Al-Waie

Krisis pangan kini mengancam hampir di seluruh pelosok dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Penyebabnya tidak lain adalah kenaikan harga produk pangan yang sulit terbendung sejak dua tahun lalu dan terus berlanjut hingga kini. Dampak krisis yang paling terasa akan dialami negara-negara berkembang karena kemampuan produksi pangan mereka sangat terbatas.

Semua ini tidak lepas dari kebijakan organisasi-organisasi dunia yang terus mendorong liberalisasi perdagangan. Negara-negara berkembang yang sebagian besar di Asia dan Afrika justru terperangkap dengan kebijakan meliberalisasi sektor pangan.

Ancaman krisis pangan dunia sebenarnya telah dikomunikasikan sejak 2006. Selama enam tahun berturut-turut konsumsi biji-bijian pangan dunia lebih besar daripada produksi dunia. Bahkan pada 1999, stok pangan dunia masih dapat memenuhi kebutuhan selama 116 hari, tetapi pada 2006 hanya tinggal 57 hari.

Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) yang berjudul “Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities” menunjukkan indeks harga pangan meningkat rata-rata 9% pada 2006 ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan pada 2007 indeks harga pangan meningkat 23% dibandingkan dengan 2006.

Dalam Food Outlook yang dikeluarkan FAO hingga 2017 diramalkan harga pangan akan terus meroket sejalan dengan lonjakan harga minyak mentah. Lonjakan tersebut dipicu oleh kenaikan harga minyak makan sebesar 50%. Data menunjukkan, bagaimana harga CPO di pasar internasional kini sudah menembus harga Rp1.200 dolar AS/ton, padahal pada pertengahan tahun lalu masih berada pada kisaran 600 dolar AS/ton. Apalagi kini penggunaan produk CPO bukan lagi sekadar untuk minyak makan saja, tapi menjadi bahan baku biodisel sehingga permintaan semakin besar.

Komoditi serealia rata-rata naik 42%. Misalnya, harga jagung kini mencapai 500 dolar AS/ton dan cenderung bertambah naik sejak Desember 2007. Jika dibandingkan year to year antara Januari 2007 dan Januari 2008 maka kenaikan harga jagung sudah lebih dari 26%. Harga komoditi jagung pun diprediksi bakal terus bergerak naik menyusul penggunaan biofuel.

Hal yang sama terjadi pada komoditi kedelai. AS sebagai salah satu produsen terbesar di dunia mengurangi lahan kedelai karena dialihkan ke tanaman jagung sebagai bahan baku biofuel. Akibatnya, harga kedelai di pasar internasional menembus 1.250 dolar AS/ton. Di sisi lain, permintaan terhadap komoditi tersebut tetap tinggi untuk makanan ternak dan makanan.

Begitu juga dengan komoditi gandum. Pada periode 2007/2008 diperkirakan produksinya hanya 604 juta ton, ditambah stok periode sebelumnya sebanyak 125 juta ton. Total pasokan menjadi sekitar 729 juta ton. Artinya, dengan total kebutuhan gandum di seluruh dunia sebanyak 619 juta ton, stok akhir di pasar dunia hanya tinggal 110 juta ton.

Posisi tersebut merupakan terendah sejak 1982. Pada 2006/2007 stok akhir gandum mencapai 125 juta ton dan pada 2005/2006 sekitar 148 juta ton. Kondisi itu menyebabkan harga komoditi gandum meroket menembus angka 320 dolar AS/ton. Padahal pada periode 2006/2007, harga gandum sekitar 200-an dolar AS/ton.

Setelah beberapa komoditi pangan lainnya naik, kini menyusul beras. Harga komoditi yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia ini di pasar internasional juga naik hampir 50%. Contohnya, harga beras Thailand broken 10% yang tahun lalu masih 326 dolar AS/ton, pada Maret 2008 sudah mencapai 543 dolar AS/ton. Harga beras Vietnam broken 25% juga melonjak sangat tinggi; tahun lalu masih 281 dolar AS/ton, kini sudah di atas 500 dolar AS/ton.

Dalam laporan FAO tersebut, satu-satunya produk pangan yang turun hanyalah gula, yakni turun 32%. Hal ini karena produksi gula di negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan konsumsi gula relatif stabil. Bahkan selama periode 2007/2008 diperkirakan produksi gula mencapai titik tertinggi.

Ekonom Senior Organisasi Pangan Dunia (FAO), Concepcion Calpe, mengatakan krisis pangan dipicu karena permintaan melebihi pasokan sehingga harga-harga bahan pangan melambung.

Bahkan Dirjen FAO, Jacques Diouf memprediksi harga beberapa bahan pangan tidak akan pernah turun. Sebab, bahan pangan seperti jagung kini tak lagi digunakan untuk makan, tetapi juga untuk bahan bakar ramah lingkungan (biofuel). Akibatnya, stok global berkurang dan di pasar terjadi spekulasi.

