Rakyat Mesir Tuntut Usir Dubes Amerika
Massa rakyat Mesir, termasuk puluhan hakim pada Jumat (09/03/2012) melakukan demonstrasi di depan Kedutaan AS. Mereka menuntut pengusiran Duta Besar AS Anne Patterson dari Mesir. Demonstran mengecam tidak dihukumnya warga Amerika yang melakukan makar di Mesir dengan hanya mendeportasi mereka. Suara-suara penolakan bantuan AS dan menuntut supaya mengadili semua yang terlibat dalam pendanaan konspirasi itu muncul dalam aksi rakyat ini.
Kedutaan Besar AS di Mesir merupakan sarang spionase dan konspirasi atas Mesir dan rakyatnya selama beberapa dekade. Oleh karena itu, menurut syariah Islam tidak boleh bagi AS dan negara-negara imperialis yang rakus lainnya memiliki kedutaan secara permanen di negeri-negeri Islam. Jadi, tidak cukup hanya mengusir duta besar dan menggantinya dengan duta besar yang lain. Semua Duta Besar AS, apakah yang sekarang ini atau yang sebelumnya benar-benar telah melaksanakan kebijakan Amerika dalam konspirasi dan memata-matai rakyat Mesir. Adapun politik luar negeri dalam Islam mengharuskan penerapan hukum ini sehingga Mesir terjaga dan aman dari tipudaya dan konspirasi musuh.
Pendeportasian orang-orang Amerika yang berkonspirasi jahat terhadap Mesir dan tidak menghukumnya, menunjukkan bahwa rezim di Mesir hakikatnya belum jatuh. Bahkan rezim yang ada itu mengikuti kebijakan yang menghinakan dirinya sendiri, yang pernah ditempuh oleh Husni Mubarak. Diktator ini menghinakan rakyat Mesir dan membuat Mesir tunduk kepada kaum kafir asing yang melakukan sebuah konspirasi terhadap Mesir. Mereka mendukung para antek untuk menyebarkan ide-ide sekular demi mempertahan-kan keberadaan AS di Mesir dan mencegah hadirnya Islam yang akan membebaskan Mesir dari penjajahan (Kantor Berita HT, 14/3/2012).
HT Pakistan Protes Penangkapan Keji
Hizbut Tahrir (HT) melakukan protes di seluruh negeri pada hari Jumat untuk mengecam instansi-instansi pemerintah yang menangkap 18 anggota HT yang menghadiri Dars-e-Quran di sebuah rumah di Islamabad, hari Kamis.
Sambil meneriakan kecaman protes dan melambaikan spanduk di luar Lahore Press Club, para anggota HT mengatakan bahwa instansi-instansi pemerintah itu menggerebek sebuah Dars-e-Quran dan menahan 18 orang di dalamnya di bawah UU Anti-Terorisme, dan menambahkan bahwa para peserta yang ditangkap itu termasuk enam orang insinyur software, enam orang insinyur telekomunikasi, dua orang lulusan BBA dan MBA, dan seorang pengusaha dan dua orang mahasiswa.
Polisi selama dua hari menyiksa secara fisik para anggota HT itu di tempat mereka ditahan karena mereka melancarkan kampanye politik yang mengungkap rencana-rencana keji Amerika untuk membersihkan angkatan bersenjata Pakistan dari perwira-perwira yang berdiri melawan kepentingan-kepentingan Amerika.
Demonstran mengatakan tindakan tercela itu terjadi sebelum ‘penguasa pengkhianat’ itu membuka kembali rute pasokan darat untuk pasukan NATO yang menduduki Afganistan. Para pengunjuk rasa memegang spanduk-spanduk yang mengatakan, “Penangkapan anggota Hizbut Tahrir atas perintah AS tidak dapat menghalangi pendirian Khilafah.”
Mereka mengatakan ‘kejahatan’ para aktivis HT adalah karena mereka menyerukan orang-orang yang berkuasa dan rakyat bagi pembentukan Khilafah Islam. Para penguasa menjadi ketakutan karena meningkatnya keinginan umat untuk pendirian Khilafah, dan karenanya, para penguasa pengkhianat itu menggunakan taktik-taktik tercela.
Rumah-rumah tinggal itu digerebek untuk menangkap para aktivis Hizbut Tahrir, sementara rumah-rumah tinggal yang ditempati oleh para agen CIA dan Blackwater dilindungi oleh orang-orang yang sama. (rz/sumber: http://www.thenews.com.pk/Todays-News-5-98027-Protest-against-arrests).
Usulan Pembentukan Negara Federasi Libya Berbahaya
Ketua Dewan Transisi Nasional Libya Mustafa Abdul Jalil di 07/03/2012 menyeru Dewan interim Cyrenaica untuk meninggalkan ide federalisme. Jalil mengisyaratkan akan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan kesatuan Libya. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Kota Benghazi adalah sebuah pengkhianatan terhadap warisan para pejuang revolusi yang telah berkorban demi Libya bersatu.
