimpin Ahmad Junaidi. Dalam surat itu, menurut Ahmad Junaidi, HTI menyampaikan berbagai pemikiran tentang pengembalian tanah Palestina yang berdaulat.

DPP HTI mengharapkan Konferensi yang diikuti oleh 55 negara tersebut diadakan atas nama semua Palestina, bukan hanya Al-Quds. Hizbut Tahrir Indonesia juga mengingatkan, konferensi Palestina seharusnya untuk Panlestina secara keseluruhan. Karena itu, Al-Quds sebagai jantung Palestina tidak bisa dipisahkan dengan Palestina. [Kompas, 24/4/06]

MEI:

Ribuan Demonstran di Jakarta Kecam Penistaan al-Quran

Ribuan demonstran yang tergabung dalam sejumlah organisasi massa Islam, Minggu (22/5), melakukan unjuk rasa mengecam Amerika Serikat (AS) atas pelecehan petugas keamanan AS di penjara Guantamo terhadap kitab suci umat Islam al-Quran. Massa yang tergabung dalam 31 organisasi Islam yang menamakan diri Forum Umat Islam berunjuk rasa di depan kedubes AS, di Jalan Medan Merdeka Selatan itu, melontarkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah AS.

Tuntutan tersebut antara lain, agar AS menghentikan pelecehan terhadap umat Islam, menutup penjara Guantanamo dan penjara AS Abu Graib di Irak serta meminta AS dan sekutunya keluar dari Irak, Afganistan dan negeri Islam lainnya. Para demonstran dalam orasinya bahkan juga menyatakan bahwa umat Islam akan membalas perbuatan yang dilakukan AS tersebut.

Selain organisasi massa Islam, seperti MUI, Dewan Dakwah Islamyah Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammadyah, Nadhlatul Ulama (NU), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Al Irsyad, aksi demo juga diikuti parpol seperti Partai Keadilan Sejahterah (PKS), PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), Patai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Nadhaltul Ummah. [Kompas, 22/5/06]

Hizbut Tahrir Riau Desak Pengesahan RUU APP

Ratusan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Riau berdemontrasi, Sabtu (20/5). Mereka menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Anti Pornoaksi dan Pornografi (APP). Aksi yang dimulai pukul 08.30 WIB dilakukan di Bundaran Air Mancur depan kantor Wali Kota Pekanbaru.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Humas HTI Riau Tengku Harun, HTI menolak segala bentuk argumentasi dari kelompok yang menolak pengesahan RUU APP yang beralasan UU APP akan membunuh ekspresi seni dan anti kebebasan. HTI Riau menilai dengan UU itu nantinya, perempuan yang selama ini sering dijadikan komoditas dan eksploitasi bisa terlindungi dengan baik. [Media Indonesia, 20/5/06]

Mayoritas Diam Kini Berbicara

Ahad kemarin sekitar sejuta umat berunjuk rasa di sepanjang jalan dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Gedung DPR RI Jakarta. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) segera disahkan menjadi undang-undang. Di Gedung DPR, delegasi dari umat Islam itu diterima oleh Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua Pansus RUU APP Balkan Kaplale. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga diikuti puluhan ribu orang di berbagai daerah dengan tuntutan yang sama.

Kemarin, silent majority itu mulai ‘bicara’. Mereka berasal dari berbagai ormas Islam, antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Al-Irsyad, Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi), massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pembela Islam, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), dan berbagai organisasi Islam lainnya. Bahkan para pemimpin dari berbagai ormas Islam tadi juga turun langsung ke jalan memimpin unjuk rasa. Mereka antara lain KH Hasyim Muzadi, Dr Din Syamsuddin, Husein Umar, Ust Arifin Ilham, Tuty Alawiyah, KH Cholil Ridwan, Jeffry Albuchory, Ismail Yusanto, hingga artis-artis seperti Inneke Koesherawati, Astri Ivo, hingga Rhoma Irama. [Republika, 22/5/06]

