Inilah revolusi yang sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya: Revolusi Syam. Kekhawatiran terutama muncul karena hingga saat ini Amerika belum menemukan pengganti yang pas dari Bashar Assad dan rezimnya. Berbeda dengan Arab Spring di kawasan lain, Amerika relatif lebih mudah mencari pengganti kompradornya sehingga kepentingan penjajahannya di kawasan itu menjadi relatif lebih terjaga dan aman.
Padahal melalui penguasa baru yang menjadi komprador Amerika ini berbagai kebijakan Amerika untuk membajak perubahan hingga sejalan dengan kepentingan Amerika bisa direalisasikan. Visi perubahan Amerika untuk Arab Spring—berupa sekularisme berbalut Islam—dengan menggiring perubahan ke arah demokratisasi (negara demokrasi sekuler) bisa diwujudkan.
Konsep-konsep seperti dawlah madaniyah (negara madani) dan al-Islam al-Mu’tadil (Islam moderat) menjaga jargon-jargon baru untuk menutupi ide pokok yang sebenarnya, yaitu Kapitalisme dengan asas sekularismenya. Visi ini juga cukup sukses, paling tidak hingga saat ini, dalam menyesatkan sebagian umat Islam yang tidak sadar yang menganggap ide-ide demokrasi dan sekular itu sejalan dengan Islam. Apalagi dalam rangka memperkuat visi sekularisme berbalut Islam ini Amerika menggunakan kelompok-kelompok Islam atau tokoh-tokoh Islam.
Di Tunisia, Amerika dan negara sekutu Baratnya bisa tetap mengontrol perubahan melalui militer Tunisia yang masih menunjukkan loyalitasnya kepada Barat. Menguasai militer tentu sangat penting sebagai robot penjaga dan mesin pemukul dan siapapun yang berseberangan dengan Amerika atau mengancam kepentingan mereka.
Amerika pun bisa bernapas lebih lega karena visi demokratisasi yang dia tawarkan berjalan mulus. Kekuatan-kekuatan politik di negeri itu memilih membangun Tunisia yang demokratis dan sekular namun berbalut baju Islam. Amerika dan sekutunya juga berhasil memanfaatkan keberadaan kelompok Islam seperti an-Nahdhah sebagai pemain utamanya. Kelompok ini pun sibuk berkampanye dan membela diri untuk menunjukkan bahwa mereka bukan kelompok Islam fundamentalis, puritan. Secara terbuka mereka juga bukan menolak dikatakan memperjuangkan syariah Islam, apalagi Khilafah. Semua ini mereka lakukakan untuk mendapatkan kepercayaan dari Amerika dan sekutu Baratnya sebagai pemain politik baru.
An-Nahdhah, yang muncul sebagai partai terbesar dalam Pemilu demokratis pertama di Tunisia, telah menyatakan pihaknya akan terus menjaga pasal pertama Konstitusi 1956 dalam hukum konstitusi baru yang sedang dirancang. Ayat ini mengabadikan pemisahan agama dan negara, saat dinyatakan bahwa: Tunisia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, agama adalah Islam, bahasanya adalah bahasa Arab dan merupakan sebuah republik.
“Kami tidak akan menggunakan hukum untuk memaksakan agama,” kata pemimpin an-Nahdhah, Rachid Ghannouchi, kepada wartawan setelah komite konstituen partai memilih mempertahankan ayat konstitusi.
Dia menambahkan, “Ayat tersebut merupakan obyek konsensus di antara semua elemen masyarakat yang melestarikan identitas Tunisia sebagai negara Arab-Muslim serta menjamin prinsip-prinsip negara demokratis dan sekuler.”
Hal yang lebih kurang sama juga terjadi di Mesir. Hingga saat ini Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) yang dipenuhi oleh para jenderal warisan Mubarak masih berkuasa penuh mengontrol Mesir. Untuk mengokohkan kedudukannya Dewan Militer ini membubarkan Parlemen Mesir dan mengarahkan Dewan Konstituante yang akan membuat UU baru Mesir untuk tetap menjadikan Mesir sebagai negara sekular bukan Negara Islam. Dewan Militer ini juga masih memberikan loyalitasnya kepada Amerika dan sekutunya.
