Al-Waie

Pada saat kerusuhan anti pemerintahan Cina meningkat di perbatasan Tibet, Pemerintah Cina memberlakukan tindakan represif agar kerusuhan tidak meluas ke perbatasan di Turkestan Timur (Xinjiang). Rebiya Kadeer, Presiden Kongres Uyghur Dunia yang berpusat di Jerman, menggambarkan kepada koran Toronto Star beberapa tindakan represif, “Ketika ada 3 sampai 4 pemuda Uyghur (etnik Muslim) berkumpul bersama di jalanan, tiba-tiba melesat suatu mobil jenis van dan berlompatan beberapa polisi berpakaian preman yang segera menculik atau sekadar membubarkan pemuda tersebut. Saya juga mendapat laporan bahwa polisi berpakaian preman juga menyusup ke dalam sekolah-sekolah di Uyghur untuk memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.”

Ketika dunia bersimpati pada nasib Tibet, sedikit sekali yang peduli terhadap apa yang terjadi pada kaum Muslim di Turkestan Timur. James Milward, seorang profesor sejarah dan ahli tentang Turkestan Timur yang mengajar di Georgetown University menjelaskan ketidakseimbangan perhatian ini dengan peribahasa Cina. Dia berkata,

“Rakyat Tibet diibaratkan sebagai Panda; Uyghur seperti Unta. Panda sangatlah lucu sehingga semua simpati tercurah bagi ke-Budha-an Tibet dan tidak ada rasa takut padanya. Di sisi lain, Unta adalah hewan yang kasar, suatu makhluk hidup yang engkau tidak ingin bermanja dengannya. Namun, baik panda dan unta adalah makhluk yang perlu dilestarikan.”

Dari Masa Kekuasaan Islam Menuju Penjajahan Cina

Islam hadir di wilayah ini tahun 934. kota Kashgar menjadi salah satu kota pusat peradaban Islam. Berabad kemudian, Turkestan Timur jatuh di bawah kekuasaan Kaisar Manchu dari Cina. Selama tahun 1860-an, pemberontakan warga Muslim dari seluruh penjuru wilayah Cina bagian Barat meletus dan meluas. Pada tahun 1865 Turkestan Timur memisahkan diri dari genggaman Cina dan menjadi negeri merdeka. Namun, pada tahun 1884, Cina kembali menguasai Turkestan Timur dan menamainya kembali dengan sebutan ‘Xinjiang.’

Rakyat Uyghur terus melakukan aksi pemberontakan melawan pemerintah Cina. Dua kali, yakni tahun 1933 dan 1944, mereka berhasil membentuk republik independen. Pemerintah Cina berhasil meyakinkan penduduk Muslim untuk meninggalkan republik sebagai pengganti hak otonomi yang sesungguhnya. Lalu Liga Muslim yang menolak pemerintahan Cina dibentuk.

Pada tahun 1949, beberapa pemimpin Liga Muslim meninggal dalam kecelakaan misterius yang menimpa pesawat terbang yang mereka tumpangi dalam perjalanan menemui pemimpin negara Cina Ketua Mao. Perlawanan penduduk Muslim terus berlanjut hingga awal 1951 ketika pemimpin pemberontak tertangkap dan dieksekusi. Hingga detik ini, Cina masih menolak untuk melepaskan kontrol dari daerah yang sangat kaya ini dan tetap menjalankan kebijakan brutal untuk melanggengkan kekuasaannya.

Pembersihan Suku

Setelah peristiwa 9/11, Cina dan negara-negara lainnya menggunakan momen perang terhadap teror sebagai alasan untuk mendapat dukungan internasional dalam menindas populasi Muslim di wilayah masing-masing. Penindasan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sebelum 9/11. Namun, pasca 9/11 tingkat kebrutalannya semakin menjadi-jadi dan ‘perang melawan terorisme global’ menjadi alasan pamungkas.

Turkestan Timur kini dimasuki imigran suku Han yang kini mendominasi segala aspek bisnis, pendidikan dan pekerjaan. Meskipun wilayah ini mengalami peningkatan ekonomi, terutama produksi minyak, suku Han-lah yang paling diuntungkan. Ini menimbulkan persaingan antara suku Han dan suku minoritas Uyghur (yang notabene Muslim) dalam memperebutkan air dan sumberdaya alam di perdaerahan dan pekerjaan di pusat perkotaan.

Pemantau Hak Asasi Manusia (Human Rights Watch) melaporkan, “Diskriminasi halus yang terstruktur terhadap suku Uyghur dan kelompok Muslim lainnya…Anak-anak warga minoritas boleh pergi ke dan menimba ilmu di sekolah suku mereka, tetapi bahasa instruksi pendidikan diberikan dalam bahasa Cina (padahal bahasa ibu warga Muslim adalah bahasa Turkic)….’Keunikan faktor agama, makanan, dan bahasa warga Muslim dijadikan alasan untuk menyulitkan akses terhadap posisi strategis karena dianggap tidak siap untuk menjalankan tugas-tugas yang penting.”