Insiden Purwakarta: Upaya Memecah Belah Umat

Jakarta (HTI Press). Insiden yang dikesankan sebagai pengusiran Gus Dur di Purwakarta menyisakan persoalan. Berbagai fitnah dan tudinganpun muncul. Ormas-ormas Islam seperti FPI, HTI, MMI, dan lainnya yang menolak pornografi dituding sebagai preman berjubah, selalu menimbulkan keresahan, bahkan dituntut untuk dibubarkan. Menanggapi hal itu Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Umat Islam (FUI) dan Tim Pengawal RUU APP MUI mengadakan konferensi pers di Jakarta pada 26 mei 2006. Hadir dalam konferensi pers ini Muhammad Ismail Yusanto (Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia), Mashadi (Ketua Forum Umat Islam), Muhammad Al Khaththath (Tim Pengawal RUU APP MUI), Muhammad Lutfhie Hakim (Pengacara FUI), dan Ahmad Sumargono dari FUI. Sementara itu KH Ma’ruf Amien turut ikut via telephon karena sedang mengikuti acara ijtima ulama di Pesantren Gontor Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini, Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan kronologis insiden Purwakarta. Ismail Yusanto menduga ada upaya pemecahbelahan umat Islam dan pembelokan isu dari persoalan pemberantasan pornografi dan pornoaksi yang menjadi konsern umat menjadi isu sektarianisme dan anarkisme kelompok. Karenanya HTI menyerukan untuk menghentikan upaya-upaya provokatif tersebut.

Menanggapi adanya tuntutan pembubaran ormas Islam termasuk HTI, Ismail Yusanto justru mempertanyakan bagaimana mungkin menuntut pembubaran HTI atas dasar kebohongan bahwa HTI melakukan kekerasan. Ismail Yusanto menjelaskan HTI adalah organisasi dakwah yang menyerukan penegakan syariah Islam dan Khilafah dengan cara intelektual dan argumentatif (fikriyah), pendekatan politik dan tanpa kekerasaan. Ismail Yusanto memberikan bukti bagaimana aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh HTI berjalan dengan damai. (HTI Press)

JUNI:

Asing Mempunyai Agenda Terhadap Islam Di Indonesia

Pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2006, bertempat di ruang kerja Jubir HTI telah dilaksakan diskusi terbatas antara Lajnah Siyasiyah HTI dan Bapak Wawan Purwanto (pengamat Intelijen dan staf ahli Wapres dalam bidang wawasan kebangsaan) yang dipandu oleh Jubir HTI Ust. Ismail Yusanto.

Dalam diskusi tersebut Pak Wawan menjelaskan bahwa separatisme saat ini sedang dikembangkan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memecah-belah Indonesia. Aceh pada mulanya menjadi target. Namun, berkat kesigapan kita bersama, Aceh ‘tidak jadi’ lepas. Sekarang target bergeser ke Papua dan Maluku (Ambon). Asing sudah banyak mengerti (social mapping) tentang Indonesia, terutama daerah konflik. Mereka masuk ke Indonesia via LSM-LSM, baik asing maupun lokal. LSM-LSM tadi telah melakukan pemetaan yang sangat detail tentang Indonesia. [Kantor Jubir HTI, Jakarta]

Relawan HTI Yogyakarta Bersaing dengan Misionaris

Kegiatan HTI DIY dalam program TMY (Tabanni Mashalih Yogya) pasca gempa masih terus berkembang secara ekstensif.