Visi perubahan Amerika—sekularisme berbalut Islam—dengan pas bisa diwujudkan oleh partai yang berasal dari gerakan Islam Ikhwanul Muslimun. Presiden Mursi dengan sigap menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang pluralis. Untuk memperkuat citra itu, partai ini pun menolak mentah-mentah hendak menjadikan Mesir menjadi Negara Islam yang akan menerapkan syariah Islam secara sempurna. Mesir tetap menjalin hubungan diplomatik dengan entitas penjajah Zionis Israel dan mempertahankan perjanjian damai Camp David.
Kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia yang merupakan organ penjajahan ekonomi Kapitalisme pun tetap berjalan. Untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Mesir, Mursi memilih untuk meminjam dana dari IMF. Padahal semua tahu, meminta bantuan dari IMF bukan saja akan menghancurkan ekonomi negara, tetapi juga merupakan jebakan politik yang mematikan. Apalagi pinjaman itu mengandung riba yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. IMF secara resmi memberikan pinjaman 4,9 miliar dolar. Perdana Menteri Mesir Hesham Qandil menyatakan pinjaman ini harus dibayar dalam waktu 5 tahun dengan suku bunga 1,1 persen.
Di Libya, Amerika mendapatkan jaminan—meskipun tidak sempurna—terhadap kepentingannya melalui Dewan Transisi Nasional Libya (NTC). Dewan ini secara umum bisa dikontrol oleh ‘orang-orangnya’ Amerika, meskipun terdapat juga kelompok Islam di dalamnya.
Amerika dan sekutu Baratnya pun menjadi lebih lega karena dalam Pemilu pertama Libya pasca tumbangnya Khadafi partai nasionalis menang. Aliansi Kekuatan Nasional (NFA) yang dipimpin mantan Perdana Menteri sementara Mahmoud Jibril mendapatkan 39 dari 80 kursi Majelis Nasional Libya yang disediakan untuk partai politik.
Namun, berbeda dengan Mesir, Libya tidak memiliki tentara yang sepenuhnya mapan. Pasca jatuhnya Gaddafi dan rezimnya, Libya tidak memiliki otoritas politik terpusat. Kekuatan tetap di tangan milisi bersenjata, dan tidak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk mulai bertindak sebagai kekuatan militer nasional. Libya masih dikendalikan oleh jaringan milisi bersenjata. Banyak di antara mereka mewakili suku-suku yang kuat. Untuk lebih mengamankan kedudukannya saat ini, agenda Amerika berusaha membentuk militer nasional Libya yang terpusat namun dikendalikan oleh pemimpin yang sekular.
Terbunuhnya Dubes AS Christopher Stevens dan tiga staf Konsulat Jenderal AS di Benghazi dalam aksi pembelaan terhadap Rasulullah saw., digunakan oleh Amerika melalui kaki-tangannya untuk menghabisi milisi-milisi bersenjata yang berideologi Islam. Koran New York Times edisi Senin (15/10) melaporkan pemerintahan Barrack Obama pada bulan lalu telah mendapatkan persetujuan Kongres AS memberikan dana sebesar US $8 juta dari anggaran operasi Pentagon dan bantuan kontra terorisme yang semula diberikan kepada Pakistan kepada Libya. Dana tersebut digunakan untuk membantu Pemerintah Libya membentuk pasukan komando Libya berkekuatan 500 personil pada tahun depan. Pasukan operasi khusus AS akan melatih pasukan komando Libya tersebut guna memerangi “teroris Islam” di Libya.
Kekhawatiran yang lain dari Barat sekarang ini terhadap situasi Suriah adalah menguatnya kelompok revolusioner yang menginginkan penerapan syariah Islam dan Khilafah di negeri Syam itu. Para revolusioner ini pun secara terbuka menentang visi Arab Spring ala Amerika—sekularisme berbalut Islam. Medan jihad di bumi Syam juga telah mengundang kaum Muslim di seluruh dunia untuk berjihad fi sabilillah untuk menenteng rezim thaghut Ba’ats, Bashar Assad.
