Al-Waie

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Indonesia adalah negeri kaya-raya. Namun ironisnya, masih banyak penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Negara juga menanggung beban utang yang amat besar. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Realitas kontradiktif ini jelas menunjukkan ada yang salah dalam mengurus dan mengelola kekayaan alam negeri ini. Kesalahan inilah yang harus diketahui dengan benar sehingga dapat segera dikoreksi dan atasi.

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi biang penyebab terjadinya realitas kontradiktif itu. Pertama: penerapan sistem yang rusak dan bobrok. Kedua: para penguasa yang korup dan tidak amanah.

Sistem bobrok yang diberlakukan di negeri ini adalah kapitalisme-liberalisme dan demokrasi. Di antara doktrin utama kapitalisme-liberalisme dalam pengaturan adalah kepercayaannya yang amat besar pada mekanisme pasar dan pasar bebas. Negara hanya dijadikan sebagai regulator yang mengatur lalu lintas jalannya usaha dan harus disingkirkan dari semua kegiatan ekonomi. Akibatnya, semua sektor ekonomi, termasuk yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kekayaan alam, harus diserahkan kepada swasta untuk dikelola.

Doktrin-doktrin kapitalisme-liberalisme inilah yang diberlakukan di negeri dengan penduduk mayoritas Muslim ini. Hal ini tampak jelas dalam berbagai undang-undang dan kebijakan. UU Migas No. 22 tahun 2001 adalah salah satu contohnya. Dalam UU tersebut, peran negara dikebiri hanya menjadi regulator. Memang BUMN dan BUMD diberi kesempatan untuk ikut bermain dalam usaha migas, tetapi kedudukan perusahaan negara itu disejajarkan dengan swasta, baik domestik maupun asing. Untuk bisa mendapatkan proyek penambangan migas, BUMN atau BUMD itu pun harus bersaing dengan semua perusahaan swasta. Selain itu, masih banyak UU lain yang liberal dan menguntungkan asing, seperti UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Ketanagalistrikan, UU Perkebunan, UU Minerba, dan lain-lain.

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Lalu apa hasil penerapan sistem kapitalisme-liberalisme itu? Tersingkirnya negara dari aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam, mengakibatkan banyaknya kekayaan alam dikuasai korporasi, terutama korporasi asing. Merekalah penikmat paling besar kekayaan negeri ini. Sebaliknya, rakyat yang menjadi pemilik sah kekayaan alam negeri tidak mendapatkan bagian kecuali amat sedikit.

Dengan model pengelolaan ala kapitalisme-liberalisme ini, maka wajarlah jika melimpahnya kekayaan alam di negeri ini tak membuat rakyatnya menjadi makmur dan sejahtera. Sebaliknya, hanya membuat kekayaan terkosentrasi pada segelintir orang. Merekalah para kapitalis yang memiliki modal besar. Maka dari itu, tak mengherankan jika sistem ini sudah banyak digugat. Bahkan di negeri asalnya, Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Lalu mengapa ide yang sudah digugat di negerinya sendiri, justru digalakkan di negeri ini?

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Bagaimana dengan demokrasi yang dipropagandakan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat? Demokrasi pada kenyataannya justru menjadi alat legitimasi untuk menyengsarakan rakyat.

Dalam demokrasi, rakyat memang dilibatkan. Namun, rakyat hanya dilibatkan pada saat Pemilu tiba. Setelah suara didapatkan dan kekuasaan sudah di tangan, urusan dengan rakyat dianggap telah selesai. Tak masalah bagi mereka saat undang-undang yang mereka buat itu mengkhianati janji-janji mereka dan menyengsarakan rakyat. Mereka tak peduli kebijakan yang mereka buat menjadikan rakyat lebih menderita.

Dalam demokrasi, nama rakyat memang sering disebutkan. Namun penyebutan itu hanya sebatas atas nama. Yang sesungguhnya berkuasa adalah para pemilik kapital besar. Pasalnya, untuk memenangkan pertarungan dalam Pemilu, biaya yang dibutuhkan amat besar. Tentu hanya mereka yang memiliki modal besar—atau yang didukung oleh para pemilik modal besar—yang berpeluang tampil menjadi pemenangnya. Saat mereka dimodali oleh pemilik modal, tentu itu tidak gratis. Ada konsensi yang harus mereka berikan kepada para pemilik modal tersebut saat berkuasa, paling tidak keberpihakan kepada mereka.