TMY-HTI juga melaksanakan Program Recovery Mental yang berlangsung Selasa (6/6) dalam bentuk Pelatihan Relawan HTI Klaten. Penanggung Jawab bidang Recovery Mental, Shiddiq al-Jawi, memberi pelatihan kepada 15 relawan dan 3 relawati HTI Klaten di Posko Utama HTI Klaten, Jl Diponegoro by pass Km 5. Para relawan HTI Klaten banyak memberikan laporan gerakan misionaris di wilayah korban gempa Klaten. [Humas HTI DIY, 6/6/06]

Aksi HTI Tolak Kunjungan Rumsfeld

Ratusan massa HTI Rabu (7/6) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kedubes Amerika Serikat di Jl. Merdeka Selatan Jakarta. Mereka mengecam kedatangan Menhan AS Donald Rumsfeld ke Indonesia sehari sebelumnya. Ikut bergabung dalam aksi ini massa dari Forum Bewawi Rempug (FBR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan beberapa ormas Islam.

Wakil Juru Bicara HTI Farid Wajdi mengatakan, rakyat Indonesia harus mewaspadai kunjungan ini. ‘’AS tidak akan memperhatikan negeri manapun, kecuali melihatnya sebagai lahan jajahan,’’ katanya. HTI, lanjutnya, menolak setiap intervensi asing atas negeri-negeri Muslim di mana pun, termasuk di Indonesia; baik dalam bidang politik, militer, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. ‘’Pemerintah jangan sampai tunduk pada tekanan AS,’’ tegasnya. [Kantor Juru Bicara HTI, Jakarta]

Komprador Asing Gulirkan Pembubaran Ormas

Pihak yang mencoba menggulirkan wacana pembubaran ormas Islam itu, menurut aktivis HAM Munarman, adalah LSM komprador yang dibiayai asing dan terbagi pada beberapa kelompok besar, antara lain: yang mengusung jargon kebhinekaan, jargon Pancasila, dan pluralisme. ‘’Mereka sedang menyebarkan fitnah di mana-mana,’’ ujar Munarman, mantan ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) bertajuk FPI dan FBR vs LSM Komprador, di Jakarta, Senin (19/6).

Diskusi yang dihadiri banyak media asing itu juga menampilkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habieb Riziek Shihab dan Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) KH M al-Khaththath [Republika, 20/6/06]

JULI:

RI Diminta Lebih Proaktif

Ribuan orang kembali menggelar aksi solidaritas untuk korban kekejian Zionis Israel. Berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (16/7), massa yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, Persatuan Umat Islam (PUI), Hizbut Tahrir, dan sejumlah ormas itu mengutuk agresi Israel ke Palestina dan Libanon. [Republika, 17/7/06]

Hizbut Tahrir Kutuk Agresi Israel

Hizbut Tahrir Indonesia mengutuk keras agresi Israel ke Libanon serta tindakan kekejamannya kepada warga Palestina. “Tindakan itu menunjukan bahwa Israel memang tidak pernah sungguh-sungguh ingin berdamai dengan Palestina,” kata Koordinator Lapangan demontrasi, Jamil, saat melakukan orasi hari ini di depan Kedutaan Besar Libanon, Jalan YBR V Nomor 82, Kuningan.

Hizbut Tahrir Indonesia juga menyerukan agar para penguasa negara-negara Muslim untuk bersatu dalam menghentikan agresi Israel. [Tempointeraktif, 17/7/06]

AGUSTUS:

HTI Mendukung Fatwa MUI

Selasa 2 Agustus lalu diadakan konferensi pers di kantor Jubir HTI tentang dukungan HTI terhadap fatwa MUI tentang haramnya mempraktikkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme.

Pluralisme yang berintikan teologi inklusif yang mengakui kebenaran (bukan sekadar keberadaan) semua agama telah jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam yang menyatakan bahwa sesungguhnya agama yang benar dan diridhai di sisi Allah hanyalah Islam (QS 3:19).

