Hizbut Tahrir Tidak Tergoda Masuk Parlemen
Jumlah massa yang cukup besar ternyata tidak membuat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tergoda masuk ke parlemen. Padahal partai politik yang lolos menjadi peserta Pemilu 2009 saja ada yang diragukan basis massanya.
“Dengan posisi saat ini, gerakan HTI menjadi lebih efektif…,” kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto beserta jajaran pengurus pusat HTI saat berkunjung ke redaksi Media Indonesia, Jakarta, Rabu (13/11).
Menurut Ismail, dengan posisi seperti ini pula, HTI lebih mudah diterima berbagai kalangan. “Masuk ke politik praktis tidak relevan dengan perjuangan yang kami lakukan. Dengan berada di ‘luar’, kami bisa masuk ke masjid, kampus, hingga partai politik, termasuk ke PDI Perjuangan,’’ ujarnya.
Namun, Ismail menolak jika gerakan HTI diidentikkan dengan parlemen jalanan seperti yang selama ini banyak digambarkan media massa. “Aksi demo itu kan hanya salah satu dari 100 kegiatan Hizbut Tahrir,” tegasnya.
HTI, tambahnya, tidak menggunakan kekerasan untuk menyampaikan gagasan. “Kami memandang yang penting adalah apakah gagasan kami itu masuk dan bisa diterima masyarakat. Tidak harus berada di parlemen,’’ kata Ismail.
HTI juga menampik anggapan bahwa gerakan mereka bersifat primordial dan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. ‘’Kami bekerja untuk kepentingan negeri ini. Dakwah untuk ke arah perubahan yang lebih baik,’’ tandasnya. []
Kapitalisme Sudah Hancur
Krisis finansial yang melanda Amerika Serikat, kemudian menjadi krisis global saat ini sebenarnya suatu hal yang biasa dan tidak mengejutkan. Sepanjang seratus tahun terakhir sudah terjadi 20 kali. “Itu artinya rata-rata lima tahun sekali krisis ini terjadi,” ujar Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia di depan ratusan peserta Halqah Islam dan Peradaban, di Jakarta Kamis (23/10).
Pembicara lain yang hadir dalam talk show yang digelar DPP Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah Achmad Deni Daruri (Presiden Director Center for Banking Crisis), Hartoyo (Mantan Penjabat IMF di Indonesia), dan Rizal Malarangeng (Direktur Freedom Institute).
Adapun Deni Daruri mengatakan bahwa dengan adanya krisis keuangan dunia tahun 2008 ini, Kapitalisme sebagai sistem ekonomi dapat dikatakan bukan saja babak belur, tapi sudah hancur. “Sebagai sebuah software kehidupan justru semakin memperlihatkan bahwa Kapitalisme tidak mampu menyejahterakan penduduk dunia,” ujarnya.
Sebaliknya, Rizal Malarangeng tidak sependapat jika dikatakan Kapitalisme saat ini sudah hancur. Menurutnya, tahun 1929 juga terjadi krisis Kapitalisme. []
Guru Besar UNPAR: Tidak Ada Alasan Menolak Syariah!
Tampilan gerakan pemuda saat ini cenderung pragmatis, terpecah, dan hanya sekadar kerumunan yang bergerak dan berteriak. Di samping itu, gerakan yang dibangun pun sering hanya respon terhadap ‘current issues’, parsial dan tidak memiliki isu utama. Demikian statemen yang dilontarkan oleh Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf dalam Forum Kajian Strategis (FKS) yang ke-20 yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia Jabar pada hari Ahad (26/10) di Alifa Moslem’s Shopping Center.
FKS kali ini terasa spesial karena dalam rangka mengisi momentum ‘Sumpah Pemuda’. Hadir sebagai pembahas Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, H. Adam Anhari dan Ust. Farid Wadjdi (DPP HTI).
