Selama ideologi Kapitalisme dengan sistem pemerintahan demokrasinya diterapkan selama itu pula masalah tidak kunjung reda, baik di Indonesia mau pun dunia Islam. Hal itu terungkap dalam acara Halqoh Islam dan Peradaban (HIP) edisi 44: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2012; Kapitalisme Pangkal Bencana Khilafah Solusinya, Sabtu (15/12) di Wisma Antara, Jakarta.
Kekayaan Alam Masih Dijarah
“Sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya, kekayaan alam kita tetap dijarah asing!” ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Arim Nasim dalam acara refleksi akhir tahun tersebut.
Memang sejak UU Migas Nomer 22 Tahun 2001 diundangkan, liberalisasi migas di Indonesia berjalan kokoh. Hampir tiap tahun publik disuguhi dengan berbagai informasi kisruh mengenai pengelolaan migas di negeri ini. Menurut BP Migas ada 29 blok dari 72 minyak dan gas (Migas) di Tanah Air yang akan habis masa kontrak hingga 2021 mendatang. Artinya, ada 29 kali potensi kisruh bila ternyata kontrak itu diperpanjang.
Pada 2012, ada 3 kasus perpanjangan kontrak yang menjadi sorotan publik yakni: kasus Blok Siak di Riau yang akhirnya diminta dikelola oleh BUMD; kasus Blok Tangguh di Papua yang ditukar dengan “Gelar Kstaria Salib”; dan yang paling heboh kasus Blok Mahakam sampai menimbulkan ancaman “disintegrasi” dari masyarakat Kalimantan Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia jika Blok Mahakam tetap diberikan kepada asing.
Korupsi Makin Jadi
Meskipun program antikorupsi dilakukan sejak awal reformasi, belakangan ini kasus korupsi ternyata memperlihatkan angka dan jumlah yang fantastis. Keragaman aktor dan bentuk korupsi juga semakin bervariasi.
Selama semester pertama 2012, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi-pun mengakui adanya peningkatan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. Modus mereka beragam mulai dari penggelapan ada 92 kasus, penggelembungan dana ada 83 kasus, hingga pemotongan anggaran dan gratifikasi. Adapun kasus korupsi yang melibatkan PNS ternyata sudah menembus angka 1000.
Atas prestasi buruk tersebut, Indonesia dapat disebut sebagai negara dengan tingkat korupsi yang masuk dalam kategori paling luas (pervasive) di dunia. Salah satu indikatornya adalah laporan dari Transparansi Internasional yang selalu menempatkan Indonesia termasuk negara paling korup di dunia.
Tahun 2012, lembaga survei yang berkedudukan di Jerman tersebut melaporkan Indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118. ‘Prestasi’ tersebut menjadikan Indonesia sebagai jagoan korupsi di Asia; mengalahkan Filipina (105); Thailand (88); Cina (80); Malaysia (54); Jepang (17) dan Singapura (5).
Kisruh Nasib Buruh
Tiap tahun gejolak buruh selalu terjadi di negeri ini. Puncak gejolak 2012, terjadi pada awal November lalu dengan digelarnya aksi besar-besaran di 35 kabupaten/kota di 12 provinsi. Aksi tersebut merupakan realisasi dari rencana mogok nasional untuk memperjuangkan tiga tuntutan, yakni penghapusan sistem outsourcing, perbaikan tingkat upah, dan pemberian jaminan sosial kesehatan mulai 2014.
Aksi tersebut turut berdampak pada kelesuan produksi dan iklim investasi. Tidak kurang dari sepuluh perusahaan, di antaranya PT Sepatu Bata Tbk (pabrik sepatu asal Chekoslovakia), PT S (pabrik kabel asal Indonesia), PT BHI (pabrik injeksi plastic asal Korea), PT DGW (pabrik agro chemical asal China), dan PT P (pabrik alat berat untuk pertambangan asal Jepang), telah memutuskan akan menutup pabriknya. Apindo memperkirakan adanya kerugian Rp 900 miliar akibat penutupan tersebut.
Hukum Bobrok, Penegaknya Bengkok
Presiden SBY yang katanya anti terhadap narkoba itu, pada 2012 justru memberikan grasi (peringanan hukuman) kepada para terpidana narkoba kelas kakap. Di antaranya kepada Merika Pranola alias Ola alias Tania dan Ratu Ganja Schapelle Leigh Corby. Ironisnya, Ola yang diampuni SBY dari hukuman mati itu kembali menjadi otak sindikat narkoba.
Lebih parah lagi, ternyata banyak aparat hukum yang terlibat mengonsumsi narkoba. Salah satunya adalah Hakim Puji Wijayanto yang bertugas di Pengadilan Negeri Bekasi. Dua Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pertengahan Agustus lalu juga ditangkap KPK sedang melakukan tindak suap-menyuap. Pada akhir 2012 Hakim Agung Ahmad Yamani dipecat lantaran terbukti melakukan pemalsuan berkas terpidana gembong narkoba.
