Jenderal Senior Militer Turki Mundur , Amerika Puas
AS mengungkapkan kepuasannya atas pengunduran diri para pemimpin militer Turki dari posisinya. Menurut New York Times, AS menganggap pengunduran diri ini sebagai “momen yang luar biasa dalam sejarah negara modern itu”. Lima puluh tahun lalu, ketika PM Turki Adnan Menderes bentrok dengan militer Turki, nasibnya berakhir di tiang gantungan. Militer tidak memberi dia lagi kesempatan setelah tiga kali menang dalam pemilihan. Namun, kali ini justu pemimpin militer yang mundur. Surat kabar Amerika itu menambahkan, “Pengunduran diri ini merupakan bagian restrukturisasi tentara di bawah kontrol sipil, menciptakan kebijakan luar negeri yang lebih agresif, dan melaksanakan amandemen konstitusi yang dapat menyebabkan transformasi politik di negara ini.”
Pengunduran diri Kepala Staf dan para Komandan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) adalah untuk memprotes penangkapan puluhan jenderal yang dicurigai berusaha menggulingkan pemerintahan Erdogan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mark Toner mengatakan, “Washington memiliki kepercayaan penuh pada kekuatan lembaga-lembaga Turki, dan pelaksanaannya terhadap demokrasi.”
Sikap ini mencerminkan keberpihakan AS yang begitu telanjang terhadap Erdogan dan pemerintahnya dalam melawan lembaga militer Turki dalam konteks persaingan Amerika-Inggris di Turki. Ada indikasi yang jelas bahwa Amerika ingin menghabisi pengaruh militer dari kekuasaan sepenuhnya. Semua tahu bahwa militer Turki telah menyerahkan dirinya sebagai pelindung sekularisme. Militer Turki adalah boneka bikinan politik kolonial Inggris sejak berdirinya Republik Turki melalui tangan najis Ataturk, penghancur Negara Khilafah Islam.
Rezim Preman Suriah Terus Lakukan Pembantaian
Rezim pemerintah sektarian preman Baath di Suriah terus melakukan rangkaian pembantaian mengerikan lewat pasukan militernya di kota-kota Syria dan di berbagai daerah pedesaan. Mereka membantai siapapun yang berkerumun yang menyerukan kejatuhan rezim Assad. Setelah pengepungan dan penyerbuan kota Hama dengan tank, serta pembantaian lebih dari seratus orang, pasukan keamanan preman berhasil mengendalikan kota Basilah dari semua penjurunya hingga mencapai jantung kota, menguasai alun-alun utama, menangkap ribuan warga, dan mengusir sebagian besar lainnya ke luar. Kemudian mereka pindah ke kota-kota, seperti Ar-Riqqah, Damaskus, Latakia serta di beberapa kota dan desa yang lain. Di tempat-tempat itu pasukan keamanan preman melakukan pembantaian, penghancuran, pengepungan, pemutusan air, listrik dan komunikasi dari kota-kota lainnya. Keberadaannya seperti pasukan invasi dan pendudukan.
Di sisi lain, para rezim Arab berkonspirasi menutup mulut dan mata mereka terhadap pembantaian yang terjadi pada rakyat Suriah. Adapun negara-negara besar di Barat membuat pernyataan kecaman dan ketidaksetujuan, namun tanpa melakukan tindakan apapun untuk membantu rakyat di Suriah. Namun demikian, perlawanan rakyat Suriah dari hari ke hari terus berkembang hingga berubah menjadi konfrontasi bersenjata di beberapa daerah antara tentara rezim dan para pembangkang. Dikhawatirkan terjadinya perang saudara yang sulit dihentikan kecuali dengan lengsernya rezim Assad yang brutal.
UU Baru Tajikistan Melarang Para Pemuda Hadiri Kajian di Masjid
Presiden Tajikistan Emomali Rahmon telah menandatangani undang-undang baru yang melarang pemuda di negara itu berpartisipasi dalam pertemuan keagamaan di masjid-masjid. Berdasarkan UU Tanggung Jawab Orangtua, jutaan pemuda Tajikistan berusia di bawah 18 kehilangan hak untuk pergi ke masjid. UU tersebut juga akan memaksa mereka untuk belajar di sekolah secular. Demikian laporan AFP Rabu kemarin (3/8).
Undang-undang baru juga akan melarang para pemuda Tajik hadir di gereja-gereja yang ada. Seorang politisi terkemuka dan pemimpin agama Tajik, Akbar Turajonzoda, mengkritik keras undang-undang baru itu dan menyebutnya sebagai melawan kehendak Allah. Undang-undang ini mencerminkan sikap pengecut dan brutal rezim Tajikistan yang tidak menginginkan para pemuda mendalami dan memperjuangkan Islam yang sesungguhnya, yang meninginkan pengakan syariah Islam dan menegakkan Khilafah. Namun, usaha rezim ini tidak akan berhasil dengan pertolongan Allah SWT.
Pemerintah Yordan Berikan Amnesti, Namun Tidak untuk Hizbut Tahrir
Media massa di Yordania memberitakan bahwa “Komite amnesti yang dibentuk sesuai Undang-Undang Amnesti umum telah memutuskan tahanan dari Hizbut Tahrir tidak tercakup oleh Undang-Undang Amnesti Umum”. Berkaitan dengan berita itu Hizbut Tahrir Yordania mengatakan dalam pernyataan persnya: Pertama, kami di Hizbut Tahrir telah dikaruniai oleh Allah untuk berjalan di atas garis (jalan) rasul-Nya Muhammad saw. Kami beraktivitas siang-malam untuk melanjutkan kehidupan islami di bawah Daulah Khilafah dengan cepat untuk menggapai keridhaan Allah. Kami tidak menoleh sedikit pun kepada kemarahan orang yang jiwanya ada di genggaman Allah. Kami akan tetap terikat kepada perintah Allah dengan terus berjuang untuk menegakkan Daulah Khilafah. Kezaliman orang zalim, kedengkian orang yang dengki atau konspirasi orang rendah yang gemetar karena makin dekatnya pertolongan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukhlis, semua itu tidak akan memalingkan kami.
Kedua, kami di Hizbut Tahrir tidak menunggu amnesti dari manusia. Kami hanyalah mengharap pemaafan Ar-Rahman saja. Begitu pula kami tidak perlu meminta amnesti dari rezim represif yang mencelakakan negeri dan penduduknya, berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan, memerangi Islam dan para pengemban dakwahnya dan menjadikan Yordania sebagai jarahan bagi para koruptor dan pencuri kelas kakap. Ketiga, amnesti umum itu tidak mencakup masalah-masalah politik dan intelektual seperti Hizbut Tahrir, namun sebaliknya mencakup kejahatan-kejahatan kriminal di mana baru saja dikeluarkan amnesti yang menurut pernyataan kantor penelitian kriminal jumlahnya hingga 600 orang di seluruh penjara Yordania. Hal itu memberikan indikasi yang jelas kelompok-kelompok mana yang mendapatkan manfaat dari undang-undang tersebut [FW, dari berbagai sumber]