Apa yang disampaikan oleh Prof Asep diaminkan oleh Ust. Farid Wadjdi. Menurutnya, gerakan pemuda seperti yang terjadi tahun 1998 hanya sekadar menawarkan perubahan, tidak siap dengan solusi. “Jadinya, ya seperti sekarang ini, yakni muncul kebijakan-kebijakan yang justru mengkhianati masyarakat, seperti UU MIGAS, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan, dan lain-lain,” tegas Ust Farid.
Oleh karena itu, masih kata Ust Farid, bahwa gerakan pemuda haruslah menawarkan konsep yang komprehensif atau ideologis. “Konsep tersebut haruslah berasal dari Islam,” seru Ust Farid.
Sebab, menurutnya, ideologi selain Islam, keliru dan batil. Tidak bisa diharapkan.
Keharusan mengambil Islam sebagai solusi dibenarkan oleh Prof. Asep Warlan. “Tidak ada alasan menolak syariah,” ungkap Prof Asep.
Hanya saja yang jadi masalah, menurut Guru Besar di Universitas Katholik Parahyangan tersebut, banyak intelektual Muslim terutama di Perguruan Tinggi Islam yang belum siap dengan konsep Islam, imbuhnya lagi [Humas HTI Jabar]
Ancaman Kapitalisasi Pendidikan
Ancaman kapitalisasi pendidikan dapat dilihat dengan sangat jelas, di antaranya pemerintah melepas tanggung jawab dari penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan, pemerintah berfungsi hanya sebagai fasilitator pendidikan, dan mengurangi perannya dalam pendidikan.
Demikian dijelaskan oleh Fahmi Lukman, M.Hum dalam Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah Kampus Hizbut Tahrir Indonesia (BDK-HTI) Chapter UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan BEM Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syahid, Rabu (29/10/08).
Menurut Fahmi, slogan indah seperti otonomi sekolah, otonomi kampus, dewan sekolah, dll. hakikatnya adalah negara—perlahan tapi pasti—berlepas tangan terhadap dunia pendidikan yang mengakibatkan dana pendidikan semakin melonjak naik, dan muaranya adalah orang miskin dilarang sekolah. “Ketika dana pendidikan dari pemerintah minim maka jalan satu-satunya adalah berusaha mencari pinjaman asing (dari Bank Dunia dan ADB). Pinjaman tersebut akhirnya menjadi keran bagi asing untuk melakukan liberalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia,” paparnya. []
Syariah Islam Mampu Atasi Krisis Ekonomi Global
Sistem ekonomi syariah memiliki pengaturan yang sangat baik. “Sebagai jurnalis, saya melihat hal ini secara obyektif. Dari mana pun sistem itu lahir, asalkan membuat pengaturan yang baik untuk semua kalangan, kenapa kita tidak menerima sistem ini?” Demikian ujar Sandra, Redaktur Harian Bisnis Indonesia Biro Jawa Timur, saat mengikuti Workshop Ekonomi Syariah untuk Jurnalis Perempuan, Sabtu 8 Nopember 2008 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dengan pembicara Nida Sa’adah S.E.,Ak anggota DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia.
Sistem ekonomi syariah yang baik ini, masih lanjut Sandra, seharusnya tidak hanya menjadi wacana, tapi perlu diterapkan untuk menguji keunggulannya menyelesaikan krisis dunia saat ini. “Kalau perlu kita sampaikan konsep ekonomi syariah ini kepada Pemerintah dan para pembuat kebijakan di negeri ini, supaya mereka semua mengetahui sistem ini dan menerapkannya, sehingga krisis di Indonesia bahkan krisis dunia bisa diatasi,” imbuhnya lagi. “Inilah sistem yang baik untuk mengatasi krisis ekonomi global,” kata Sandra dengan tegas.
Peserta yang lain, Noer Soetantini, jurnalis Suarasurabaya.net juga mengatakan bahwa sistem ekonomi syariah diyakini mampu mengatasi krisis ekonomi. Namun, Noer masih bingung bagaimana sistem ekonomi syariah bisa diterapkan? Apa yang bisa dilakukan agar sistem ekonomi syariah ini bisa ditetapkan untuk mengatur sistem ekonomi dunia?