Para jaksa bengkok juga. Salah satunya adalah Jaksa Cirus Sinaga yang dipecat awal September lalu lantaran terbukti kolusi untuk meringankan hukuman koruptor pajak Gayus Tambunan.
Kondisi buruk juga dialami kepolisian. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh mereka baik secara etika maupun pelanggaran hukum itu sendiri. Data kepolisian menunjukkan, hingga pertengahan tahun saja, sedikitnya sudah terdapat 12.987 personel Polri yang diduga melanggar kode etik profesi maupun pelanggaran hukum.
Baru Dilegislasi, Diujimateri
Proses legislasi UU tahun ini tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya yang terkesan kejar setoran dan tidak melalui kajian yang matang, tidak menampung aspirasi masyarakat dan tak jarang terkesan manipulatif. Akibatnya, begitu UU disahkan langsung di-judicial review di MK.
Dari jumlah UU yang disahkan tahun ini, lima UU di antaranya diujimaterikan ke MK yaitu: UU No. 2 Th. 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; UU No. 4 Th. 2012 tentang APBNP 2012; UU No. 8 Th. 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD; UU No. 11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan UU No. 12 Th. 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Konflik Sosial
Konflik sosial atau konflik antarwarga di Tanah Air menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka sepanjang tahun 2012. Kini cap yang gampang melekat bukan lagi bangsa yang ramah, melainkan bangsa yang gampang marah. Konflik antarwarga itu terjadi nyaris di sepanjang tahun 2012 dan bertebaran hampir di seluruh daerah di Nusantara.
Ditinjau dari pelakunya, konflik sosial ini telah terjadi di hampir semua strata sosial dan pendidikan, warga biasa maupun organisasi massa hingga parpol. Kalangan terpelajar pun tak luput ikut terlibat dalam konflik. Tawuran anak sekolah adalah salah satu bentuk konflik sosial yang hingga kini belum bisa dihentikan. Ironisnya, tawuran bahkan sudah merembet ke tingkat sekolah dasar seperti yang terjadi di Jakarta dan Bogor.
Konflik juga terjadi di dalam kampus. Sejumlah kampus tercatat kerap melakukan aksi tawuran. Mendiknas M Nuh sampai mengancam akan menutup kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) sebagai buntut tawuran pada bulan Oktober lalu yang menewaskan dua orang mahasiswa.
Ormas daerah dan kepemudaan, anggota atau massanya juga kerap terlibat bentrok. Hal itu seperti yang terjadi di Jakarta, Medan dan daerah lainnya. Pada beberapa kali konflik yang terjadi terutama di sejumlah titik di Jakarta bahan mengakibatkan jatuh korban tewas.
Kelompok lain yang kerap terlibat bentrok adalah gerombolan preman. Seperti di Jakarta, pada bulan Agustus 2012 terjadi bentrokan di kawasan Cengkareng antara kelompok Hercules dengan John Kei. Korban tewas kembali berjatuhan.
Remaja Kriminal
Salah satu “kenakalan” remaja yang paling menonjol di tahun 2012 adalah maraknya geng motor. Kebrutalan geng motor telah membuat tidak sedikit warga yang menjadi korban, baik hanya sekadar luka atau bahkan sampai kehilangan nyawa. Kelasi Arifin tewas dikeroyok sekelompok pemuda di Pademangan, Jakarta Utara. Seminggu setelah kejadian, gerombolan bermotor menyerang empat orang di SPBU Shell, Jalan Danau Sunter, Jakarta Utara, (7/4) dini hari.
Kejadian lain yang membuat miris hati, pada Kamis (26/4) di Jakarta usai menjalani ujian nasional (UN), sejumlah pelajar terlibat tawuran massal. Mereka saling serang dengan menggunakan bambu, ikat pinggang berkepala besi, dan senjata tajam lainnya.
Penyalahgunaan narkoba juga marak. Pada 2012, diproyeksikan angka pengguna narkoba sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk. Sebanyak 50-60 persen pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa.
Akses pornografi pun semakin menjadi. Fenomena ini bukan saja hanya di kota-kota besar, namun juga sudah merambah ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Kegiatan menonton adegan-adegan porno membuat mereka penasaran dan tertantang untuk melakukannya. Walhasil, banyak kasus pornoaksi dan pornografi yang melibatkan remaja sebagai pelaku utamanya.
Densus 88 Makin Overacting
Sepanjang tahun 2012, operasi kontra-terorisme yang dilakukan Densus 88 masih setia dengan pola lama; hardpower yang mengarah pada overacting. Densus 88 masih senang menggunakan tindakan represif dan menggunakan senjata mematikan tersangka teroris ketimbang menangkapnya hidup-hidup.
Bila strategi represif dan militer dilakukan oleh Polri melalui Densus 88, maka Badan Nasional Penanggualan Terorisme (BNPT) secara serius menggarap program deradikalisasi yang bertujuan untuk membuat umat Islam phobia terhadap perjuangan syariah dan Khilafah.