Pada akhirnya, HTI menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk mendengar dan menaati fatwa-fatwa tersebut. Fatwa tersebut jelas perlu dikeluarkan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah pendangkalan akidah umat. [Kantor Jubir HTI, Jakarta]

Umat Islam Harus Bersinergi

Indonesia yang sudah 61 tahun merdeka, ternyata masih dijajah secara ideologi, politik, ekonomi dan, budaya oleh negara asing sampai sekarang. Hal itu, diungkapkan oleh anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung yang juga anggota DPP HTI, Ust. Fahmi Lukman, pada acara diskusi publik dengan tema, “Meraih Kemerdekaan Hakiki Melalui Penegakan Syariah Islam” yang digelar oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jabar, Senin (21/8).

“Semakin banyak yang menggulirkan syariah dan Khilafah itu, maka kejayaan Islam akan semakin cepat’’, katanya. [Republika, 22/8/06]

OKTOBER:

FUI: Pembuat Kartun Nabi Muhammad saw Harus Dihukum Mati

Setelah melakukan pelecehan kepada Nabi Muhammad saw., dengan penerbitan karikatur Nabi Muhammad yang dimuat oleh Harian Jyland-Posten terbitan Denmark 30 September 2005, kini pemuda Denmark kembali mengulangi tindakan kriminal dan permusuhan dengan membuat perlombaan kartun Nabi Muhammad saw.

“Ini jelas merupakan penghinaan kepada penghinaan kepada pribadi Nabi Muhammad saw. dan menurut hukum syariah hukuman bagi pelakunya adalah hukuman mati,” tegas Sekjen Forum Umat Islam M. Al-Khaththath disela-sela Acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertema Dampak Global Pidato Paus, di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Senin (9/10) [Eramuslim, 9 /10/06]

NOVEMBER:

Gelombang Demo Tolak Bush Dimulai

Aksi massa menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat George W Bush ke Indonesia dimulai. Pada Sabtu (4/11), ribuan orang yang dikoordinasikan Hizbut Tahrir Indonesia mulai melakukan “pemanasan” dengan berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menurut HTI, kedatangan Bush ke Indonesia pasti membawa agenda untuk pengamanan kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat, termasuk upayanya tetap mempertahankan Indonesia dalam orbit kepentingan mereka. [Kompas, 5/11/06]

Umat Islam Bogor Tolak Kedatangan Bush

Lebih dari 4000 orang, pada hari Sabtu tanggal 12/11/2006, baik tua-muda, laki-laki-perempuan, simpatisan HTI bersama umat dan gabungan ormas-ormas se-Bogor bersatu-padu melangkahkan kaki dan niat menolak kedatangan Bush ke Indonesia.

Masirah (aksi damai) yang dimulai tepat jam 08.00 ini dimulai dengan long march mengitari Kebun Raya Bogor dan finis di Balaikota. Setelah sampai di Balaikota acara dilanjutkan dengan orasi oleh tokoh masyarakat, baik dari HTI sendiri maupun pimpinan ormas dan pondok pesantren. Seluruh orator menentang dengan tegas kedatangan Bush sang penjahat dan penjajah ke Indonesia. [Kantor Humas HTI Bogor]

Giliran Masyarakat Aceh Tolak Kedatangan Bush

Rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat George W Bush ke Tanah Air terus ditentang sejumlah elemen masyarakat, Senin (13/11). Di Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, unjuk rasa penolakan dipusatkan di depan Masjid Raya Baiturrahman. Massa berorasi dan membakar poster serta duplikat bendera negeri adidaya, AS.

Di Mesjid Agung, Serang, Banten, Hizbut Tahrir Indonesia serta Forum Silaturahmi Pondok Pesantren setempat secara tegas juga menolak kehadiran Presiden Bush. Kesepakatan itu dicapai dalam musyawarah bersama di masjid itu. Mereka menentang Bush karena dinilai menyakiti hati kaum Muslim Indonesia. [Liputan 6 SCTV; 13/11/2006]

Halal Bihalal Ketua MPR

Halal Bihalal di rumah Ketua MPR Hidayat Nurwahid, meski sederhana, berlangsung hangat. Hadir berbagai tokoh dari berbagai macam latar belakang. Ada Ary Ginanjar ESQ, Yusuf Mansyur “The Power of Giving”, Adiwarman Karim “Perbankan Syariah”, Muhammad Ismail Yusanto “Syariah dan Khilafah”, Muhammad al-Khaththath “FUI”, Satori Ismail “Ikadi” dan sebagainya.

