Menaikkan Harga BBM: Zalim!
Protes dan kecaman terhadap keputusan Pemerintah yang ngotot menaikan BBM terus bergulir. Untuk kesekian kalinya, satu juta lebih massa Hizbut Tahrir Indonesia beserta elemen masyarakat di seluruh Indonesia, serempak ‘mengingatkan’ Pemerintah bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah zalim.
“SBY-JK telah melakukan kezaliman terhadap rakyat dengan menaikkan harga BBM,” tegas KH Muhammad al-Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam dalam orasi di depan ribuan massa HTI dan elemen umat di depan Istana, hari ahad (1/6/2008).
Massa datang dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Purwakarta, Depok, Karawang, Bekasi, dan Tanggerang. Khusus di Jakarta, sebelumya massa melakukan long march yang dimulai dari sejumlah titik di ibukota menuju Istana Presiden. Diselingi teriakan takbir dan yel-yel, massa yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak itu, mengacungkan bendera Islam dan sejumlah poster bertuliskan: Tolak Liberalisasi Migas, Dengan Syariah Menuju Indonesia Lebih Baik, Batalkan Kenaikan BBM, dan Nasionalisasi Perusahaan Migas Asing.
Menurut Farid Wajdi (DPP Hizbut Tahrir Indonesia), ada dua alasan mengapa SBY-Kalla ngotot menaikkan BBM. Pertama: karena penguasa di negeri ini merupakan antek-antek kapitalis. Mereka lebih mengabdi pada tuannya, dibanding mengabdi kepada rakyatnya sendiri.
Kedua, lanjutnya, karena sistem yang diterapkan di negeri ini sejak merdeka hingga sekarang adalah sistem kapitalis. Kenaikan BBM tidak bisa dilepaskan dari liberalisasi minyak dan gas. Siapa yang diuntungkan dengan hal ini? Tiada lain adalah perusahaan-perusahaan asing. Farid mencontohkan pada 2007 Exxon Mobil telah meraup keuntungan 40, 6 Million US dolar atau lebih kurang 400 triliun. Mereka hidup bergelimpangan harta sementara rakyat Indonesia mati kelaparan. “Karena itu saya garis bawahi solusi kita hanya satu, yakni syariah dan Khilafah,” tegas Farid.
Di Bandung, ribuan umat Islam yang dikoordinir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM melakukan long march dari Jalan Gelap Nyawang, ITB menuju pusat perbelanjaan BIP dan melakukan orasi di depannya. Menurut M. Ryan (Ketua DPD I HTI Jabar) masyarakat harus tahu bahwa Pemerintah telah berbohong kepada rakyat. Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM bukan karena tingginya harga minyak dunia, tetapi karena Pemerintah lebih tunduk pada perusahaan minyak asing yang telah dan akan bermain di sektor hilir migas dengan membuka ratusan SPBU, tegasnya.
Di Banda Aceh, diadakan aksi simpatik di bundaran Simpang Lima, sebagai salah satu pusat keramaian di kota Banda Aceh. Aksi cukup menarik perhatian para pengguna jalan karena kobaran semangat dari para orator yang membeberkan fakta-fakta kezaliman Pemerintah terhadap kebijakan menaikkan harga BBM dan diselingi sahutan takbir dari para peserta aksi.
Di Lampung, aksi umat menolak kenaikan harga BBM dilakukan di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung. Lebih kurang dari 600 peserta dengan penuh semangat meneriakkan takbir dan yel-yel bahwa tidak ada kata lain yang ditujukan kepada Pemerintah saat ini kecuali “Zalim!”
Ust. Diding Suhandy S.Tp. M.Agr. selaku Ketua DPD I HTI Lampung, mengingatkan bahwa dinaikkannya harga BBM jelas akan berdampak semakin bertambahnya jumlah rakyat yang miskin.
Di Samarinda, aksi dilakukan dengan long march, mengambil tempat start di Lapangan Pemuda di Jalan Bhayangkara dan berakhir di simpang empat Voorvo. Selain orasi, aksi juga diselingi dengan aksi teaterikal yang menggambarkan tentang penguasa yang menzalimi rakyatnya. Aksi ini juga diliput media massa lokal seperti TVRI Kaltim, RRI Kaltim, koran Tribun Kaltim maupun media nasional seperti TV 7 dan Metro TV.
