Al-Waie

Dunia mengalami krisis global. Langkah-langkah yang diambil negara-negara dunia justru penguatan pasar bebas dan neo-liberalisme. Apakah ini bisa mengatasi masalah? Ataukah justru memperparah masalah? Mengapa Indonesia justru mengusulkan reformasi IMF dan mendesak agar IMF menyediakan paket bantuan bagi negara-negara berkembang? Apakah ini upaya ‘pengkondisian’ agar IMF bisa masuk kembali ke Indonesia? Ada apa di balik itu semua?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, wartawan kami, Gus Uwik mewawancara Ibu Dr. Hendri Saparini (Ekonom Tim Indonesia Bangkit). Berikut petikannya.

Bagaimana kondisi Indonesia terkait dengan krisis global saat ini?

Sebelum krisis Indonesia sudah mengalami kerapuhan ekonomi. Kita bisa melihat adanya deindustrialisasi manufaktur serta ketergan-tungan di berbagai produk strategis. Artinya, daya saing ekonomi Indonesia makin rendah. Dari sisi fiskal juga rapuh. Ini ditunjukkan dengan anggaran Indonesia yang meningkat dari Rp 380 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 900 triliun pada tahun 2008. Pada 2009 nanti akan naik lagi menjadi 1.027 triliun.

Namun, kenaikan ini tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Anggaran kemiskinan naik dari Rp 18 triliun menjadi Rp 80 triliun di 2008. Akan tetapi, menurut catatan kami, pengangguran pada tahun 2008 meningkat menjadi di atas 37 juta orang. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan dengan penambahan tingkat anggaran yang luar biasa itu.

Kondisi ini diperburuk dengan manajemen yang buruk. Kita tahu bahwa realisasi anggaran menumpuk di belakang. Pada tahu-tahun pertama sampai Oktober yang terealisasi hanya 50%. Nah, tiba-tiba di dua bulan ke depan ada peningkatan anggaran hingga 100%. Pertanyaannya, realisasi di dua bulan terakhir ini apakah betul-betul terjadi? Kalau iya berarti di bulan Januari tahun depannya akan tetap ada pembangunan. Tapi, ini kan tidak. Jangan-jangan ini hanya akrobat akunting saja; pencatatan saja.

Lalu di sisi kebijakan moneter, sepanjang beberapa tahun terakhir kebijakan suku bunga tinggi itu masih tetap dipertahankan. Sektor keuangan bahkan sektor spekulatif, tidak hanya saham saja tetapi termasuk derivatifnya, diberi tempat tidak hanya sepadan, bahkan menurut saya mendapat prioritas dibandingkan dengan sektor poduktif. Hal ini bisa dilihat dari ‘pembiaran’ yang kemudian diklaim bahwa peningkatan di sektor pasar saham itu merupakan cerminan peningkatan di sektor riil. Padahal keduanya sama sekali tidak berhubungan. Oleh karena itu, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga tinggi, dan tidak ada upaya-upaya mengerem kegiatan spekulasi di sector saham.

Pemerintah ikut bergabung dengan negara-negara lain di dunia untuk menyelesaikan krisis global melalui forum G-20. Sebenarnya apa yang dihasilkan oleh G-20?

Indonesia mempunyai anggapan atau paradigma yang sama dengan negara-negara besar kapitalis yang tergabung dalam G-20. Mereka menganggap bahwa krisis finansial global hanya bisa diselesaikan dari sektor keuangan. Kalau sektor keuangan beres maka sektor riil akan beres. Mereka lupa bahwa sangat banyak distorsi di sektor riil; baik di pasar barang dan jasa, di pasar tenaga kerja maupun di pasar kapitalnya serta produk yang lain.

Karena kita memiliki menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia yang cara berpikirnya sangat cocok dengan kapitalis, dengan menganggap sektor finansial sebagai ‘obatnya’, maka di dalam pertemuan Brasil—yaitu pertemuan para menteri keuangan yang mendahului pertemuan G-20 di Washington—Menteri Keuangan Indonesia mengusulkan agar IMF membuat fasilitas pembiayaan model baru bagi negara-negara yang terkena krisis, yakni negara-negara berkembang. Karena tahu bahwa di Indonesia IMF di tolak oleh publik, maka Menteri Keuangan Indonesia juga mengusulkan dilakukan reformasi IMF. Reformasi IMF-nya belum jelas, namun sudah diusulkan agar IMF segera membuat fasilitas pembiayaan baru. Usulan Indonesia ini diterima di pertemuan Brasil dan ini dibawa ke pertemuan G-20 di Washington.

Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, apa yang keluar dari Presiden RI, garis bawahnya adalah mendorong negara-negara maju yang masih memiliki cadangan devisa besar untuk meminjamkannya kepada negara-negara berkembang, dengan memodali IMF dan Bank Dunia, agar mereka bisa membiayai negara-negara berkembang. Jadi, seolah-olah kalau sudah dikasih hutang sudah selesai; bisa menutup anggaran, defisit dan lain sebagainya.