Kondisi ini, menurut Diouf, jelas dapat memicu kerusuhan sosial. Warga di negara-negara miskin tidak seberuntung warga di negara kaya yang masih mampu membeli bahan pangan karena hanya mengeluarkan 10-20% penghasilannya. Lain halnya dengan warga di negara berkembang yang harus merogoh 50-60% pendapatan mereka untuk membeli pangan.

“Secara naluri, orang tak akan diam kalau kelaparan. Mereka pasti bertindak,” kata Diouf.

Berdasarkan catatan FAO, sebanyak 37 negara menghadapi krisis pangan. Kebanyakan di antaranya adalah negara-negara miskin di Afrika.

Selain peringatan FAO, IMF (International Moneter Fund) menjadi lembaga global yang juga memperingatkan dampak buruk naiknya harga pangan bagi warga miskin. Direktur IMF, Dominique Strauss-Kahn, di Washington dalam pertemuan dengan menteri keuangan mengatakan, banyak orang menghadapi kelaparan yang kemudian bisa memicu keresahan sosial. Selama tahun lalu, menurutnya, harga hasil panen yaitu beras, gandum dan jagung melonjak tinggi. Beras, misalnya, naik 70%. Alasannya jelas, panen yang jelek, karena tanah semakin kurang subur dan cuaca yang tidak karuan, meningkatnya permintaan dan bertambahnya jumlah lahan untuk tanaman bahan bakar nabati. “Harga yang lebih tinggi menyebabkan kesulitan bagi banyak orang, menjerumuskan mereka untuk pertama kalinya ke bawah garis kemiskinan,” katanya.

Siapa Biang Krisis?

Komite Penghapusan Utang Negara-Negera Dunia Ketiga justru menilai kebijakan imperialistik Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebagai biang utama krisis pangan di negara-negara miskin. Dalam laporan Televisi BBC, komite yang berpusat di Belgia itu menegaskan, IMF dan Bank Dunia, sejak 20 tahun lalu memaksa negara-negara Selatan menerapkan kebijakan yang dibuat dua lembaga dunia itu sehingga menyebabkan kerugian besar negara-negara tersebut.

Komite ini menambahkan, kini rakyat negara-negara Selatan terpaksa harus membayar mahal program-program IMF dan Bank Dunia. Semestinya dua lembaga itu yang menanggung dosa dari kesalahan tak terampunkan ini.

Kenaikan harga pangan hingga menjadi ancaman krisis pangan yang kini dirasakan berbagai negara dunia tidak lepas dari pengaruh perubahan kebijakan di pasar global yang dibuat lembaga dunia tersebut. Salah satunya adalah konversi produk pangan ke energi yang membuat harga pangan di pasar internasional terkerek naik.

“Akibat persaingan penggunaan produk pertanian untuk pangan dan energi, Indonesia juga terkena impor dari krisis pangan. Padahal produksi pangan kita cukup jika hanya untuk konsumsi,” kata Kepala Pusat Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Ning Pribadi.

Pengamat Pertanian Bustanul Arifin menilai, sulit memprediki kapan terjadinya krisis pangan karena banyak argumen dari para ahli. Namun demikian, terjadinya lonjakan harga pangan di dunia karena memang ada permintaan yang di luar prediksi normal, terutama untuk bahan baku biofuel.

Umumnya, kata dia, negara berkembang memang tidak memprediksi akan terjadi lonjakan harga. Karena itu, setelah 2006, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mulai mengusahakan biofuel dari produk pangan secara serius. “Jadi, kalau sebelumnya mereka (negara berkembang, red.) memproduksi hanya untuk pangan, lalu karena ada permintaan untuk biofuel, mereka pun memproduksi,” katanya.

Saat ini produksi biodisel (pengganti solar) di dunia pada 2007 diprediksi mencapai 11,75 miliar liter. Dari jumlah tersebut 43% berasal dari kedelai. Jadi,  masuk akal jika pada awal 2008 lalu harga bahan baku tempe-tahu ini melonjak sangat tinggi.

Adapun bioetanol (pengganti premium) yang beradar di pasar dunia pada 2007 diperkirakan sebanyak 45 miliar liter. Ternyata, 50%-nya berasal dari tebu dan 36% dari jagung. Karena itu, harga komoditi gula dan jagung di pasar dunia juga melonjak.

“Faktor lain yang ikut menaikkan harga pangan adalah isu climate change. Ini menyebabkan prediksi produksi pangan di beberapa negara menjadi kacau. Kalau ada prediksi, mungkin tidak terlalu akurat,” tuturnya.

Lebih parahnya lagi, menurut Bustanul, kondisi kenaikan harga ini dimanfaatkan para spekulan yang mulai bermain di komoditas pangan. Spekulan menganggap, bermain di pasar keuangan sudah tidak menguntungkan lagi sehingga sekarang mereka beralih ke komoditas. Kondisi ini terlihat pada pasar beras yang sebelumnya berada pada daftar terbawah perdagangan saham, ternyata kini justru teratas.