Di Surabaya, aksi ini dimulai dari kantor Gubernur Jawa Timur menuju ke Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya. Di Gedung DPRD Jatim 13 orang delegasi terdiri atas delegasi HTI, akademisi, Tokoh Ormas dan Perwakilan Masyarakat dan dipimpin Oleh Ust Fikry A Zudiar diterima langsung oleh Ketua DPRD Jatim Ust. Fathorrosyid dari FKB.
Di Bogor, ribuan massa HTI daerah Bogor Raya melakukan long march sejak jam 07.30 pagi mengelilingi Kebun Raya Bogor. Massa kemudian berhenti di sekitar Tugu Kujang dan mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Ust Rosyid, Gus Uwik dan KH M al-Khaththath. Selanjutnya massa bergerak melewati Jl Pajajaran, dan berakhir di depan Balai Kota.
Di Palangka Raya, Aksi Menolak Kenaikan harga BBM dilakukan di Bundaran Besar Palangka Raya. Menurut Ketua DPD I HTI Kalteng MS Abdul Syukur, kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM merupakan penyesatan politik kepada masyarakat. “Pemerintah selalu saja tidak menyebut kenaikan harga BBM, tapi pengurangan subsidi BBM. Padahal hakikatnya adalah kenaikan harga BBM,” katanya.
Di Semarang, aksi long march dimulai dari Mmasjid Baiturrahman Simpang Lima sampai RRI Semarang. Setelah sampai di halaman RRI Semarang dilanjutkan dengan orasi dari beberapa tokoh yang dilanjutkan dengan penyampaian penolakan kenaikan BBM lewat siaran di RRI. Dalam aksi tersebut para oratornya adalah beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Ust. Singih Saptadi, MT (Dosen Undip dan Ketua Lajnah Siyasisyah HTI Jateng), Ust. Anang (Ketua Lembaga Penyelamat Akidah Umat), Ust. Ainul Yaqin, Bpk. Suratman (Ketua Serikat Pekerja PLN Jateng) dan Ust Choirul Anam.
Di Kedu-Banyumas, aksi dilakukan dengan long march dari alun-alun kemudian berjalan dua kilometer menuju ke Bundaran Shoping. Menurut Koordinator Aksi, Ahmad Chozinudin, kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM dan memberikan BLT bagi warga miskin tak tepat. “Banyak langkah yang disarankan para pakar untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia, tetapi itu tak direspons,” katanya.
Aksi serupa serentak dilakukan oleh HTI bersama komponen umat di sejumlah daerah di Indonesia lainnya. []
Muslimah Cerdas Politik
“Penting kiranya mengedepankan program pencerdasan politik Muslimah sebagai langkah real untuk mencapai optimalisasi kiprah Muslimah dalam kehidupan berbangsa bernegara.” Demikian kata Ustadzah Ratih Respatiyani, SE (delegasi HTI) dalam Sarasehan Tokoh Politisi dan Aktivis Muslimah yang diselenggarakan oleh DPD I HTI Jawa Tengah dengan mengambil tema, “Menyongsong Era Baru Perpolitikan Indonesia: Menuju Indonesia Lebih Baik”, pada Ahad, 25 Mei 2008.
Acara ini dihadiri oleh delegasi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat dan Partai Golkar. Turut hadir pula Dra. Fitriyah, MA, Ketua KPUD Jawa Tengah yang menjadi keynote speech pada acara tersebut dan Dra. Luluk Ihyani, M.Pd, wakil Rektor UNDARIS sebagai pembuka acara.
Dra. Endang Rudiatin, M.Si (delegasi PBB) mengajukan satu pokok pikiran syariah Islam sebagai hukum yang mengatur kehidupan seluruh warganya di dalam membangun bangsa.