Jadi Indonesia berperan dalam ‘membangun-kan’ kembali IMF?

Ini sebenarnya kesuksesan ‘menyelamatkan’ IMF dan Bank Dunia yang sejak tahun 2006 sudah tidak laku, karena dia sendiri telah mengalami defisit akibat tidak adanya negara-negara yang pinjam. Namun, justru Indonesia ikut mendorong agar IMF dibesarkan dan diperkuat lagi. Jadi, kalau ada pernyataan bahwa kita akan menghindari IMF, atau kita harus koreksi IMF dan kita tidak mau lagi dengan IMF, saya gak percaya itu. Indonesia juga telah mendapatkan safety loan sebesar $5 miliar dari Bank Dunia. Itu menunjukkan bahwa IMF dan Bank Dunia ditunjuk atau dianggap sebagai ‘penyelamat’. Itu dari sisi paradigmanya.

Semua negara kini mempersiapkan diri untuk menyiapkan sektor riilnya dalam menghadapi krisis. Untuk Indonesia, kemungkinan besar bisa sampai 2011. Amerika sendiri meyakini baru bisa keluar dari krisis pada tahun 2010. Jadi, semua negara bersiap-siap untuk menyelamatkan negaranya masing-masing di sektor riilnya. Namun, kita kan bukan itu yang diambil.

Apakah Pemerintah ‘mengundang’ kembali IMF dan Bank Dunia untuk masuk ke Indonesia?

Memang iya. Saya sudah melihatnya sejak dari awal. Ini kan sudah dikondisikan melalui sejumlah pernyataan Pemerintah dan permintaan dukungan dari para analis bahwa kalau saat ini kita mengambil hutang baru, itu tidak salah. Pengkondisian yang lain adalah pernyataan, “Kita gak apa-apa mengambil lagi hutang ke IMF, toh kita sudah usulkan agar IMF direformasi.” Namun, reformasi seperti apa? Artinya, deadline reformasi IMF tidak jelas, tetapi dorongan untuk mengambil pinjaman itu sudah jelas.

Yang menjadi tim perumus reformasi IMF dari Indonesia pasti Sri Mulyani. Kita bisa bayangkan, reformasi IMF seperti apa yang akan dihasilkan; mengubah frame atau anggapan bahwa selama ini IMF melakukan kesalahan.

Apa alasan IMF diundang lagi?

Kita tahu, saat ini kita sudah selesai dengan IMF. Artinya, hutang-hutang kita ke IMF sudah kita bayarkan. Namun, IMF masih menjadi alat bagi korporasi-korporasi untuk melakukan pelebaran sayap. Oleh karenanya, kalau IMF nanti jadi diundang lagi, pasti akan ada klausul-klausul yang memberatkan Indonesia walaupun saya yakin tidak akan sevulgar pada tahun 1998, karena pasti akan ada penentangan dari publik. Oleh karena itu, mereka akan putar otak. Pertama, dikatakan bahwa IMF sudah direformasi. Kedua, klausul syarat pasti jauh lebih ‘sopan’ dan lebih halus.

Bisa diperjelas, bahwa Indonesia tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan sektor riil?

Kita lihat bahwa Obama sudah mencanangkan dan mendukung fare trade (perdagangan yang adil). Artinya, tidak boleh lagi ada dukungan subsidi, dukungan tarif dan sebagainya dari negara-negara berkembang. Sebab, asumsinya, negara berkembang ini tidak mau membuka pasarnya; menutup diri dengan subsidi dan tarif.

Dari satu paket program Obama di atas saja bisa dilihat bahwa tekanan di sektor riil di Indonesia pada tahun depan akan semakin berat. Sebab, Amerika akan menggunakan IMF dan Bank Dunia agar lebih liberal lagi. Ini memang tidak disampaikan pada pidato di G-20. Namun, Presiden SBY justru mengatakan bahwa ini adalah krisis global, penyelesaiannya juga harus global, tidak boleh membuat kebijakan sendiri-sendiri. Sama sekali di situ tidak ada upaya mengoreksi Kapitalisme dan perdagangan bebas sebagai masalah dasarnya. Yang ada justru dukungan tehadap pernyataan Bush pada saat G-20, bahwa tidak ada masalah dengan Kapitalisme dan perdagangan bebas. Ini menegaskan bahwa Indonesia tidak melakukan strategi apapun.

Pemerintah kan mengatakan sedang berupaya menyelamatkan sektor riil; bukan hanya dengan memberikan ikan, tetapi juga kailnya, yaitu melalui penyaluran bantuan UMKM, program mandiri, dll yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi rakyat?

