PDIP, Golkar, PKS dan Hanura Melemah

Setelah melalui lobi yang panjang, nama Boediono dan Sri Mulyani tidak masuk dalam rekomendasi Pansus Angket Bank Century. SIKAP fraksi-fraksi mengendur di saat-saat terakhir menjelang memasuki rapat paripurna DPR hari ini dan esok. Empat fraksi yang sebelumnya menyebut sejumlah nama yang harus bertanggung jawab dalam penggelontoran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century, kini semuanya balik badan.

Keempat fraksi itu adalah PDIP, Golkar, PKS, dan Hanura. Dalam rapat pleno pansus yang berlangsung hingga menjelang tengah malam tadi, keempat fraksi menyetujui rekomendasi yang tidak menyebutkan nama. Dari dua opsi yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Mahfudz Sidik (F-PKS), dua-duanya tidak menyebutkan nama pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggelontoran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century.

Opsi pertama merekomendasikan agar institusi hukum memproses kasus akuisisi dan merger Bank Century dan lain-lain. Opsi kedua merekomendasikan agar seluruh penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum berindikasi tindak pidana korupsi, perbankan, pencucian uang, dan pidana umum diserahkan ke penegak hukum Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tadi malam dalam rapat pansus yang dipimpin Ketua Pansus Idrus Marham, pansus menetapkan kedua opsi tersebut yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR hari ini. Itu berarti tidak ada nama-nama yang disebutkan dalam rekomendasi pansus. Perubahan sikap keempat fraksi itu mengejutkan karena hingga sore kemarin keempat fraksi masih kukuh agar rekomendasi pansus menyebutkan nama-nama. Sebelumnya dalam rapat pleno pansus (23-24/2) keempat fraksi menyebutkan sejumlah nama yang dipandang bertanggung jawab dalam proses bailout dan karena itu harus dibawa ke depan hukum.

Nama-nama yang dipandang paling bertanggung jawab adalah Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu dan Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Karena itu, nama-nama tersebut harus diproses secara hukum. Kini Boediono menjabat wakil presiden dan Sri Mulyani menjadi menteri keuangan.

Perubahan sikap itu sebelumnya sudah tersirat dari pernyataan Sekretaris F-PG DPR Ade Komarudin. Menurutnya, Golkar setuju dengan opsi yang tidak menyebutkan nama. ”Tidak perlu menyebut satu-dua nama karena semua yang terlibat, yang terindikasi melanggar hukum, harus diusut tuntas secara hukum,” tambah Ade yang juga anggota pansus itu.

Tidak masuknya nama Boediono dan Sri Mulyani dalam rekomendasi pansus menunjukkan keberhasilan lobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Menkeu Sri Mulyani kemarin di DPR santai saja melayani setiap pertanyaan. ”Saya tidak punya persiapan apa-apa menghadapi Rapat Paripurna DPR,” katanya enteng.

Rapat pleno pansus kemarin molor dua jam, baru dimulai pada pukul 16.00 WIB. Dua jam kemudian rapat diskors hingga pukul 22.00. Di sela-sela skors rapat itulah anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrat merapat ke Cikeas di kediaman pribadi Presiden SBY. (mediaindonesia.com, 2/3/2010)