Dra. Syarifah Lukman (delegasi PAN), Dra. Cicik Harini, MM dan Ibu Anik Amikawati, S.Sos (delegasi partai Demokrat) serta Ibu Kundarsih Kartono (delegasi Partai Golkar) mengusulkan untuk menindaklanjuti forum sarasehan ini dalam bentuk diskusi berkelanjutan yang dilakukan secara bergilir di setiap partai yang hadir sebagai upaya sistematis program pencerdasan politik Muslimah. []
Ulama Sumsel: Bubarkan Ahmadiyah!
Ulama Sumatera Selatan menyerukan agar Pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah. Rapat tertutup yang diselenggarakan di kantor Forum Ukhuwah Ulama-Umara Sumatera Selatan (FU3SS) pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 dihadiri oleh 11 organisasi massa Islam.
Juru bicara pertemuan yang juga wakil ketua FU3SS, KH Ayik Ali Idrus, menjelaskan bahwa permasalahan utama Insiden Monas adalah akibat Pemerintah belum membubarkan Ahmadiyah. Untuk itu maka beliau mendesak agar Ahmadiyah segera dibubarkan! []
Sisdiknas Melahirkan Jongos Bagi Perusahaan Asing
“Problem pendidikan kita pada hari ini harus dilihat lebih dalam dari problem yang tampak di permukaan semisal masalah pengadaan sarana prasarana, dan mahalnya biaya pendidikan,” kata Ir. Dwicondro Triono, M.Ag tatkala mengungkapkan kritikan terhadap indikator-indikator keberhasilan pendidikan nasional yang dipakai dalam acara Konferensi Pendidikan yang di selenggarakan oleh DPD HTI KalSel di Gedung Sultan Suriansyah pada hari Ahad, 25 Mei 2008.
Konferensi yang menghadirkan pembicara Prof. DR. H. Wahyu, MS (Pakar Pendidikan Unlam), Drs. H. Humaidi Syukeri (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan), Ir. Dwicondro Triono, M.Ag (Pakar Pendidikan Nasional dari Yogyakarta) dan yang terakhir Ir. HM Ismail Yusanto, MM (Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia) ini dipadati lebih dari 3000 orang lebih.
Dwicondro menambahkan, seandainya seluruh program saat ini dilaksanakan pada institusi pendidikan TK hingga Perguruan tinggi berhasil sekalipun, maka keberhasilan ini tidak akan membawa kemajuan bagi Indonesia, karena sistem pendidikan yang diadopsi Pemerintah hingga hari ini bukannya mengarahkan negeri ini menuju kebangkitan, tetapi hanya akan melahirkan output sebagai jongos bagi perusahaan-perusahaan asing. [Humas HTI Kalsel]
Bangkit Menuju Indonesia Lebih Baik
Penjajahan secara fisik di Indonesia memang sudah berakhir. Namun, penjajahan non-fisik masih terus berlangsung hingga sekarang. Penjajahan non-fisik ini lebih berbahaya. Demikian yang terangkum dalam Talk Show bertajuk, “Bangkit Menuju Indonesia yang Lebih Baik” yang diselenggarakan DPP Hizbut Tahrir Indonesia, di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (22/5).
Hadir dalam talk show itu Dr. Iman Sugema (Tim Indonesia Bangkit), Munarman SH (Direktur An-Nashr Institute), Fachri Ali MA (Pengamat Politik), Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu (Mantan KASAD) dan Hafidz Abdurrahman MA (Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia). Ratusan peserta hadir dalam acara diskusi itu. Tampak di antaranya Ketua MUI KH Cholil Ridwan.
Menurut Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Hafidz Abdurrahman MA, kemenangan sekutu saat perang dunia ke dua memang telah membawa perubahan dari segi pola penjajahan. Saat itu dimunculkan opini bahwa era penjajahan fisik harus diakhiri. Opini ini digalang di seluruh dunia hingga terjadilah perang revolusi di mana-mana. “Ini strategi Amerika. Secara fisik mereka berhasil merdeka, namun secara non-fisik, Amerika dan negara penjajah lainnya tentu tidak ingin bekas koloni penjajahannya ini benar-benar merdeka,” terangnya.
