Ketakutan Amerika Terhadap Situasi di Mesir

Presiden AS, Barack Obama mengadakan pertemuan mendadak dengan Dewan Keamanan Nasional untuk menilai respon rezim Mesir terdap protes kemarahan. Dalam pertemuan ini, Obama kembali menegaskan perlunya reformasi politik di Mesir.

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Obama selama pertemuan Keamanan Nasional pada hari Sabtu sore, berkali-kali menegaskan penentangannya terhadap penggunaan kekerasan. Bahkan ia menyerukan otoritas di Mesir untuk menahan diri, dan menghormati hak asasi manusia, serta segera mengambil langkah-langkah konkret untuk reformasi politik di negara itu.

Namun Obama tidak memperlihatkan reaksi terhadap keputusan Presiden Mesir Hosni Mubarak hari Sabtu yang menunjuk Kepala Intelijen Omar Suleiman sebagai Wakilnya untuk pertama kalinya sejak ia menduduki kekuasaan hampir tiga puluh tahun yang lalu.

Juru bicara untuk Departemen Luar Negeri AS, Philip Crowley mengatakan bahwa pemerintah Mesir tidak dapat begitu saja “mengatur kembali dokumen-dokumen”. Ia menegaskan bahwa “Kata-kata Presiden Mubarak yang menjanjikan reformasi harus diikuti oleh tindakan”. Ia mengulang seruan Presiden Barack Obama untuk melakukan reformasi.

Crowley menambahkan bahwa “Rakyat Mesir tidak lagi menerima status quo. Sebab rakyat menantikan proses penting untuk mendukung reformasi yang sesungguhnya”. Ia menjelaskan keprihatinan Amerika dengan mengatakan bahwa “Selama pengunjuk rasa masih beraksi di jalan-jalan Mesir, maka kami tetap merasa khawatir tentang kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan. Sehingga sekali lagi kami mendesak semua pihak agar mampu menahan diri”.

Pertemuan ini dihadiri oleh Penasihat Keamanan Nasional, Tom Donilon, para pejabat keamanan dan politisi. Pertemuan Keamanan Nasional berlangsung lebih dari satu jam. Di mana pertemuan itu dimulai jam 01:00 waktu Amerika Serikat atau 18:00 Greenwich Mean Time (GMT).

Pemerintah Obama berkali-kali menyerukan untuk menahan diri kepada pemerintah dan para pengunjuk rasa di Mesir, di mana kerusuhan anti-pemerintah terus berlanjut, meskipun fakta bahwa Mubarak telah memerintahkan militer untuk turun ke jalan.

Bahkan Obama telah berbicara langsung kepada Mubarak pada hari Jumat melalui telepon. Obama mengatakan kepada Mubarak bahwa ia harus melakukan reformasi menyeluruh. Sementara para pejabat Amerika menjelaskan bahwa bantuan Amerika untuk Mesir yang jumlahnya mencapai 1,5 miliar dolar bergantung pada bagaimana menghadapi krisis di Mesir.

Obama mengatakan bahwa ia telah menekan Mubarak untuk melaksanakan janjinya tentang demokrasi yang lebih besar dan reformasi ekonomi dalam waktu dekat melalui pidato yang disampaikan baru-baru ini, sebagai upaya pemerintah untuk mengisolasi respon protes kekerasan di kota-kota Mesir. Akan tetapi jalanan Mesir dianggapnya tidak seperti harapan, di mana gelombang besar protes terus menuntut lengsernya rezim Mubarak dan simbol-simbolnya.

Pemerintah Amerika sangat terkejut dengan krisis politik yang mengguncang wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah Obama berusaha untuk membuat keseimbangan yang cermat, yaitu upaya menghindari lengsernya Mubarak, yang merupakan sekutu strategis paling penting bagi Amerika Serikat sejak tiga puluh tahun yang lalu, dan juga berupaya mendukung para demonstran yang berusaha untuk memperoleh hak-hak politik yang lebih luas dan juga menuntut penggulingan Mubarak. Akan tetapi pilihannya itu terbatas pada menpengaruhi situasi.

Menurut para pengamat, bahwa krisis di Mesir telah menimbulkan posisi sulit bagi Amerika Serikat. Sebab, Mubarak (82 tahun) merupakan sekutu dekat Washington dan telah mendapatkan bantuan Amerika selama beberapa dekade dengan membenarkan tindakan pemerintahan Mubarak yang otoriter terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman ekstrimis Islam.

Sehingga bagi Washington, skenario terburuk dalam krisis Mesir akan melahirkan sistem pemerintahan Islam yang kemungkinan akan bersekutu dengan Iran.

Amerika Serikat mengatakan bahwa Mesir memainkan peran penting dalam perundingan damai, dan menganggapnya sebagai negara yang mengimbangi pengaruh Iran di wilayah tersebut. Namun, organisasi hak asasi manusia berkali-kali menuduh pemerintah Amerika sangat toleransi dengan pelanggaran berat Mesir terhadap hak asasi manusia (aljazeera.net, 30/1/2011).