Akibat peningkatan harga produk pangan tersebut, negara-negara yang selama ini menjadi net importer bakal menanggung dampak cukup berat, yang juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena devisa negara tersebut terbuang untuk mengimpor produk pangan. Negara-negara yang selama ini menjadi net importer untuk produk pangan dan energi diperkirakan akan mengalami situasi lose-lose situation.

Laporan FAO yang berjudul “Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities” juga menyebutkan, negara-negara berkembang secara keseluruhan akan merasakan kenaikan sebanyak 25% untuk biaya impor pangan dalam satu tahun. Kenaikan yang nyata untuk biaya impor pangan tersebut nilainya mencapai 745 miliar dolar AS pada 2007 atau naik 21% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

Food Trap

Namun, melihat volume impor komoditi pangan masih cukup tinggi,  Indonesia tetap harus mewaspadai kemungkinan buruk terhadap lonjakan harga di pasar dunia. Tahun lalu Indonesia masih mengimpor kedelai sebanyak 1,3 juta ton, beras 1,5 juta ton, jagung sekitar 600 ribu-1 juta ton dan gandum sekitar 4-5 juta ton.

Kemampuan Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan harga juga masih sangat lemah. Paket kebijakan pangan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono justru lebih bersifat fiskal dan kapitalistik sehingga cenderung membuka pasar terhadap komoditi impor. Lihat saja, Pemerintah justru menghapus bea masuk impor kedelai dan gandum. Karena itu, lonjakan harga komoditi pangan yang terjadi sulit dikendalikan Pemerintah.

Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menganggap, bangsa Indonesia telah masuk dalam perangkap pangan (food trap) yang diskenariokan oleh negara maju. “Negara maju telah menyiasati kita. Mereka memang ingin mematikan ekonomi kita,” tegas Siswono.

Hal itu terlihat dari tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk ekspor. Misalnya, untuk menutupi konsumsi daging, Indonesia harus mengimpor sekitar 600 ribu ekor dari Australia, beras impor  sebanyak 1,2 juta ton dari Thailand, kedelai 1,4 juta ton dari AS, jagung untuk pakan ternak impor mencapai 10% dari total kebutuhan sebanyak 3 juta ton. “Ketergantungan kita sekarang ini sudah sangat besar,” sesalnya.

Siswono menilai, selama ini bangsa Indonesia didorong untuk makan roti dan mie yang semua bahan bakunya gandum yang setiap tahun harus mengimpor sebanyak 5 juta ton. “Ini untuk kepentingan siapa? Bahkan bea masuk gandum nol persen dan PPN-nya ditanggung Pemerintah. Jadi, ada kepentingan luar yang menyiasati. Tapi kita tidak sadar sudah masuk dalam food trap,” tegasnya.

Akibatnya, ketika harga pangan dunia melonjak yang terjadi di Indonesia bukan hanya ancaman krisis pangan, tetapi juga krisis daya beli sehingga masyarakat tidak mempunyai kemampuan membeli pangan. Meski Pemerintah sudah menyediakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan harga Rp1.600/kg, diperkirakan hampir 17% rakyat miskin tidak mampu membeli beras.

Masyarakat kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Daya beli masyarakat yang sudah rendah semakin terpukul dengan pergerakan harga pangan pokok. Padahal jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Dengan 19,1 juta RTM, dipekirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa. Yang sangat rawan pangan sebanyak 5,71 juta jiwa.

Sebuah Ironi

Ancaman krisis pangan di negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi menjadi ironis. Krisis pangan yang terjadi di Indonesia adalah buah dari kebijakan dan praktik privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi sebagai inti dari Konsensus Washington.

Akibat praktik itu semua, negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah bergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.

Krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktik yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF) serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat.

Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.

Karena itu, Pemerintah harus membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan krisis pangan dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika Pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu, maka taruhannya adalah kerawanan pangan yang semakin meluas. Saat ini saja ada 100 kabupaten yang rawan pangan.

Salah satu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Tidak kalah penting lagi adalah penguatan stok pangan yang dimiliki Pemerintah.

Meski banyak kendala dalam penyediaan pangan untuk rakyat, pemerintah harus tetap menjamin seluruh kebutuhan primer masyarakat, terutama soal pangan. Yang lebih penting lagi bagaimana meningkatkan daya beli sehingga masyarakat mudah mengakses ketersediaan pangan. Apa artinya swasembada pangan jika daya beli masyarakat tetap lemah.

Ketahanan pangan merupakan salah satu masalah strategis yang hukumnya wajib diperhatikan penguasa. Untuk itu, ketahanan pangan yang tangguh harus didukung dengan kekuatan politik karena menjadi bagian dari kekuatan negara dalam menjaga kedaulatan negara dari intervensi asing. Apalagi kini, isu pangan menjadi alat politik bangsa-bangsa barat guna mempengaruhi situasi politik suatu negara. [Yulianto]