Seperti biasa, Barat melalui medianya melakukan penyesatan politik, dengan mengaitkan kelompok yang berjihad ini dengan terorisme dengan tudingan memiliki agenda radikal. Dalam laporannya, Komisi PBB yang melakukan penyelidikan di negara tersebut mengatakan kehadiran para militan asing, Islam radikal atau para jihadi, membuat Barat khawatir. Kepala Komisi Sergio Pinheiro kepada wartawan hari Selasa (17/10) memperkirakan ada ratusan kombatan asing yang ikut bertempur di Suriah. Pinheiro menambahkan bahwa komisi itu khawatir para kombatan asing ini tidak berjuang untuk “membangun negara demokratis di Suriah”, tetapi “untuk agenda mereka sendiri.”
Exit Strategi Model Yaman
Bagi Amerika dan sekutu Baratnya, cara yang paling aman untuk menyelesaikan krisis Suriah adalah dengan menggunakan model Yaman. Pasalnya, intervensi militer langsung seperti yang dilakukan terhadap Libya membutuhkan dana yang besar dan sulit diduga hasilnya.
Berdasarkan model Yaman, Barat mempersiapkan orang lingkaran dalam Presiden Yaman sendiri, yaitu Wapres Abd ar-Rab Mansur Hadi menjadi pejabat presiden baru. Transisi ini dibantu oleh negara-negara sekitarnya seperti Saudi Arabia. Setelah itu diadakan Pemilu yang dikesankan demokratis pada Februari 2012 yang dimenangkan secara telak oleh Hadi.
Rencana non-militer model Yaman ini membutuhkan satu unsur kunci: diplomasi harus dipimpin oleh aktor-aktor regional, bukan PBB atau Barat. Transisi bergaya Yaman kemudian akan bisa mempertahankan struktur negara Suriah yang pro-Barat termasuk elit korup yang lama tidak merasa terancam. Dengan model Yaman ini mereka berharap, Assad bisa mengundurkan diri, stabilitas muncul, dan Pemilu demokratis yang sejalan dengan Barat bisa dilakukan.
Untuk merealisasikan model Yaman ini, Amerika Serikat menggunakan jaringan regional pendukungnya, seperti Arab Saudi, Mesir dan Turki. Melalui Menteri luar negeri Turki Ahmed Davutoglu, Amerika datang dengan membawa usulan lama yang diperbarui agar Wakil Presiden Suriah Farouk as-Sharaa menggantikan presiden antek Amerika Bashar sebagai kepala pemerintahan transisi untuk menghentikan perang sipil yang terjadi di Suriah.
Oglu mengatakan, ash-Shara adalah seorang yang punya pikiran dan hati nurani. Ia tidak turut serta dalam pembantaian di Suriah dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui sistem di Suriah dari dia. Oglu beranggapan bahwa oposisi cenderung menerima ash-Shara untuk memimpin administrasi Suriah pada masa depan. Belum selesai Oglu dengan penyesatan-penyesatan ini, sudah muncul pernyataan dukungan pihak oposisi yang menyatakan diri mereka sebagai Dewan Nasional yang menjadi alat Amerika.
Usulan ini adalah usulan Amerika yang dilontarkan oleh Amerika melalui mulut Oglu maupun selain dia. Padahal sangat jelas Farouk ash-Shara ini adalah seorang pengikut Ba’ats, sekular dan selama ini dipelihara dan dibesarkan oleh Hafezh Asad si bapak dan diwarisi oleh Bashar Asad si anak. Ash-Shara ini telah bekerja sebagai menteri luar negeri pada zaman Hafezh Asad selama 15 tahun. Kemudian ia menjabat Wakil Presiden Bashar Asad pada masa pemerintahannya.
Hal itu jelas-jelas memberikan deskripsi yang gamblang tentang keridhaan penjahat Bashar dan bapaknya kepada ash-Shara. Baik Hafezh maupun Bashar sama sekali tidak membiarkan orang yang menyalahi keduanya meski sekecil apapun. Walhasil, kalau model Yaman ini terealisasi, Suriah akan tetap dalam kendali dan kontrol negara-negara imperialis. Ini jelas merupakan pengkhianatan terhadap darah para syuhada yang telah tertumpah! [Farid Wadjdi]