Atas kegundahan ini, Nida Sa’adah menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah harus didukung dengan sistem politik Islam. Artinya, penerapan ekonomi syariah hanya bisa dilakukan di bawah pemerintahan Khilafah Islam. Oleh karenanya, upaya yang bisa dilakukan adalah membangun kepercayaan yang kuat dalam masyarakat tentang keunggulan sistem ekonomi syariah dan berjuang bersama-sama mewujudkan Khilafah. []
HTI: Bersihkan Indonesia dari Pornografi-Pornoaksi dengan Syariah
Sebagai bentuk kepedulian terhadap problematika umat, HTI melakukan serangkaian kegiatan berskala nasional untuk menjelaskan apa yang ada di balik pro-kontra pengesahan RUU Pornografi sekaligus membersihkan Indonesia dari pornografi-pornoaksi yang telah nyata meresahkan masyarakat Indonesia. “Harus ada upaya sungguh-sungguh melalui berbagai cara, baik pada tataran penyiapan UU, penegakan hukum dan pengawasan maupun penindakan agar Indonesia benar-benar bebas dari segala bentuk pornografi dan pornoaksi,” kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.
RUU Pornografi tersebut, masih menurut Ust Ismail, harus mampu menghilangkan segala bentuk pornografi dan pornoaksi, bukan sekadar mengatur apalagi malah melegalisasikan. “Semua itu, tentu bisa diwujudkan, jika syariah diterapkan secara ‘kaffah’ di bawah naungan Khilafah,” tambah Muhammad Ismail Yusanto lagi.
Untuk merespon problematika masyarakat ini, menurut Ust. Ismail, HTI melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penyadaran dan pendidikan ke tengah masyarakat tentang betapa berbahayanya pornografi dan pornoaksi bagi kehidupan umat manusia. Yang lebih penting lagi adalah penyelesaian problem pornografi dan pornoaksi tidak akan pernah selesai jika tanpa didasarkan pada syariah Islam. Bentuk kegiatan yang dilakukan HTI adalah, masirah (aksi demo damai) menolak pornografi dan pornoaksi yang dilakukan disejumlah kota besar di Indonesia.
Di Banjarmasin, masirah dilakukan pada hari Ahad, 26 Oktober 2008. Acara ini diikuti kurang lebih 1000 orang peserta dari berbagai wilayah dari Banjarmasin maupun Banjarbaru.
Di Makassar, umat bersama Hizbut Tahrir Indonesia Sulawesi Selatan menggelar aksi damai (masirah) pada hari ahad (26/10/08), dimulai dengan long march dari Masjid Raya Makassar menuju Masjid al-Markaz al-Islami Makassar.
Di Medan, Sumatra Utara. Aksi damai dimulai digelar sejak pagi di Lapangan Merdeka Medan.
Aksi serupa juga dilakukan HTI Yogyakarta. Aksi digelar di kawasan Malioboro hingga perempatan Kantor Pos Besar. Uniknya, massa membawa dua ekor kambing. Dua kambing tersebut menggambarkan ketelanjangan manusia bisa disamakan dengan hewan.
Di Surabaya, HTI Jawa Timur bersama umat, bergerak bersama bukan untuk mendukung maupun menolak RUU Pornografi, namun untuk memberantas pornografi. Ini yang disuarakan massa HTI Jawa Timur dalam aksinya, Senin (27/10). HTI memandang pornografi dan pornoaksi harus diberantas. Caranya adalah dengan syariah Islam.
Selain itu, HTI juga mengirim beberapa delegasinya ke dewan, baik nasional maupun kota/kabupaten untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat tentang dukungan memberantas pornografi dan pornoaksi secara tuntas dengan syariah. Bukan hanya itu, delegasi-delegasi HTI juga mendatangi tokoh-tokoh berpengaruh umat agar bersama bergerak dan menyuarakan penolakan pornografi dan pornoaksi dalam kapasitasnya masing-masing. []