Maka dari itu, demokrasi sesungguhnya adalah alat bagi para kapitalis untuk menguasai negara dan aset-asetnya, bukan untuk kepentingan rakyat. Bahkan demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi penjajahan dan kepentingan asing. Negara-negara penjajah itu mendesakkan regulasi tertentu yang menguntungkan mereka lewat UU yang dibuat DPR. Ironisnya, semua itu dilakukan atas nama rakyat.

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Faktor kedua, yakni berkuasanya para penguasa yang korup dan tidak amanah, adalah fakta yang diketahui semua orang. Korupsi semakin mewabah dan sulit dihentikan karena pelakunya adalah para penguasa yang seharusnya memberantas korupsi. Hampir semua lembaga kekuasaan terlibat menilep uang rakyat.

Menurut catatan Kemendagri, sejak tahun 2004-2012 ada 173 pimpinan daerah terlibat korupsi; 17 di antara mereka adalah gubernur. Itu berarti, lebih dari separuh gubernur menjadi tersangka korupsi.

DPR yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemerintah juga tak bersih dari korupsi. Bahkan menurut hasil survei LSI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara paling korup.

Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang bertugas menindak setiap penyimpangan dan kejahatan juga tak bersih dari kasus korupsi. Bagaimana mungkin korupsi bisa diberantas jika institusi yang bertugas melibas korupsi juga terlibat dalam korupsi?

Yang lebih menyakitkan lagi, tidak sedikit di antara penguasa itu yang lebih memihak kepentingan asing. Bahkan bertindak sebagai antek dan kaki tangan negara-negara kafir penjajah.

Rencana kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM atau melakukan pembatasan BBM bersubsidi jelas memperlihatkan fakta tersebut. Di balik rencana kebijakan menaikkan harga BBM dan pembatasan BBM bersubsudi adalah kepentingan asing. Sebab, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi korporasi asing ikut bermain dalam bisnis migas di sektor hilir. Inilah sesungguhnya agenda jahat yang disembunyikan. Kebijakan ini tentu menyempurnakan liberalisasi migas di sektor hilir yang sebelumnya sudah terjadi dalam sektor hulu!

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Itulah dua faktor yang membuat negeri ini miskin dan terpuruk, yakni: sistem Kapitalisme-Liberalisme-Demokrasi yang bobrok serta penguasa yang korup dan tidak amanah, bahkan berkhianat. Karena dua hal itu yang menjadi faktor penyebabnya, maka dua faktor itu pula yang harus diubah dan diganti. Maka dari itu, jangan pernah berharap terjadi perubahan yang lebih baik, jika dua faktor penyebab itu dibiarkan dan tidak ganti.

Lalu apa solusinya? Untuk mengganti sistem Kapitalisme yang bobrok, solusi satu-satunyanya adalah Islam. Sebagai agama terakhir yang diturunkan, Islam memiliki syariah yang sempurna dan menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, makanan, pakaian, akhlak, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, politik pendidikan, politik luar negeri hingga sanksi hukum diatur dalam syariahnya. Semua itu wajib diterapkan secara kaffah. Meninggalkan sebagian syariah, apalagi semuanya, adalah kemaksiatan. Ujung dari kemaksiatn adalah kerusakan. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusi supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS al-Rum [30]: 41).

Ayat ini menegaskan bahwa pangkal penyebab terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan adalah: bimâ kasabat aydî an-nâs (disebabkan oleh perbuatan tangan manusia). Ibnu Katsir, al-Alusi, Ibnu Athiyah, Abu Hayyan dan para mufassir lain sepakat, makna pengertian kasabat aydî an-nâs (ulah tangan manusia) adalah al-ma’âshî wa al-dzunûb (berbagai kemaksiatan dan dosa).

Di akhir ayat tersebut juga ditegaskan bahwa terjadinya kerusakan itu agar membuat manusia sadar dan segera bertobat: la’allahum yarji’ûn, yakni kembali taat kepada syariahnya.

Dengan demikian ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dua hal terkait kerusakan, yakni: sebab dan solusinya. Penyebab kerusakan adalah pelanggaran dan penyimpangan terhadap syariah; solusinya adalah berhenti dari kemaksiatan seraya segera menempuh jalan ketaatan. Dalam konteks kita saat ini, maka kita wajib mencampakkan sistem kapitalisme-liberalisme dan demokrasi yang kufur; sebagai gantinya kita menerapkan syariah secara kaffah. Itulah sousi tuntas yang wajib diambil.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Agar syariah bisa diterapkan secara kaffah, maka mewujudkan dawlah khilafah menjadi keniscayaan. Sebab, hanya Khilafah sistem pemerintahan yang kompatibel dengam syariah. Selain itu, karena Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam.