Yang istimewa, hadir juga Ketua Majelis Syura PKS Hilmy Aminuddin dan Ketua Dewan Syariah, Surachman Hidayat. Meski sudah lama mendengar namanya, ini adalah pertemuan pertama Jubir HTI dan Sekjen FUI, yang keduanya adalah pimpinan HTI, dengan Ustadz Hilmy. Jadilah Halal Bihalal itu forum pertemuan yang sangat hangat sekaligus tentu sangat penting untuk mengeratkan hubungan persaudaraan di antara para tokoh gerakan dakwah. Memang, gemar silaturahim pasti membawa berkah. [Kator Juru Bicara HTI]

2007

MARET:

Dirjen Bimas Islam: Umat Islam Butuh Persatuan Internasional

Delegasi DPP HTI pada Rabu (14/3) menghadiri undangan Bimas Islam Departemen Agama RI di Kantor Pusat Depag Jakarta. Delegasi yang terdiri dari Ust. Muhammad Maghfur, Ust. MR Kurnia, Ust. Abu Saad, Ust. Muhammad Ismail Yusanto, KH Muhammad al-Khaththath dan Farid Wadjdi itu diterima langsung Dirjen Bimas Islam Nasharuddin Umar dan staf.

Dalam sambutannya, Nasharuddin Umar mengingatkan pentingnya silatul-ukhuwah antara Depag dan ormas-ormas Islam, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. Secara khusus, Nasharuddin Umar memberikan apresiasi terhadap perjuangan HTI selama ini, termasuk membantu memberikan klarifikasi kepada beberapa pihak yang salah paham terhadap HTI. [Kantor Jubir HTI, Jakarta]

Ulama Madura Sepakat untuk Membangun Madura Berdasarkan Syariah Islam

Beberapa kyai dan ulama di Madura yang telah dikunjungi DPP HTI selama Syawal 1427 H yang lalu mengusulkan supaya HTI ikut mengambil peran dalam menyikapi pembangunan jembatan Suramadu yang mempunyai dampak negatif industrialisasinya. Di antara kyai dan ulama tersebut antara lain KH Moch. Rofi’ie Baidlowi (PP Al-Hamidi Banyuanyar Pamekasan), KH Fachrillah Aschal (Ketua PP Syaikhona Cholil Bangkalan), KH Mahfudz Hadi BA (Koordinator MUI Kabupaten se-Madura), ditambah beberapa masukan dari KH Tidjani Djauhari, MA (PP Al-Amin Prenduan Sumenep). Untuk merealisaikan aspirasi tersebut DPD I HTI Jawa Timur menetapkan program Tabani Masholih Industrialisasi Madura. [Humas DPD I HTI Jawa Timur]

Jubir HTI: Keputusan Indonesia Dukung Resolusi DK PBB Memalukan

Keputusan Indonesia menyetujui penambahan sanksi terhadap Iran yang tercantum dalam resolusi DK PBB 1747 bertentangan dengan nilai-nilai solidaritas dan persaudaraan Muslim yang dikembangkan oleh umat Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia mengutuk resolusi DK PBB 1747, karena ini adalah bukti yang kesekian kalinya, sikap hipokrit dan standar ganda negara Barat terhadap Dunia Islam, yang dilakukan semata-mata untuk melanggengkan dominasinya, serta menutup ruang bagi kemajuan dan kebangkitan Dunia Islam. [Eramuslim, 28/3/07]

