HTI Tolak Kenaikan BBM
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai rencana kenaikan harga BBM sebesar 30% pada akhir Mei/awal Juni 2008 mendatang sebagai sebuah kebijakan zalim. HTI juga menilai Pemerintah telah ingkar janji. Sebab, Presiden SBY pernah menyatakan untuk tidak terlalu cepat menaikkan harga BBM. Demikian diungkapkan Jurubicara HTI, M. Ismail Yusanto di sela-sela aksi HTI menolak kenaikan BBM, di depan Istana Negara, Selasa, 13/5. “Kenaikan itu terbukti telah memicu naiknya harga barang dan jasa, yang artinya menambah kesengsaraan rakyat yang selama krisis memang sudah semakin menderita,” papar Ismail.
Oleh karenanya, “HTI menolak rencana kenaikan harga BBM karena itu akan menambah kesengsaraan rakyat, dan bukan cara yang tepat untuk mengatasi krisis keuangan negara,” ungkap Ismail dalam pernyataan yang dibacakannya.
“Hubungan antara rakyat dan Pemerintah itu harusnya seperti antara pemilik BBM itu sendiri dengan pihak yang mendapat mandat untuk mengelola sehingga rakyat berhak mendapatkan miliknya itu dengan harga yang murah, “ terang Ismail.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Pemerintah, HTI menganggap bahwa pemerintahan SBY-JK zalim dan tidak patut didukung lagi. “Ini juga merupakan dampak diterapkannya Kapitalisme sekular. Karenanya, Hizbut Tahrir Indonesia mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pejabat dan para wakil rakyat, bahwa sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang membelenggu dan tidak akan mampu membebaskan diri dari segala kelemahan kecuali bila di negeri ini diterapkan syariah Islam secara kaffah. Jika tidak, selamanya negeri ini akan terus didera kesulitan demi kesulitan,” seru Ismail.
Wajar jika HTI tak henti-hentinya menyerukan “Hancurkan Kapitalisme, Terapkan Syariah, Tegakkan Khilafah!” [Kantor Juru Bicara HTI]
Tolak SIPILIS yang Mengancam Aceh
Dalam rangka meng-counter berbagai pemikiran menyimpang yang semakin merajalela di Aceh maka, Sabtu 26 April 2008 DPD II HTI kota Banda Aceh menggelar diskusi dengan tema “Menolak SIPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme)” di Aceh. Acara yang berlangsung di Aula Masjid Jamik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Hadir sebagai pembicara Prof. Dr.Tgk. Muslim Ibrahim, MA, (Ketua MPU NAD) dan ust. Hamdan Fauzi (Aktivis HTI NAD).
Acara yang berlangsung pada pukul 09.00 WIB ini dibuka dengan pemaparan dari ust Hamdan Fauzi tentang sejarah asal muasal ide-ide SIPILIS ini dan kemudian dilanjutkan dengan Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA mengenai sikap MPU NAD terhadap berbagai upaya sejumlah kelompok untuk mempropagandakan ide-ide kufur tersebut di Aceh.
Para peserta sepakat untuk menolak SIPILIS yang akan mengancam Aceh. [Humas HTI Kota Banda Aceh]
Mengembalikan Hak Rakyat dan Tidak Menjadi Bangsa Pecundang
“Yang kita butuhkan sebenarnya adalah nyali” tegas Ust. Ir. Hasanuddin Rasyid, Humas HTI Sulsel, ketika mengomentari sikap berani Menteri Kesehatan RI, DR. dr. Siti Fadilah Supari dalam melawan arogansi AS dan WHO. Hal tersebut beliau sampaikan pada acara “Bedah Isu Publik; Cengkeraman Asing Lewat Lembaga Kesehatan” di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel (Ahad, 4/5/08).
Acara yang digagas oleh Forum Umat Islam (FUI) Sulsel, Muslimah Peduli Syariah (MPS) Sulsel, dan Air Bening Management Programs ini mendapat apresiasi dan antusiasme yang luar biasa dari peserta yang berjumlah 300 orang dari kalangan tokoh, akademisi, mahasiswa dan kaum Muslim.
Dr. Adi Surya Culla (pakar politik asal Universitas Hasasanuddin), mengatakan bahwa ada sebuah proyek global untuk menguasai dunia. Untuk mengatasinya dibutuhkan ideologi yang kuat supaya nyali kita besar. “Sudah saatnya dunia berubah dan hanya ideologi Islamlah yang bisa membuat Kapitalisme global tergantikan,” tambah Ust. Hassanuddin Rasyid. [Lajnah I’lamiyah HTI Sulsel]
Ibu Ideologis; Politisi Da’iyah
Untuk memberi pencerahan kepada perempuan tentang peran politik, DPD II HTI Kota Surabaya menyelenggarakan Dialog Tokoh Muslimah dengan tema “Reposisi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Indonesia Lebih Baik”.
