DPRD Kota Tangerang Selatan Harapkan Masukan dari HTI

HT Press. DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sangat berharap masukan dari HTI dalam pengambilan kebijakan-kebijakan daerah. DPRD juga berharap HTI dapat menjadi salah satu pengontrol dewan, karena Dewan adalah representasi politik melalui partai politik, maka Dewan harus dikontrol oleh ormas seperti HTI, demikian harapan DPRD Kota Tangsel sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sihabudin, ketua II DPRD Kota Tangsel ketika beraudiensi dengan pengurus DPD II HTI Kota Tangsel pada hari Senin 5 Juli 2010.

Audiensi pengurus DPD II HTI ke DPRD Kota Tangsel sendiri merupakan rangkaian audiensi dan komunikasi HTI dengan berbagai koomponen masyarakat terutama lembaga-lembaga politik dan pemerintahan dalam rangka menyampaikan sikap HTI menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang ditetapkan oleh pemerintah, menjelaskan berbagai dampak akibat kenaikan TDL dan memberikan solusi terhadap persoalan kelistrikan.

Dalam mensikapi kenaikan TDL sehingga layak ditolak dijelaskan bahwa di samping dampaknya yang akan menambah beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat karena efek kenaikan TDL tersebut pada harga-harga barang dan jasa, juga nampak adanya beberapa kesalahan:  (1)Pada level pengambilan kebijakan, yakni terkait dengan kebijakan penanganan energi nasional termasuk listrik; (2)Pada level pengelolaan / manajemen kelistrikan; (3)Persoalan Teknis.

Pada level kebijakan energi nasional selama ini bermasalah karena: (1)Sumber energi yang merupakan milik umum telah dialihkan menjadi milik swasta, bahkan asing. Dampaknya adalah minyak bumi dan gas yang seharusnya menjadi sumber utama energi (di samping batubara) tidak dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, karena negara hanya mendapatkan bagi hasil dengan nilai yang minim, bahkan gas dijual ke asing dengan harga murah padahal kebutuhan dalam negeri sangat besar. Dalam kasus listrik, negara (dalam hal ini PLN) harus membeli listrik kepada swasta, kemudian PLN menjualnya kepada rakyat, dengan harga yang (katanya) lebih murah dari harga beli, sehingga PLN merugi, maka harus ada subsidi.  (2)Terkait pengelolaan / manajemen kelistrikan, pemerintah belum menyelesaikan kasus-kasus kebocoran listrik yang dicuri, efisiensi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang menyebabkan pemborosan; (3)Secara teknis, pemerintah nampak hanya ingin mengambil jalan pintas dan mudah ibarat pedagang tidak melakukan efisiensi dan inovasi, tetapi diambil jalan pintas naikkan harga.

Pengurus HTI Tangsel juga menyampaikan harapannya agar DPRD bukan hanya menangani masalah-masalah daerah yang telah diberikan otonominya kepada daerah, tetapi juga menjadi media pressure kepada DPR Pusat dan pemerintah karena dampak kebijakan pusat akan dirasakan oleh daerah.[]