Memang, Pemerintah pada tahun 2009 sudah mengalokasikan minimal Rp 77 triliun. Di dalam iklan-iklan di televisi ada dana PNPM Mandiri. Ternyata dana tersebut boleh digunakan apa saja, bergantung pada kebutuhan daerah/desa yang bersangkutan. Akhirnya, digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Pertanyaan saya, PNPM Mandiri itu justru ‘mengaburkan’ mana tanggung jawab Pemerintah dan mana tanggung jawab swasta. Sebab, kalau PNPM Mandiri dibebaskan—untuk pendidikan boleh, untuk kesehatan boleh—berarti itu bukan lagi tanggung jawab pemerintah pusat, dong? Saya gak tahu, negara mana yang pelayanan dasar publiknya diserahkan kepada pemerintahan paling bawah. Saya belum dapat referensinya. Ini kan namanya bentuk neoliberalisme Pemerintah.

Apa yang harus dilakukan agar anggaran tidak defisit?

Menurut saya, yang harus dilakukan adalah melaksanakan paket kebijakan komprehensif dari semua kebijakan sektor ekonomi. Misalnya dari sisi kebijakan fiskal. Mestinya Pemerintah mengubah APBN 2009 dari APBN kampanye (election budget) menjadi crisis budget gitu. Apa bedanya? Bedanya, dalam election budget akan banyak pengeluaran-pengeluaran yang berjudul ’menggerakkan ekonomi rakyat’. Padahal itu adalah kampanye terselubung. Selain itu, dalam election budget, karena perlu kegiatan yang besar maka akan ada pembiaran defisit. Defisit inilah nantinya yang akan menjadi pintu masuk bagi IMF untuk memberikan pinjaman yang tentunya akan memberikan persyaratan-persyaratan bagi Indonesia.

Oleh karenanya, kalau kita berkeinginan kuat agar APBN menjadi crisis budget, tutup pintu defisit. Jadikan ini sebagai anggaran surplus. Caranya bagaimana? Potong pengeluaran-pengeluaran yang tidak strategis. Kalau bukan untuk pendidikan atau untuk mendorong segala kebutuhan dasar masyarakat, itu di potong dulu. Artinya harus diciptakan lapangan kerja, subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat, dsb. Selain itu, untuk menekan pembayaran hutang luar negeri yang tahun ini mencapai Rp 169 triliun.

Supaya tidak defisit terus, bagaimana?

Kalau kita tidak mau ada defisit harus ada pemotongan di sektor pengeluaran. Kalau kita tidak membayar hutang separuhnya saja (hutang kita Rp 169 triliun) maka budget kita menjadi surplus. Itu memang yang terjadi setiap tahun. Namun, publik tidak pernah dikasih tahu bahwa yang disebut dengan keseimbangan primer, yaitu penerimaan negara dikurangi pengeluaran negara tetapi tanpa memasukkan pembayaran hutang, menjadikan kita ternyata surplus. Ini kan yang seharusnya disampaikan kepada publik. Kita tidak akan ada defisit karena sebenarnya kita surplus. Oleh karena itu, tidak perlu ada pintu bagi masuknya IMF dan Bank Dunia berupa defisit tersebut.

Namun, ini tidak dilakukan. Justru Pemerintah mengatakan, dalam kondisi krisis saat ini, kita tidak mampu mencari pembiayaan dalam negeri dalam bentuk menerbitkan surat hutang. Oleh karenanya, kita akan meningkatkan porsi hutang luar negeri. Ini kan semakin membukan pintu tekanan.

Pemerintah juga ikut dalam pertemuan APEC di Washington yang menegaskan komitmen pasar bebas. Bagaimana ini?

Bagi Indonesia ini akan semakin berat. Kita lihat sektor pertanian. Pada Putaran Doha terakhir bulan Juli 2008, pertentangannya masih sangat keras. Negara maju mendorong liberalisasi pertanian secara penuh. Namun, Brasil dan India menolak. Indonesia sebagai ketua regu perwakilan dari negara berkembang justru meminta negara-negara berkembang untuk lebih fleksibel; artinya mendorong liberalisasi. Kalau liberalisasi dipercepat, dan ini kita sebut sebagai solusi terhadap krisis global, maka nanti akan disimpulkan bahwa pada 2011 atau 2012 negara-negara yang sudah keluar dari krisis akan memiliki tatanan yang berbeda. Artinya, negara-negara maju mereka pulih, dengan pemaksaan lewat pasar bebas baik dari sisi keuangan, barang dan jasa ataupun disektor yang lain. Sebaliknya, kita akan semakin berada peri-peri atau lingkaran luar yang semakin jauh dari core-nya.

Apakah bisa disimpulkan bahwa apa yang dihasilkan dalam G-20 dan APEC adalah sekadar untuk kepentingan negara-negara kapitalis?

Iya. Yang diuntungkan hanya negara-negara besar saja. Artinya, kita semakin mendukung mereka; bukan memilih, “Ntar dulu, aku mau memenuhi kepentingan nasionalku dulu.” Justru kita menganggap, tatanan global menjadi reference kebijakan ekonomi kita. Nah, ini ada di dalam pikiran-pikiran mereka yang berpaham ’fundamental pasar’.

Masih banyak orang yang kadang-kadang bicara ‘mari kita menuju pada kemandirian ekonomi’ tanpa mau mengoreksi sistem ekonomi dan strategi kebijakannya. Jadinya salah kaprah. []