Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pihak berwenang Perancis telah meminta Parlemen Eropa untuk mencabut kekebalan pemimpin sayap kanan Perancis Marine Le Pen sehingga bisa dituntut karena membandingkan shalat dengan pendudukan Nazi.
Juru bicara kementerian Kehakiman Pierre Rance mengatakan permintaan itu dikirim kepada Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz akhir bulan lalu.
Sebuah sumber mengatakan bahwa permintaan itu berkaitan dengan penyelidikan pengadilan yang sedang berlangsung atas pernyataan yang dibuat oleh Pen Le Ms dalam pidatonya kepada para pendukungnya Partai Front Nasional pada bulan Desember 2010.
Le Pen mencela dilakukannya shalat di jalan-jalan Perancis – karena kelangkaan masjid telah memaksa banyak kaum Muslim untuk shalat di jalan – Le Pen mengatakan dalam pidatonya: “Bagi mereka yang suka berbicara mengenai Perang Dunia II, berbicara mengenai pekerjaan, kita bisa berbicara mengenai pendudukan wilayah kami.”
“Ini merupakan bagian dari pendudukan wilayah kami …. Tidak ada kendaraan lapis baja, tidak ada tentara, namun pendudukan ini semuanya sama dan memberatkan masyarakat.”
Jaksa di Lyon, di mana pidato berlangsung, membuka penyelidikan atas pernyataan yang “menghasut kebencian rasial” pada Januari 2011 menyusul adanya keluhan dari kelompok anti-rasisme.
Seperti halnya banyak parlemen nasional, para anggota Parlemen Eropa menikmati kekebalan tuntutan pidana dan perdata atas pendapat yang dikemukakan sebagai bagian dari tugas mereka, kecuali jika ada yang menilainya untuk mencabut kekebalan itu.
Le Pen mengambil alih kepemimpinan Front Nasional dari ayahnya, yang merupakan pendiri Partai Jean-Marie Le Pen, yang memiliki keyakinan atas rasisme dan anti-Semitisme.
Marine Le Pen, yang pertama kali terpilih menjadi anggota Parlemen Eropa pada tahun 2004, memenangkan 18 persen suara dalam putaran pertama pemilihan presiden Prancis pada April, suatu rekor tertinggi yang pernah dicapai partai itu. (RZ Selasa, sumber : www.telegrap.co.uk.11/12/2012)