Nabi saw. Dicaci
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada 2012 penghinaan kepada Nabi saw. terus terjadi. Kasus film Innocence of Muslim yang diproduksi di AS, dan menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia, misalnya, jelas tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Pemerintah AS. Namun, alih-alih minta maaf kepada umat Islam, Presiden Obama, saat pidato di depan Sidang Umum PBB, justru meminta delegasi negeri-negeri Muslim untuk menghargai prinsip Freedom of Speech (kebebasan berekspresi). Ironinya, tidak ada seorang pun penguasa kaum Muslim yang mempersoalkan penghinaan ini.
Gejolak Dunia Islam
Sepanjang 2012, kondisi Dunia Islam sangat memprihatinkan. Di negeri sendiri kaum Muslim dijegal untuk bisa menerapkan syariah Islam. Di kawasan Muslim minoritas, mereka dihinakan oleh mayoritas kafir. Amerika Serikat memiliki peran yang besar dalam pergolakan di berbagai belahan Dunia Islam.
Peran tersebut tampak kuat pada Revolusi Arab (Arab Spring) yang dimulai pada bulan Januari 2011 hingga akhir 2012. Hal itu tampak di Libya, Tunisia dan Mesir. Cita-cita umat yang menginginkan tegaknya syariah dibelokan menjadi negara demokrasi. Caranya dengan mencitrakan antek Amerika sebagai orang yang pro rakyat agar terpilih menjadi presiden.
Namun di Suriah, hingga akhir 2012 Amerika gagal melakukan pembajakan. Hingga tahun berganti AS belum mendapatkan pengganti yang mapan untuk rezim Assad. Yang ada, pasukan perlawanan rakyat Suriah di lapangan didominasi kelompok mujahidin yang menyerukan penegakan syariah dan Khilafah dan menolak sistem demokrasi yang ditawarkan AS.
Di Asia Tenggara, Muslim Rohingya kembali menjadi sasaran kezaliman rezim Budha Myanmar. Menurut Kaladan Press Network dalam kerusuhan terakhir (21/10) antara Rohingya dan Rakhine di Arakan State lebih dari 360 Muslim Rohingya dibunuh dan 3500 rumah hancur. Lebih dari 20 ribu orang menyelamatkan diri keluar dari Myanmar.
Pembantaian ini bukanlah yang pertama kali. Pada kerusuhan Juni yang lalu puluhan ribu kaum Muslim terpaksa keluar mengungsi dari rumah mereka. Diduga ribuan Muslim terbunuh pasca pecahnya kembali konflik pada awal Juni 2012.
Rekomendasi HTI
Terkait sepuluh masalah tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia memberikan tiga kesimpulan dan rekomendasi. Pertama: setiap penerapan sistem sekular, yakni sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta yang Mahatahu, di berbagai bidang kehidupan pasti akan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi umat manusia.
Penguasaan sumberdaya kekayaan alam negeri ini oleh kekuatan asing, kelamnya persoalan perburuhan, maraknya korupsi di seluruh sendi di seantero negeri, konflik sosial yang tiada henti, kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang tumbuh di mana-mana adalah bukti nyata dari kerusakan dan kerugian itu.
Belum lagi kezaliman yang diderita umat di berbagai negara, penghinaan terhadap Nabi saw. yang terus terjadi serta sulitnya perubahan ke arah Islam dilakukan oleh karena dihambat oleh negara Barat yang tidak kehilangan kendali kontrol atas wilayah-wilayah di Dunia Islam. Semua itu semestinya menyadarkan kaum Muslim untuk bersegera kembali ke jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dan meninggalkan semua bentuk sistem dan ideologi kufur.
Kedua: demokrasi dalam teorinya adalah sistem yang memberikan ruang kepada kehendak rakyat. Namun dalam kenyataannya, negara-negara Barat tidak pernah membiarkan rakyat di negeri-negeri Muslim membawa negaranya ke arah Islam. Mereka selalu berusaha agar sistem yang diterapkan tetaplah sistem sekular, meski dibolehkan dengan selubung Islam, serta penguasanya tetap mau berkompromi dengan kepentingan Barat.
Ketiga, oleh karena itu, bila kaum Muslim ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini seperti sebagiannya telah diuraikan di atas, maka harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Zat Yang Mahabaik. Itulah syariah Islam dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. “Di sinilah esensi seruan Selamatkan Indonesia dengan Syariah yang gencar diserukan Hizbut Tahrir Indonesia,” tegas Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto di hadapan sekitar 300 peserta refleksi akhir tahun.
Hanya dengan sistem berdasar syariah yang dipimpin oleh seorang khalifah Indonesia, dan juga dunia, benar-benar bisa menjadi baik. Dengan sistem ini pula terdapat nilai transedental (ibadah) dalam setiap aktivitas sehari-hari yang akan membentengi setiap orang agar bekerja ikhlas, tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi, golongan maupun asing. Sistem ini pun memiliki paradigma yang jelas bahwa memimpin adalah amanah dari Allah dan syariah adalah jalan satu-satunya untuk memberikan kebaikan dan kerahmatan Islam bagi seluruh alam semesta, sedemikian kezaliman dan penjajahan bisa dihapuskan di muka bumi. Insya Allah. [Joko Prasetyo]