Dewan interim Cyrenaica yang terdiri dari para pemimpin suku dan politisi Libya ini telah mengadakan pertemuan di Benghazi. Mereka mengumumkan pernyataan bersama bahwa provinsi kaya minyak Cyrenaica adalah wilayah otonom dan menyerukan untuk kembali ke federalisme. Perlu dicatat bahwa Inggris, yang mewarisi kolonisasi Italia di Libya, telah mengembangkan sebuah konstitusi pada tahun 1951 memproklamirkan bahwa Libya adalah Kerajaan Federasi yang terdiri dari tiga wilayah atau tiga negara bagian otonom, yaitu provinsi Tripoli di barat, Cyrenaica di timur dan Fezzan di barat daya. Wilayahnya yang terbesar adalah Cyrenaica dan telah dibuat untuk Libya sebuah bendera yang dinamakan bendera kemerdekaan. Namun, sistem federal itu dihapus pada tahun 1963 dan diganti dengan sistem sentralistik, yang terdiri dari 10 provinsi.
Sesungguhnya sistem federal itu di dalamnya menyimpan potensi-potensi konflik kemerdekaan, yang memberi peluang pembagian wilayah untuk menjadi negara-negara yang terpisah, seperti yang terjadi di Sudan selatan. Pemerintah otonom itu diberi kesempatan untuk melakukan referendum dan kemudian mengumumkan pemisahannya sebagai negara merdeka. Ini adalah sistem yang bertentangan dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Dalam Islam pemerintahan bersifat sentralistik, dan administrasinya bersifat desentralistik, yakni khalifah yang mengangkat para wali (gubernur) dan yang memberhentikannya. Wali (gubernur) mengelola wilayahnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dan menurut konstitusi Islam.
Dalam sistem Khilafah, tentara yang ada di wilayah tidak di bawah kepemimpinan wali, melainkan di bawa kepemimpinan militer pusat, dan Khalifah adalah panglima tertinggi militer yang sesungguhnya. Begitu juga para qadhi (hakim) di wilayah, mereka diangkat dan dipecat oleh Kepala Qadhi (Hakim Agung) Negara yang ditunjuk oleh khalifah untuk mengelola urusan peradilan. Juga, keuangan di wilayah bukan di tangan wali, melainkan di bawah sistem keuangan pusat yang mendistribusikan kekayaan bagi semua individu rakyat di seluruh wilayah dengan berkeadilan, serta memberi semua pelayanan kepada masing-masing mereka tanpa diskriminasi (Kantor Berita HT, 14/3/2012).
Mantan Pejabat CIA: Khilafah Pasti Tegak Kembali
Pada 29/2/2012 beberapa situs mempublikasikan pernyataan seorang mantan pejabat CIA, Robert Baer, bahwa “Teorinya tentang dominasi Syiah Iran di Timur Tengah benar-benar telah runtuh. Sekarang adalah era revolusi rakyat Sunni. Tanda-tanda munculnya Khilafah Islam telah kembali. Mesir, Tunisia, Yordania, Libya dan Suriah merupakan negara-negara Sunni dan akan mengadopsi contoh Turki dalam pemerintahan (Khilafah Utsmani). Adapun pemerintahan (Turki sekarang) ini tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Islam.”
Ia menambahkan, “Keberhasilan revolusi di Suriah akan meluas ke Yordania. Rakyat menginginkan perubahan dan membersihkan korupsi. Bahkan neo-kolonialisme telah meninggal setelah invasi Irak.”
Ya, tanda-tanda munculnya Khilafah Islam telah kembali lagi. Karena itu, kaum kafir terus memonitor dan mengawasinya, serta menyiapkan rencana untuk memeranginya jika tipudaya. Namun, makar mereka tidak dapat mencegah munculnya Khilafah.
Di antara tipudaya mereka untuk mencegah munculnya Khilafah adalah membentuk sistem pemerintahan seperti model Turki, yang hakikatnya adalah nyata-nyata sistem kufur yang membolehkan setiap yang diharamkan; yang di dalamnya diangkat orang-orang yang memiliki latar belakang Islam. Mereka tidak berbeda dengan kaum sekular yang lainnya, kecuali tanda-tanda dan kata-kata tipuan, yang dengannya mereka mengira bisa menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri dan orang-orang naif semata.
Mantan pejabat AS itu menyadari betul fakta-fakta seperti yang dipahami oleh pemerintah negaranya, yaitu bahwa negaranya sedang berada di ambang kehancuran dan kekalahan di negeri-negeri Islam. Semua rencana neo-kolonialisme terhadap negeri-negeri itu telah mati, dan sudah tidak tersisa kecuali para bonekanya yang tidak lama lagi semuanya akan ditelan oleh umat. Mereka dengan para bonekanya telah menandatangani kesepakatan keamanan untuk menjaga keberadaannya di negeri-negeri Islam sehingga mereka bisa mencegah munculnya Khilafah, yang tidak dapat dicegah kemunculannya sekalipun mereka menggunakan semua kekuatan dan tipudaya ketika Allah menghendakinya; yaitu Khilafah Rasyidah yang tegak di atas metode kenabian, bukan sektarian, yang akan merangkul semua kaum Muslim dari berbagai aliran, dan juga non-Muslim; Khilafah akan menjaga penjanjian dan kehormatannya (Kantor Berita HT, 14/3/20120).
[FW/Dari berbagai sumber].