Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta -Perang terbuka tengah terjadi antar pejabat negara. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saling tuding atas ‘dosa’ masing-masing, yang berujung pada penyelidikan kasus Bank Century.
“Aburizal Bakrie tak senang kepada saya,” ungkap Sri Mulyani dalam wawancara dengan harian The Wall Street Journal, edisi Kamis (10/11) lalu. “Saya tak berharap orang-orang di Golkar akan berlaku adil dan baik hati dengan saya selama penyidikan.”
Sri mulyani menganggap penyelidikan yang akan dilakukan Panitia Hak Angket Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat merupakan upaya mendiskreditkan dirinya. Apalagi panitia yang berisi para politikus itu diketuai anggota Dewan Fraksi Golkar, Idrus Marham.
Berangkat darisitulah Sri Mulyani merasa bahwa Bakrie akan menjatuhkan dirinya, melalui tangan Idrus Marham di Dewan. Namun anggapan itu dibantah Idrus. “Terlalu kecil Golkar kalau hanya memikirkan Sri Mulyani,” tandasnya.
Lalu timbullah pertanyaan tentang apa yang membuat Sri berpikiran negatif terhadap Bakrie. Setelah ditelusuri, melalui sumber Tempo, ada empat ‘dosa’ Sri Mulyani di mata Bakrie.
Pertama, karena Sri meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk pada 7 Oktober 2008. Kemudian, keputusan pencekalan terhadap sejumlah petinggi perusahaan batu bara Bakrie.
Lalu ‘dosa’ ketiga Sri Mulyani yang dituding Bakrie ialah semburan lumpur Lapindo dianggap akibat dari kesalahan manusia. “Sehingga semua damapk kerugian harus ditanggung Bakrie selaku pemilik Lapindo,” ujar sumber tersebut.
Penolakan Badan Pengawas Pasar Modal terhadap PT Energi Mega Persada, unit usaha Grip Bakrie yang juga pemilik Lapindo, untuk mengalihkan sahamnya ke pihak lain menambah besar kegusaran Aburizal Bakrie.
Terakhir, lanjut sumber itu, ialah penolakan Sri Mulyani atas keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. “Saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani meminta agar seluruh saham dibestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara.”
Meski begitu, ketika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian berpindah ke Hatta Rajasa, melalui Multicapital akhirnya Bakrie bisa mendapatkan 75 persen dari 14 persen saham Newmont. Keinginan Bakrie terwujud walau tak sampai 100 persen.
Namun anggapan Sri Mulyani serta empat kesimpulan sumber Tempo tersebut dibantah juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa. Menurut Lalu, tidak ada dendam pribadi dari Aburizal kepada Sri Mulyani dalam masalah bisnis.
Saat terpilih menjadi anggota kabinet periode 2004-2009, Aburizal telah jauh dari bisnis. “Tidak ada masalah, apalagi dendam pribadi,” ujar Lalu. (tempointeraktif.com, 11/12/2009)
perang antar pemuja kapitalism menunjukkan kapitalis akan sikut temannya sendiri manakala sudah dipandang berbahaya dan tidak membawa keuntungan.
tapi kemenangan “pertempuran” ini pasti akan berpihak pada pemuja Allah SWT dan pejuang SyariahNYA
yang jadi pangkal permusuhan adalah bisnis, memanfaatkan jabatan untuk melegalkan bisnis pribadi adalah hal biasa dalam sistem kapitalis. budaya “aji mumpung” merupakan point nomor wahid untuk merampok SDM negeri ini demi kepentingan dan keuntungan pribadi semata, kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat indonesia hanyalah “lipstik” dan kamuflase. Lihatlah perilaku para pejabat negeri ini, bersumpah atas nama Allah adalah hal biasa, menangis di depan publik bukan hal baru, tebar pesona adalah jurus maut untuk merayu hati rakyat, bahkan isu “ada orang yang berniat untuk mentantet dirinya” pun di utarakan di media tak lain tak bukan agar rakyat simpati!
Masihkah kita percaya akan perilaku dan tabiat para pejabat tipe ini? perubahan struktur dan pergantian personil para pejabat negara tidak akan pernah menyelesaikan penyakit yang bercokol di negeri ini, selama sistem busuk sekuler masih di percaya oleh mereka.
percaya dan yakinlah saudaraku, jika sistem islamlah satu satunya sistem yang dapat menolong negeri ini dari keterpurukan dan kehancuran! selain itu, sistem lain hanyalah SAMPAH!