Iman Sugema sepakat bahwa Indonesia saat ini masih terjajah. Esensi penjajahan dulu dan sekarang pun sama, yaitu penguasaan sumberdaya ekonomi negara jajahan.
Munarman menambahkan, undang-undang di bidang ekonomi kondisinya malah makin parah. “UU di sektor ekonomi justru lebih parah, karena kembali ke zaman liberal atau neoliberal,” ujarnya. Transformasi ke arah yang makin rusak itu, lanjut dia, terus berjalan dengan berbagai produk perundang-undangan seperti UU SDA, UU Pertambangan, UU Mineral dan Batu Bara, UU Penanaman modal.
Ryamizard Riacudu mengatakan potensi Indonesia sebenarnya besar sekali. “Ketahanan nasional kita tidak ada masalah seandainya kita yakin mampu, dan memiliki kebersamaan,” ujarnya. Sayangnya, keberanian inilah yang tidak dimiliki kita.
Ketua umum MUI, KH Cholil Ridwan mengatakan, berbicara tentang kebangkitan itu harus memakai konsep Islam. “Untuk kebangkitan ke depan kita harus bergeser ke Islam,” tegasnya. Dengan konsep Islamlah, bumi ini nanti dikelola oleh orang-orang yang salih.
Sementara itu, DPD II HTI Purbalingga dalam rangka mengisi kebangkitan nasional, juga mengadakan acara diskusi publik dengan tema “Islam Untuk Kebangkitan Indonesia” pada hari Ahad, 18 Mei 2008 bertempat di Masjid Agung Daarussalam Purbalingga. Acara yang berlangsung selama 3 jam ini menghadirkan pembicara KH. Drs. Munir (mantan Bupati Pemalang), KH. Akhmad Kamal Ismail (Ketua Partai Bintang Bulan Purbalingga) dan DPP Hizbut Tahrir Indonesia, hadir Ust. Muhammad Shiddiq al-Jawi.
Di Tasikmalaya, pada Ahad, 25 Mei 2008, menggelar acara Diskusi Panel “Menuju Kebangkitan Indonesia” di Aula Balekota Tasikmalaya yang menghadirkan Dr. Sukomo (pengamat ekonomi Unigal Ciamis), Drs.H. Mahpudin Noor, M.Si (pakar sejarah UIN Bandung) dan Ust. Lutfi Affandi, SH, MH (Humas HTI Jawa Barat). Acara ini dihadiri oleh Drs. H. Yoyo A. Aziz, MH (Kakandepag Kota Tasikmalaya), AKP Yono Kusyono (Pjs. Kabag Binamitra Polresta Tasikmalaya), Drs. H. Wawan (Kepala Kesbang Kota Tasikmalaya) dan KH. Achef Noor Mubarok MR (Ketua MUI Kota Tasikmalaya) itu diikuti sekitar 150 peserta dari kalangan mahasiswa, guru, tokoh masyarakat, ponpes, Ormas Islam, majelis taklim dan ibu rumah tangga dan kalangan lainnya.
Sementara itu, pada ahad, 18 Mei 2008, sekitar 350 undangan memadati Ballroom Hotel Bintang, Balikpapan. Mereka yang terdiri dari para perwakilan guru dan utusan sekolah tingkat SLTP dan SLTA se-Balikpapan, perwakilan serikat pekerja, tokoh masyarakat dan alim ulama, menghadiri acara Diskusi Panel yang digelar oleh HTI Balikpapan dalam rangka momentum seabad kebangkitan nasional. Forum ini menghadirkan Mas’ud Sujadi, SE – pakar ekonomi Kaltim – sebagai pembicara pertama, Ir. Moh. Topan – pengamat sejarah – sebagai pembicara kedua, dan Ir. Muklas dari HTI Balikpapan sebagai pembicara ketiga. Sebagai panelis adalah H. Mukhtar dari perwakilan pengusaha Balikpapan, H. Sugiyanto selaku pimpinan sebuah institusi pendidikan tinggi swasta di Balikpapan mewakili kalangan akademisi dan Ir. Tri Budi Lestari yang merupakan IT Manager dari salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia.[]