Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Anggaran untuk upacara pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, DPD, dan DPRD terlalu mahal. Biaya pelantikan itu dianggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal DPR, Setjen DPD, dan Setjen DPRD.
Indonesia Budget Centre (IBC) yang mengolah data dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 menyebutkan, total anggaran pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebesar Rp 75,61 miliar. Anggaran sebesar itu terbagi dari RKA KPU sebesar Rp 1,2 miliar, KPU provinsi Rp 4,95 miliar, KPU kabupaten/kota Rp 35,32 miliar, Setjen DPR Rp 28,50 miliar, dan Setjen DPD Rp 5,63 miliar.
Peneliti senior IBC, Roy Salam, Minggu (6/9), mengatakan, anggaran pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD seharusnya hanya ada di KPU jika memang pelantikan dan pengucapan sumpah janji itu termasuk tahapan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan tahap pemilu yang terakhir. KPU menjadwalkan pelantikan dan pengucapan sumpah janji pada 1 Oktober 2009.
“Angka Rp 75,61 miliar itu luar biasa besar. Anggaran itu belum termasuk biaya pelantikan yang dianggarkan pemerintah daerah melalui pos Sekretaris Dewan DPRD provinsi dan Setwan DPRD kabupaten/kota. Banyak anggaran yang tumpang tindih,” kata Roy.
Roy mengatakan, KPU juga harus transparan apabila semua anggaran pelantikan anggota DPR dan DPD ada di pos KPU. Data dari IBC menunjukkan, anggaran pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD yang ada di KPU sebesar Rp 1,2 miliar, yang terdiri dari honorarium tim/kelompok kerja Rp 815 juta, biaya perjalanan pendataan anggota DPR terpilih Rp 237 juta, serta barang dan jasa Rp 147,6 juta. ”Mengapa KPU harus menganggarkan biaya perjalanan pendataan anggota DPR terpilih? Itu, kan, bisa dikerjakan KPU daerah,” kata Roy.
Roy menduga ada anggaran lain yang tidak terdeteksi. ”Anggaran itu hanya untuk acara seremonial, yaitu pelantikan dan pengucapan sumpah janji. Sebelumnya, pasti ada proses persiapan pelantikan, seperti orientasi calon anggota DPR. Nah, ini tidak terlihat,” ujarnya.
Tanggung jawab KPU
Sebelumnya, anggota KPU, Andi Nurpati Baharuddin, mengatakan, setelah KPU menetapkan dan mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih, KPU akan mempersiapkan pelantikan dan pengucapan sumpah janji. KPU berharap, calon anggota DPR dan DPD yang akan dilantik berada di Jakarta pada akhir September untuk mengikuti orientasi pelantikan.
”Orientasi pelantikan dan pengucapan sumpah janji itu tanggung jawab KPU. Tidak mudah mengatur 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Mudah-mudahan bisa dilakukan tanggal 24 September sampai 1 Oktober,” kata Andi. (Kompas.com, 7/9/2009)
dasar caleg busuk..,yang hidup di lingkungan busuk
SUNGGUH SUATU PEMBOROSAN UANG NEGARA…WAHAI KAUM MUSLIM, BEGINIKAH WAKIL2 YG KALIAN BANGGAKAN …???!!!!
LIHATLAH,…
BEGITU BANYAK RAKYAT YG MENDERITA KEMISKINAN DAN KORBAN GEMBA YG PERLU BANTUAN, TAPI UANG RAKYAT DIHAMBURKAN UNTUK ‘PESTA SESAAT’
SUNGGUH….HANYA DG PENERAPAN SYARIAH ISLAM MAKA INDONESIA AKAN ADIL DAN SEJAHTERA !
BUANG KAPITALISME DG DEMOKRASINYA, DAN TERAPAKAN SYARIAH !
ALLAHU AKBAR !
Hebat…….bangga yah punya anggaran sebanyak itu…itu duit kan..bukan daun
ruaaarrrr biasa….wakil rakyat tidak peduli rakyat…apa kata dunia
Untukmu yang duduk sambil diskusi, dan untukmu yang biasa bersafari, disana digedung DPR…
Wakil Rakyat kumpulan orang hebad, bukan kumpulan orang orang dekat, apalagi sanak family…
Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami dengar lalu sampaikan!
gak punya hati nurani!!!!!masihkah kita perrcaya dan berharap pada demokrasi,,yang sudah jelas-jelas tidak berpihak pada rakyat?????
Ass. wr.wb, Negara akan Hancur karena penguasa dan pejabatnya yang tidak bermoral, mereka meneriakkan demokrasi dan kebebasan serta memakmurkan rakyat namun sebaliknya mereka yang menghambur2kan uang pinjaman dari ADB, dan pinjaman dari negara2 maju untuk mereka korupsi berjamaah, penguasa teriak berantas korupsi namun sebaliknya korupsi lebih parah dari jaman Suharto bahkan hukuman orang korup ratusan milyarlebih ringan daripada orang curi sendal, meskipun berlapis2 badan pemeriksa dan auditor namun jarang yang diungkap dan diponis karena para aparat pemeriksa dan penyidik suda menjadi bagian dari sistim yang dibuat oleh penguasa dan DPR. islam hancur karena orang islam sendiri yang menghancurkannya, Khilafa tdk akan bisa ada kalau orang islam sendiri yang tdk bersatu.
wassalam.