HTI Tolak RUU Penanaman Modal

Rancangan Undang-undang Penanaman Modal (RUU PM) yang rencananya akan disahkan oleh DPR bukan hanya ditolak oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun juga ditolak oleh ormas Islam yang menganggap RUU itu bertentangan dengan syariah Islam.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, secara mendasar RUU Penanaman Modal ini bertentangan dengan syariah Islam, dan secara faktual dapat menjerumuskan Indonesia kepada penjajahan ekonomi. Pada Kamis (29/3), sejumlah LSM, Hizbut Tahrir Indonesia, serta ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Forum Umat Islam melakukan aksi damai menolak disahkan RUU Penanaman Modal, di Komplek gedung DPR, Jakarta. [Eramuslim, 28/3/07]

APRIL:

Para Cagub DKI Tidak Hadiri Acara HTI

Ribuan umat dan massa sejumlah ormas Islam menghadiri Konvensi Umat Islam Jakarta di lapangan tenis indoor Senayan, Minggu (8/4). Konvensi yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia ini merekomendasikan penegakan syariah Islam dalam kepemimpinan Gubernur Jakarta periode 2007- 2012.

Sekalipun diadakan dalam rangka menyambut Pilkada DKI Jakarta dan membangun silaturahmi dengan para calon gubernur (cagub), empat kandidat yang diundang ke konvensi itu tidak datang. Mereka adalah Fauzi Bowo, Adang Daradjatun, Sarwono Kusumaatmaja, dan Agum Gumelar. [Kompas, 9/4/07]

Tolak Visa Israel, Ormas Islam Demo Departemen Hukum dan HAM

Sekitar 80 orang anggota berbagai organisasi massa Islam mendatangi kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Para pengunjuk rasa ini menolak kedatangan dari delegasi parlemen Israel ke Indonesia. Hingga saat ini, massa pengunjukrasa yang antara lain berasal dari Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammdiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. [Tempointeraktif, 23/4/07]

MEI:

FUI Gelar Tablig Akbar Peringati Tragedi Poso

Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) mengelar Tablig Akbar untuk memperingati tujuh tahun tragedi pembantaian pesantren Walisongo, Poso, Sulawesi Tengah. Dalam tragedi yang terjadi pada bulan Mei 2000 itu, sekitar 195 umat Islam menjadi korban, namun sampai saat ini kasusnya tidak kunjung selesai.

FUI mendesak Pemerintah dan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil, serta tetap melindungi warganya dari aksi kekerasan.

Peringatan tragedi pembantaian Pesantren Walisongo, Poso, selain diisi dengan tausyiah dari para tokoh Islam, di antaranya Ketua MUI Cholil Ridwan, Ketua DDII Zahir Khan, Ketua TPM Mahendradata, serta Juru Bicara DPP HTI M. Ismail Yusanto, juga diisi dengan pemutaran film yang memperlihat kondisi korban penganiyaan. [Eramuslim, 28/5/07]

JUNI:

Datangi DPRD Riau, HTI Tolak Latihan Perang RI-Singapura

Sekitar 300 massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) wilayah Riau mendatangani DPRD Riau, Kamis (28/6) pagi. Mereka berunjuk rasa untuk menentang kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan Singapura yang terangkum dalam Defence Cooperation Agreement (DCA).

Kesepakatan tersebut dinilai HTI sebagai bentuk perongrongan kedaulatan RI. Apalagi kesepakatan itu dibuat dalam posisi Indonesia yang lemah, yakni hanya memiliki lahan untuk latihan perang, sementara peralatannya milik Singapura. [Riauterkini, 28/6/07]

Hizbut Tahrir Nilai Indonesia Tunduk Dengan Singapura

Puluhan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa di Gedung DPRD SU, Rabu (28/6), menyampaikan dukungan atas sikap Komisi I DPRRI yang menolak perjanjian kerja sama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan pemerintah Singapura.

Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada DPR RI tidak meratifikasi perjanjian karena berpotensi mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. [Waspada, 29/6/07]