Lawan Speaker Phobia SBY

Sehari setelah massa HTI dilarang menggunakan sound system ketika menyampaikan aspirasinya di depan kedubes AS, DPP HTI mengadu kepada Komisi I DPR RI, Rabu (31/12) di Gedung DPR MPR RI Jakarta. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh Anggota Komisi I Abdillah Toha.

Ketua Umum DPP HTI Hafidz Abdurrahman menyampaikan keluhannya sebetulnya apa yang membuat aparat kepolisian tiba-tiba saja melarang aksi menentang penyerangan Israel di Gaza itu menggunakan sound system. Penanggung jawab aksi damai (masyirah) Muslimah HTI Abdullah Fanani pun mengeluhkan hal yang senada.

Fanani mengatakan, padahal pada Ahad (21/12) Muslimah HTI telah melakukan masyirah juga pakai sound system di depan kedubes AS long marc ke Gedung Meneg PP dan berakhir di depan Istana Presiden. Usai orasi di Meneg PP, mobil sound system di hadang oleh beberapa motor polisi yang bertugas saat itu. Polisi tersebut mengatakan tidak boleh membawa sound system ke depan Istana, kalau di tempat lain boleh.

Lalu saya bertanya dasarnya apa, polisi itu menyebutkan dasarnya adalah ketertiban umum. Awalnya saya tidak bisa terima, karena kami merasa tidak melanggar ketertiban. Karena memang aksi damai itu boleh, yang dilarangkan membuat anarkis. Akhirnya saya mengalah, mungkin saja SBY masih ‘trauma’ dengan aksi yang dilakukan kelompok lain beberapa waktu lalu di depan Istana yang yang suaranya konon mengganggunya, tandas Fanani.

Mengomentari hal itu, Abdillah Toha mengatakan ketertiban umum memang merupakan klausul yang sangat sensitif seperti karet dapat ditarik kemana saja sesuai keinginan si penariknya. Yang saya ketahui masalah pengeras suara itu berawal dari komplen, keluhan SBY dalam suatu rapat kabinet. Kemudian kapolri yang tidak mau kehilangan jabatannya itu langsung “Siap Pak!” kira-kira begitu.

Wakil Jubir HTI Farid Wadjdi menambahkan, sirine mobil Presiden SBY juga sebetulnya mengganggu ketertiban umum. Begitu juga orang-orang dan kendaraan lain yang tiba-tiba harus minggir karena iring-iringan presiden lewat juga mengganggu ketertiban umum. Bahkan terbukti telah membawa korban.

Sikap polisi dilapangan kadang-kadang malah jadi irasional. Baik karena kedisiplinan mereka terhadap perintah kapolri atau karena orang-orang di bawah itu tidak mau repot menerima teguran dari komandannya. Sehingga HTI yang sejak pertama kali demo hingga saat ini menggunakan sound system tidak pernah kisruh kok malah tiba-tiba dilarang, sambung salah satu anggota DPP HTI Harist Abu Ulya.

Malah tindakan yang tiba-tiba melarang menggunakan sound system di depan kedubes AS itu lah yang dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum. Karena massa yang tadinya marah kepada Israel malah bisa berbalik ke aparat kepolisian karena aspirasi mereka dihambat, tambah Hafidz.

Untung kemarin kita segera sigap dan terpaksa menolak untuk tidak menggunakan pengeras suara di kedubes AS. Justru dengan mike itu kita bisa instruksikan kepada massa untuk tidak melawan polisi. Karena kami menganggap bahwa polisi ini bukan musuh, beber Hafidz.

Di penghujung pertemuan, Abdillah Toha menegaskan, “pelarangan ini harus kita lawan!” Karena kalau kita biarkan, setelah pelarangan speaker akan menyusul larangan-larangan lainnya. Saya fikir kedatangan saudara-saudara ke sini baik sekali. Kita akan carikan jalan untuk melawannya. Karena kalau tidak, nanti bukan hanya masalah pengeras suara saja. Tapi akan merembet ke yang lainnya. Ini berbahaya, karena ini bukan saja membatasi hak bersuara atau menyampaikan pendapat namun dari sisi keamanan juga tidak menguntungkan, tandasnya.

Saya tahu persis demo-demo HTI sangat tertib. Saya kira bila Anda menanyakan kepada siapa pun mereka akan mengetahui hal itu. Meskipun tidak mengakui tapi dalam hatinya pasti mengakui bahwa demo-demo HTI itu tertib. Tolong diperjuangkan terus, saya akan membicarakannya dengan kawan-kawan nanti terutama di Komisi III, karena Kapolri itu merupakan mitra di Komisi III. Di Komisi I nanti saya akan mempertanyakan dasar hukumnya pada menteri pertahanan.

Kalau pemerintah mengatakan bahwa dasarnya adalah ketertiban umum akan kita lawan. Sementara itu sebagai anggota DPR disamping ada hak-hak kolektif anggota DPR ada juga hak-hak pribadi anggota DPR diantara lain adalah hak bertanya dari anggota DPR, nanti saya akan menulis surat pada presiden untuk mempertanyakan apa dasar-dasar pelarangan tersebut. Saudara-saudara juga bisa mengambil langkah-langkah lebih lanjut bersama kawan-kawan yang lain.

Koordinator aksi di kedubes AS Harits Islam menyampaikan pesan pamungkasnya, Bapak Abdillah juga bisa sampaikan kepada presiden bahwa kita sebetulnya tidak perlu melakukan aksi bila kebijakan pemerintah itu pro rakyat dan sesuai dengan syariat Islam.

Kebijakannya yang tidak pro syariah dan tidak pro rakyat itulah yang kita sikapi. Karena kalau tidak kita sikapi kita akan merasa berdosa dan beliau pun juga berdosa.Oleh karena itu jika ingin menyelesaikan masalah jangan dengan melarang menggunakan sound system tetapi kebijakannyalah yang harus dirubah, pungkasnya.[] (joko prasetyo/mediaumat.com)