Al-Waie

Pendahuluan

Samuel Huntington (1996) dalam bukunya, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, memprediksi bahwa pada tahun 2010 mendatang akan pecah perang terbuka antara Amerika versus Cina yang dipicu oleh serbuan Cina ke Vietnam.

Terlepas dari benar-tidaknya prediksi Huntington, menurut Robyn Meredith dalam The Elephant and the Dragon (Quacana, 2008) hingga 2025, Cina akan memiliki sumberdaya pertahanan sebanding dengan yang digunakan militer AS kini. Hal itu bisa dilihat dari anggaran pertahanan yang dikeluarkan pemerintah Cina. Pada awal 2006, misalnya, menurut informasi Cina telah mengeluarkan anggaran sebesar 35 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 560 triliun yang dialokasikan untuk membangun angkatan bersenjatanya. Pada tahun 2008 Cina menganggarkan 121,9 miliar dolar (Rp 1219 triliun; 8,28 % APBN), bandingkan dengan Indonesia yang hanya menganggarkan 3,6 miliar dolar (Rp 36 triliun; 0,24% APBN) pada tahun yang sama.1

Dengan pertumbuhan ekonomi Cina sekitar 11 persen terakhir, pemerintah Cina berhasil mengentaskan kemiskinan sekitar 200 juta penduduknya. Pada 2004, pendapatan perkapita penduduk Cina adalah 1290 dolar Amerika. IMF2 memperkirakan Cina akan menyumbang sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi global dari tahun 2008-2010, sementara perekonomian AS justru menyusut 2.6% tahun ini dengan angka pengangguran yang merangkak naik menjadi 9.5%, angka tertinggi sejak 1983. Banyak pihak menilai bahwa kesejahteraan ekonomi Cina akan mengungguli Amerika.3 Benarkah Cina akan mengalami kesejahteraan ekonomi yang nyata, merata dan hakiki?

Di Balik Pesatnya Pertumbuhan Ekonomi

Setiap tahun, semakin banyak penduduk Cina yang masuk daftar tahunan orang terkaya Forbes. Pendapatan keluarga di Cina meningkat tajam, kian banyak orang yang pindah dari pedesaan ke kota sehingga mengakibatkan permintaan rumah melonjak tinggi. Dalam delapan tahun terakhir, harga properti naik 5 kali lipat. Pemerintah Cina berupaya menekan tingginya harga properti dengan mengeluarkan banyak peraturan, namun semuanya hanya berlaku sesaat.

Kemajuan ekonomi Cina yang pesat bukan tanpa dampak. Kesenjangan terjadi di Cina antara kaya dan miskin serta antara kota dan desa yang semakin lebar. Indeks gini Cina sekarang telah mencapai 4,75 jauh di atas  nilai yang berkisar 2,5 bahkan jika sampai melampaui nilai indeks 6, revolusi sosial bisa saja terjadi. Kesenjangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, penanganan buruh migran yang buruk, tindakan kekerasan dan kebrutalan serta fitnah terhadap kaum minoritas kini menjadi isu nasional di Cina.4

Ekonomi Komunisme-kapitalis yang diterapkan Cina berupaya memadukan pendekatan tertutup dan terbuka. Pasar asing tetap terbuka tetapi negara (baca: militer) tetap dominan. Negara ini tetap akan dipimpin oleh sebuah partai proletar. Untuk memperkuat dan mendorong seluruh rakyat menjadi masyarakat yang siap dan tahan banting menghadapi peperangan dalam bidang apapun.5

Cina Labor Watch 21 Agustus 2007, dalam penelitiannya selama beberapa bulan menemukan adanya ‘kondisi brutal’ dan kekerasan terhadap pegawai di delapan perusahaan Cina yang memproduksi mainan anak-anak untuk pasar internasional, termasuk di antaranya Walt Disney, Bandai dan Hasbro. Hasil penelitian itu menyebutkan,6 “Upah rendah, keuntungan tidak ada (relatif kecil), lingkungan kerja sangat berbahaya dan kondisi kehidupan memalukan.”