Sebagai pemerintahan Islam, Khilafah berdiri di atas akidah Islam. Konsekuensinya, semua hukum yang diterapkan dalam negara Khilafah hanyalah hukum syariah. Tidak boleh ada hukum yang tidak terpancar dari akidah Islam, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Allah SWT berfirman:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa (wahyu) yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada kamu (QS al-Maidah [5]: 49).

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Terkait persoalan kedua—yakni berkuasanya para penguasa korup, tidak amanah dan menjadi antek asing—maka solusinya juga tidak sulit. Para penguasa seperti itu harus ditinggalkan. Dukungan terhadap mereka harus dicabut. Kesempatan untuk berkuasa juga jangan diberikan kepada mereka. Caranya mudah. Rakyat tidak memilih mereka. Bukankah mereka bisa menjadi penguasa lantaran dipilih oleh rakyat?

Sebagai ganti mereka, umat tinggal memilih orang-orang yang salih, bertakwa dan amanah. Insya Allah, tidak sulit bagi umat untuk mencari mereka. Sebab, penghuni terbesar negeri adalah umat Islam. Hanya saja, selama sistemnya masih kapitalisme-liberalisme dan demokrasi, maka pergantian penguasa itu tidak menghasilkan perubahan apa pun. Maka dari itu, persoalan kedua ini hanya bisa dilaksanakan ketika perubahan sistem Kapitalisme menjadi syariah dan Khilafah telah berhasil dilakukan.

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Khilafah beserta syariah yang diterapkan dapat mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. Meskipun demikian, bukan itu yang menjadi landasan dan motivasi kita untuk memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah. Perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah wajib dilandasi oleh dorongan keimanan dan niat untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Sebab, keimanan meniscayakan keterikatan dengan seluruh syariah-Nya. Allah SWT berfirman:

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan, kemudian dalam diri mereka tidak ada rasa keberatan atas putusan apapun yang kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS an-Nisa’ [4]: 65).

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Bertolak dari itu semua, Hizbut Tahrir Indonesia kembali mengajak seluruh kaum Muslim untuk berjuang menegakkan Daulah Khilafah. Hanya dengan tegaknya Khilafah, sistem kapitalisme-liberalisme dan demokrasi bisa dicampakkan. Kekuasaan rezim yang korup, tidak amanah dan khianat juga bisa diakhiri. Dengan Khilafah pula, seluruh dominasi, hegemoni dan penjajahan di negeri-negeri Muslim oleh negara-negara kafir imperalis bisa dienyahkan.

Hanya dengan tegaknya Khilafah, kontradiksi yang terjadi di negeri ini dan negeri-negeri Muslim lainnya—yakni kekayaan alam yang melimpah-ruah, namun rakyatnya menderita—dapat teratasi. Penguasan kekayaan alam oleh segelintir orang juga tidak terjadi lagi. Lalu hidup sejahtera bukan sekadar harapan, namun dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

Hanya dengan tegaknya Khilafah, seluruh syariah dapat diterapkan secara kaffah. Amar makruf nahi mungkar juga dapat dijalankan secara sempurna. Barakah dari Allah SWT akan dilimpahkan dari langit dan bumi. Ridha dan pertolongan-Nya juga akan diberikan. Singkat kata, Indonesia pasti lebih baik dengan syariah dan Khilafah. Bahkan kebaikan itu akan menyebar ke seluruh negeri-negeri Muslim lainnya dan seluruh seantero dunia! Pada akhirnya, umat Islam, umat yang dimuliakan Allah ini, benar-benar menjadi khayru ummah; umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Islam juga mewujud rahmat[an] li al-‘âlamîn, menebarkan rahmat untuk seluruh alam semesta.

Kaum Muslim yang dirahmati Allah SWT:

Kesejahteraan hidup di bawah naungan Khilafah di akhir zaman diberitakan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ خَلِيْفَةٌ يَحْثُوْ الْمَالَ حَثْيًا لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا

Akan ada pada akhir umatku seorang khalifah yang memberikan harta secara berlimpah dan tidak terhitung banyaknya (HR Muslim).

Maka dari itu,, wahai kaum Muslim, sambutlah seruan perjuangan ini dengan penuh semangat. Songsonglah berita gembira Rasulullah saw tersebut dengan berjuang bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan syariah dan Khilafah. Allah Akbar! []