Amnesty International melaporkan bahwa di sektor pertanian, petani Uyghur bertambah miskin karena kebijakan pemerintah, naiknya pajak, dan praktik-praktik yang diskriminatif serta korup. Di beberapa daerah, para petani Uyghur terpaksa menjual hasil panen mereka melalui instansi pemerintah yang membelinya dengan harga yang terlampau murah ketimbang di pasar seperti yang dilakukan oleh petani Han yang dibolehkan untuk berdagang tanpa kesulitan yang berarti dari pemerintah.

Ini semua menyebabkan kebencian yang meluas di kalangan rakyat Uyghur. Mereka ada yang mengungsi ke tempat lain karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup di tempat asalnya dan ada dorongan untuk meninggalkan identitas keislamannya demi keberlangsungan hidup di bidang ekonomi.

Banyak sekali kebijakan yang diterapkan guna memastikan, jika Muslim tidak dengan sukarela meninggalkan keyakinannya maka pemerintah Cina akan memastikannya agar itu terjadi. Laporan dari Pemantau HAM (HRW) menyebutkan, “Pemerintah telah melarang praktik ritual yang dilakukan individu di seluruh infrastruktur milik negara. Pelajar di sekolah dan universitas negeri secara resmi dilarang untuk beribadah, berpuasa selama Ramadan, atau menunjukkan perilaku salih. Bahkan memiliki al-Quran bisa diganjar hukuman. Di daerah pedesaan, pihak keamanan secara berkala melakukan penyisiran terhadap ‘publikasi ilegal’ atau ‘literatur keagamaan ilegal.’ Jamaah Masjid diawasi dan para pemuda Uyghur pun takut pergi ke Masjid…Patroli malam dilakukan dengan menargetkan asrama mahasiswa untuk memastikan tidak adanya manifestasi ritual keagamaan.”

Anak-anak di bawah 18 tahun dilarang untuk mempelajari dan mempraktikkan Islam. Pada bulan Agustus 2006, polisi menggrebek rumah Aminan Momixi, ketika wanita ini sedang mengajarkan al-Quran kepada 37 muridnya. Wanita tersebut dan para muridnya ditahan, bahkan anak seusia 7 tahun. Anak-anak tidak dilepaskan hingga orangtuanya membayar denda yang tinggi sekali sekitar 7000-10000 Yuan—rata-rata gaji pertahun warga Uyghur adalah 2400 Yuan.

Itu semua hanya sebagian kecil dari berbagai peraturan yang diterapkan pemerintah Cina terhadap saudara-saudara kita di Turkestan Timur. Itu tidak berhenti di sini. Karena takut kehilangan Turkestan Timur, pemerintah Cina tidak segan untuk menahan dan menyiksa siapapun yang diduga menjadi ancaman bagi Cina.

Di penghujung tahun 2005, Manfred Nowak, narasumber PBB tentang kasus penyiksan, membenarkan bahwa “penyiksaan adalah praktik yang meluas” di Cina, terutama di Turkestan Timur dan Tibet. Ragam penyiksaan yang dicatat Nowak di antaranya adalah “penggunaan aliran listrik, rokok, pemukulan oleh sesama napi dengan perintah opsir penjara, penenggalaman di air atau air got, paparan terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas, pemaksaan untuk bertahan di posisi yang tidak nyaman, pengurangan jam tidur, restriksi makan dan minum dan digantung di langit-langit dengan menggunakan borgol.”

Penyiksaan, penangkapan acak, pengadilan kilat, dan eksekusi adalah hal yang lumrah di propinsi yang terlupakan ini. Ini adalah satu-satunya daerah di Cina tempat tawanan politik masih dieksekusi. Amnesty International mendokumentasikan bahwa sejak 2001 “puluhan ribu penduduk telah ditahan; sekitar ratusan atau mungkin ribuan telah dituntut dan dihukum dengan Undang-Undang Kriminal; banyak penduduk Uyghur telah dihukum mati dengan tuduhan separatisme atau terorisme.”

Umat Islam di Turkestan Timur menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Pemaksaan aborsi dan kastrasi; wanita muda Uyghur dipaksa bekerja di pabrik-pabrik milik Cina; pengintaian dan penutupan Masjid; menghalangai penunaian ibadah haji. Kantor berita negara Xinjiang Daily melaporkan bahwa pada tahun 2005 18.227 penduduk di Turkestan Timur ditahan karena mengancam keamanan negara. Angka ini naik 25% dari angka tahun lalu. [Rusydan; sumber Khilafah.com, 12/4/2008]