Pertumbuhan Ekonomi Semu

Menghitung pendapatan perkapita berdasarkan angka PDB merupakan suatu kekeliruan. Konsep perhitungan ini merupakan upaya untuk menyembunyikan ketimpangan ekonomi sehingga gambaran ekonomi yang ada dapat menyesatkan masyarakat.

Jika suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam jangka waktu yang lama, maka negara tersebut dapat memperoleh akumulasi kekayaan yang besar baik diukur dengan PNB maupun PDB. Akan tetapi, hal itu tidak menjamin kemiskinan dan kemelaratan masyarakat di negara itu lenyap.

Setiap negara yang menggunakan metode pertumbuhan ekonomi akan memfokuskan kebijakan ekonominya pada kegiatan produksi yang dihasilkan di negara tersebut. Karenanya, kebijakan negara diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional melalui instrumen fiskal dan moneter, serta deregulasi yang menjamin dan mempermudah akses investor asing dan lokal.

Merupakan hal yang lumrah pula jika berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan pemerintah kepada para investor, sebab merekalah kelompok yang paling dinamis dalam menggerakkan produksi nasional.

Para ekonom kapitalis terutama yang beraliran neoklasik berpendapat bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi melalui tricle down effect (efek tetesan ke bawah). Mereka berargumen peningkatan kekayaan para investor yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi akan disertai tetesan kekayaan mereka ke lapisan masyarakat bawah. Bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat dengan tetesan kemakmuran orang-orang kaya tersebut, misalnya, upah yang mereka dapatkan sebagai buruh pabrik. Tetesan kemakmuran inilah yang memecahkan permasalahan kemiskinan dalam Kapitalisme.

Namun, yang terjadi bukannya tricle down justru sebaliknya tricle up. Metode pertumbuhan ekonomi akan menghisap sumberdaya ekonomi masyarakat sehingga terkumpul di tangan para konglomerat dan investor. Bentuk-bentuk penghisapan ini antara lain eksploitasi tenaga buruh dengan upah yang rendah, pencaplokan usaha-usaha ekonomi yang berkembang di masyarakat oleh konglomerat melalui monopoli yang dibekingi pejabat pemerintah, penggusuran tanah warga demi kepentingan bisnis mereka, eksploitasi sumberdaya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

Menurut pemenang hadial Nobel Ekonomi tahun 1981, James Tobin, dalam wawancaranya dengan Region (sebuah kelompok kajian ekonomi politik) yang dipublikasikan di internet, memfokuskan pembangunan pada pertum-buhan ekonomi baik dalam skala makro maupun pertumbuhan pada sektor non-riil (moneter) merupakan penyebab kegagalan pembangunan yang tidak dapat menghapuskan kemiskinan secara riil.7

Tolok Ukur Kesejahteraan Ekonomi Islam

Menurut Reza Rosyadi (2004) tolok ukur kesejahteraan atau keberhasilan ekonomi dalam konsepsi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu rakyat, terpenuhinya kebutuhan strategis kesehatan dan pendidikan.8

Kebutuhan pokok (primer) dalam Islam mencakup kebutuhan akan barang-barang tertentu berupa pangan, sandang, dan papan; serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan. Sistem Ekonomi Islam yang diterapkan oleh Khilafah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara secara menyeluruh baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa. Ini artinya, meskipun ada satu orang saja yang belum tercukupinya kebutuhan primer, negara secara serius akan menanganinya dengan mekanisme yang khas sehingga orang tersebut tercukupi kebutuhan pokoknya.

Pangan, sandang dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok (primer) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Rasulullah saw. yang dikutip Az-Zein (1981), disebutkan demikian, “Anak Adam tidak mempunyai kebutuhan selain sepotong roti untuk menghilangkan laparnya, seteguk air untuk meredakan dahaganya dan sepotong pakaian untuk menutup auratnya. Lebih dari itu adalah keutamaan.” (Al-Hadis).

Nash-nash al-Quran9 dan hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang tiga tersebut. Selain dari yang tiga tersebut merupakan kebutuhan pelengkap (kamali).