Acara yang digelar pada Ahad, 4 Mei 2008 di Balai Diklat Depag Surabaya, dengan pembicara Ir. Nurul Husna (DPD II Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia) serta Iffah Rahmah, S.Pd (DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia) itu dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat; di antaranya perempuan profesional, praktisi pendidikan, kesehatan, anggota majelis ta’lim, ibu-ibu PKK dan aktivis mahasiswa di kota Surabaya.
Diskusi dibuka dengan pemaparan solusi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, yaitu dengan mengembalikan tatanan kehidupan Islam. “Seperangkat aturan yang sempurna dalam risalah Islam adalah satu-satunya sistem aturan yang tepat dan benar dalam menjawab persoalan individu masyarakat, negara bahkan tatanan dunia,” kata Ustdzh. Nurul Husna.
“Untuk itu, perlu pengokohan dan kontribusi politik Muslimah dalam bentuk aktivis da’iyah politikus yang senantiasa mengikuti perkembangan umat dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan aturan Allah,” sambung Ustdzh. Iffah Rahmah, S.Pd (DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia).
Para tokoh Muslimah merespon positif acara ini. Dra. Hj. Rukayati, Ketua Forum Ukhuwah Muslimah Rindu Syariah Surabaya (FUMERS), menganggap acara ini sangat penting untuk disampaikan kepada kaum perempuan untuk menyamakan langkah mengubah kondisi masyarakat dengan menerapkan syariah Islam. []
Forum Ulama dan Habaib Jatim Mendesak Pembubaran Ahmadiyah
Pada hari Kamis (01/05/08) jam 10.00–13.30 WIB bertempat di Pondok Pesantren an-Najiyah Jl. Sidosermo Dalam Surabaya, Forum Ulama dan Habaib Jawa Timur mendesak pelarangan Ahmadiyah beserta sanksinya. Tidak kurang dari 70 kiai, ulama dan habaib menghadiri forum tersebut. Tampak hadir KH Abdullah Faqih (Ponpes Langitan Tuban), KH. Bashori Alwi (Ponpes Lawang, Malang), Habib Abdurrahman Assegaf (Ponpes Ihyaus Sunnah Pasuruan), KH Miftahul Ahyar (Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya), KH Ihya’ Ulumiddin (Ponpes Nurul Haromain, Batu Malang), KH Mas Yusuf Muhajir (Ponpes An-Najiyah Surabaya), KH Dr. Muhamad Usman (Humas HTI Jatim), KH Abdus Shomad Buchori (Ketua MUI Jatim) dan lain-lain.
Forum diawali oleh KH DR. Dhiyauddin Qushwandy yang menyampaikan paparan ‘Ahmadiyah sebagai Benalu Umat’. Paparan kedua disampaikan oleh Ustadz Junaidi Ath-Thayyibi dari Tim Advokasi FUI Jakarta, dengan topik ‘Konspirasi Nasional dan Internasional di Balik Ahmadiyah’.
Forum mengamanahkan kepada 9 anggota Tim Perumus dengan follow up untuk menyampaikan Pernyataan Sikap Forum Ulama dan Habaib Jawa Timur ke Presiden dan DPR serta instansi terkait. Forum tersebut juga mendapat perhatian dan peliputan kalangan pers, ada belasan seporter televisi, radio dan media cetak. [Kantor Humas DPD HTI Jatim]
Negara dan Pemerintahan Menjadi Sumber Masalah
“Indonesia lebih buruk dari ‘negeri bebek’ yang sudah hancur. Sebab, walau sudah hancur, penduduk negeri bebek masih tertib untuk antri. Tidak seperti Indonesia. Sudah hancur, suka berkelahi dan saling menganiaya.” Demikian diungkapkan oleh Prof. Ryas Rasyid dalam acara Political Group Discussion yang diadakan oleh Pusat Kajian Politik Islam HTI pada hari kamis, tanggal 8 Mei 2008 di Hotel Sofyan Tebet.
Indonesia, menurut Prof Ryas Rasid, sudah mengalami krisis multidimensi. Banyak sekali bencana yang melanda Indonesia. Ada bencana politik. Ada bencana hukum. Bukan hanya itu, ada bahaya bencana lain, yakni bencana akidah, tegas MR Kurnia. Contohnya masalah Ahmadiyah dianggap khilafiyah. Padahal ini sudah masalah akidah. Contoh lain, masalah pornografi dan pornoaksi sampai sekarang belum kelar, imbuh MR Kurnia.
Yang lebih menyedihkan lagi adalah negara dan pemerintahan justru menjadi sumber masalah. Jadi dibutuhkan sistem kekuasaan yang cerdas. Ini telah dirumuskan dalam al-Quran, tegas Al-Muzammil Yusuf. “Kalau sebuah bangsa sudah terpuruk maka kembalinya kepada Allah Swt., yakni ke sistem yang berasal dari Allah, yang teman-teman HTI sudah banyak kaji, yaitu Khilafah Islamiyah,” imbuhnya.
Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan dari beberapa partai politik, para praktisi, pengamat dan peneliti politik lainnya. Acara yang didesaian sebagai ajang sharing ini diadakan sebagai sarana untuk mengurai permasalahan bangsa dan mencari format dan solusi terbaik. []
RUU BHP Menjadikan Orang Miskin Dilarang Untuk Sekolah
“RUU BHP akan menjadikan sistem pendidikan Indonesia berbasis kapitalistik, yang sangat berbahaya bagi masyarakat. RUU BHP akan menjadikan orang miskin dilarang sekolah,” ungkap Dr. Fahmi Lukman (DPP Hizbut Tahrir) dalam Seminar Nasional Pendidikan, Sabtu, 3 Mei 2008.
Acara yang diusung oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Daerah Kendari ini merupakan respon terhadap kondisi pendidikan Indonesia dengan mengambil tema “Meretas Arah Pendidikan Baru Menuju Pendidikan yang Murah dan Berkualitas”. Acara yang di gelar di Auditorium Mokodompit Universitas Haluoleo ini dibuka oleh PR 1 Universitas Haluoleo Kendari, Prof. Dr. Ir. H. Sahta Ginting, M.Sc Agr, dengan dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta dari kalangan, birokrasi, akademisi, guru-guru, mahasiswa, dan umum.
Dr. Ir. Illa Ladamai (staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara) menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah Propinsi Sultra dalam mewujudkan pendidikan gratis adalah sebagai bagian dari program “Bahtera Emas”. Namun, munculnya RUU BHP ternyata tidak mampu mewujudkan kesejahteraan dosen/guru, pendidikan yang murah dan berkualitas.
Kegundahan ini, oleh Bapak Fahmi lukman, dijawab secara cerdas dan solutif. Inti dari kebobrokan sistem pendidikan Indonesia adalah karena diterapkannya pendidikan yang kapitalistik yang tidak mampu memberikan kesejahteraan pada guru dan mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas. Oleh karenanya, perlu penerapan sistem pendidikan Islam yang ditopang oleh syariah Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari. []
HTI: ‘Saudara Muda’ Paling Prospek Memimpin Umat
“Kami menganggap HTI sebagai ‘saudara muda’ yang paling prospek memimpin umat dalam menyuarakan tegaknya syariah dan Khillafah.” Demikian kata ketua MUI Kota Bekasi ketika menyambut hangat kunjungan DPD HTI Kota Bekasi pada hari Rabu 23 April 2008.
Kunjungan tersebut untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah di antara umat dan organisasi Islam. Rombongan HTI yang di pimpin oleh Ust. Miqdad Ali Azka (Humas HTI Kota Bekasi) disambut langsung dengan penuh kehangatan oleh Ketua Umum MUI Kota Bekasi KH Mursyid Kamil, dan dari unsur Ketua KH Burhanudin, M.Si, MM, Sekretaris Umum Drs. H. Soekandar Ghazali. []
Sertifikasi Meningkatkan Kualitas Guru?
Inilah pertanyaan besar yang dijawab dalam Seminar Nasional Pendidikan yang diadakan oleh BEM UNESA (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya), pada Minggu tanggal 11 Mei 2008 bertempat di gedung pertemuan Balai Diklat Depag Surabaya dengan tema “Arah langkah sertifikasi Guru di Dunia Pendidikan Menuju Era Globalisasi”.
Acara yang dihadiri sekitar 500-an peserta ini menghadirkan 4 pembicara: Prof. Dr. H Haris Supratno (Selaku Rektor UNiversitas Negeri Surabaya), Prof. Dr. Mukhlas Samani (Ketua Tim Sertifikasi Nasional Depdiknas Jakarta) Moh. Ismail, M.pd. (Praktisi Pendidikan STIES), dan Ir. A. Alimuddin Lajju, MM, MT (Mahasiswa Doktor IPB Bogor dan Team Gugus Intelektual DPP HTI Jakarta)
Dalam seminar pendidikan ini, disimpulkan, kebijakan sertifikasi guru hanyalah stimulus kecil yang kurang tepat untuk meningkatkan mutu/kualitas guru dalam menghadapi globalisasi di era milenium. “Realkah mutu guru hanya dengan portofolio?” tanya Ir. A. Alimuddin Lajju, MM, MT. “Padahal pada masa kejayaan Islam, kualitas generasi ditentukan oleh kepribadian yang ia miliki,” imbuhnya.
Beliau menyebutkan, pola yang sesuai untuk menyongsong era milenium adalah dengan pola keilahian. Artinya, semua mengacu pada satu muara, yaitu sistem Islam. []