Demikian pula jasa-jasa keamanan, kesehatan dan pendidikan. Ketiganya merupakan kebutuhan asasi dan harus dipenuhi oleh tiap warga negara. Keamanan sebagai salah satu kebutuhan terhadap jasa yang pokok mudah dipahami. Alasannya, tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya, terutama aktivitas yang wajib seperti kewajiban ibadah, kewajiban bekerja, kewajiban bermuamalat secara islami termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk dapat melaksanakan semua ini, jelas harus ada jaminan keamanan bagi setiap warga negara.

Demikian pula dengan kesehatan, tidak mungkin setiap manusia dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mempunyai kesehatan yang cukup untuk melaksanakannya. Ini artinya, kesehatan juga termasuk ke dalam kebutuhan jasa yang pokok yang harus dipenuhi setiap manusia. Dalil yang menunjukkan bahwa keamanan dan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan jasa pokok adalah sabda Rasulullah saw. berikut:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Siapa saja yang bangun pagi dalam keadaan aman jiwanya, sehat badannya, dan di sampingnya ada makanan hari itu, maka seakan-akan dunia ini telah dikumpulkan baginya (HR at-Tirmidzi).10

Sementara itu, dalil yang menunjukkan bahwa jasa pendidikan merupakan kebutuhan pokok adalah bahwa tidak mungkin manusia mampu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, kecuali jika dia memiliki ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Rasululah saw. bersabda, “Siapa saja yang menginginkan (kebahagiaan) dunia hendaklah ia mempunyai ilmu; siapa saja yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat hendaklah ia mempunyai ilmu; dan siapa saja yang menginginkan keduanya (kebahagiaan dunia dan akhirat) maka hendaklah ia mempunyai ilmu.” (Al-Hadis).11

Rasulullah saw. juga bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim (HR Ibn Majah).

Tidak akan mungkin seseorang dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat tanpa adanya ilmu. Ilmu pengetahuan sendiri tidak mungkin diperoleh tanpa adanya pendidikan. Oleh karena itulah, pendidikan sebagai sarana untuk menuntut ilmu termasuk juga dalam kebutuhan jasa yang pokok tiap rakyat yang harus dicukupi negara.

Penutup

Ekonomi Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam negara Khilafah, Khalifah menjalankan politik ekonomi yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan) setiap warga negara. Sistem ekonomi Khilafah juga mendorong warga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya dalam batas-batas kemampuan yang mereka miliki. Konsep inilah yang akan menghantarkan rakyatnya pada kesejahteraan yang nyata, merata dan hakiki, bukan kesejahteraan semu.

Semua itu merupakan kewajiban negara dan bagian dari tugasnya sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Negaralah yang melaksanakan dan menerapkan semua itu berdasarkan syariah Islam. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. []

Direktur Pusat Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Anggota Lajnah Maslahiyah DPP HTI

Catatan kaki:

1 http://mardoto.wordpress.com/2009/02/11/anggaran-militer-negara-negara-di-dunia-tahun-2008-indonesia-ranking-3.

2 http://www.nexusnexia.com/Ekonomi-Global/cina-mampukah-menggusur-as.html.

3 Silakan baca : http://otomotif.vivanews.com/news/read/27473-pasar_cina_siap_lewati_amerika_serikat, dan http://www.indonesianembassy-china.org/id/news_election.html?nid=14&print=1.

4 http://petak.wordpress.com/2008/04/04/booming-ekonomi-china-dan-sosialisme-yang-disesuaikan-dengan-keadaan.

5 http://forum.detik.com/showthread.php?t=74469.

6 http://www.kapanlagi.com/h/0000188960_print.html.

7 Darmansyah Asmoeri (2002), “Ekonomi Syariah dan Pemberlakukan Dinar Emas,” Republika, 30 Agustus dalam http://jurnal-ekonomi.org/2003/09/15/menggugat-kebijakan-atas-indikator-makro-ekonomi.

8 http://jurnal-ekonomi.org/2004/02/27/kehidupan-ekonomi-dalam-daulah-khilafah.

9 Lihat QS al-Baqarah [2]: 233; QS an-Nisâ [4]: 4; QS al-Hajj [22]: 28; QS ath-Thalaq [65]: 6

10 Al-Maktabah Asy-Syamilah: Al-Ahadi wal matsani (III/623).

11 Al-Maktabah Asy-Syamilah: syarah misykatul mashabih (1/48).