Berdirinya Negara Islam di Suriah Hantui Entitas Yahudi
Karena takut berdirinya Negara Islam di Suriah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan membangun dinding keamanan baru di sepanjang perbatasan dengan Suriah untuk melindungi negara Yahudi dari ‘serangan dan terorisme’, Ahad (6/1). Netanyahu mengatakan pada pembukaan pertemuan mingguan kabinet pemerintahannya bahwa unsur-unsur dari “jihad global” telah menggantikan posisi pasukan tentara Suriah di Dataran Tinggi Golan, sehingga Israel akan membangun dinding perbatasan yang mirip dengan dinding di perbatasan antara Israel dan Mesir.
Kegiatan Hizbut Tahrir di 200 Universitas Khawatirkan Inggris
Situs surat kabar The Telegraph pada tanggal 12/1/2013 mempublikasikan sebuah artikel Tom Whitehead, dengan judul, “Extremists Attend More Than 200 University Events (Para Ekstremis Terlibat di Lebih dari 200 Kegiatan Universitas)”
Penulis menyimpulkan situasi di universitas-universitas Inggris dengan mengatakan, “Telah berlangsung puluhan kegiatan dengan menghadirkan para pembicara dari Hizbut Tahrir, sebagai kelompok fanatik dan intoleransi, serta kontroversial dan dilarang oleh Federasi Kemahasiswaan atau National Union of Students (NUS).”
Penulis menambahkan bahwa para ekstremis diundang di sejumlah kegiatan meskipun Menteri Dalam Negeri Theresa May mengkritik cara universitas dalam menanggulangi bahaya radikalisasi dan ekstremisme.
Penulis menegaskan terkait banyaknya tersebar kegiatan Hizbut Tahrir pada sejumlah universitas di Inggris melalui penelitian yang dilakukan oleh kelompok kampanye hak-hak mahasiswa (campaign group Student Rights), yang menemukan total 214 kegiatan universitas yang menampilkan pembicara ekstremis pada tahun lalu. Dikatakan bahwa pembicara yang paling terkenal adalah Hamza Tzortzis, yang telah dihadirkan di lebih dari 48 kegiatan. Penulis menambahkan bahwa Hamza Tzortzis dalam setiap kesempatan terus menyerukan pembentukan Negara Islam, dan juga menyatakan permusuhannya terhadap nilai-nilai Barat.
Penulis membuktikan banyaknya kegiatan Hizbut Tahrir dari total kegiatan kampus, enam persennya adalah kegiatan Hizbut Tahrir. Padahal kebijakan Federasi Kemahasiswaan atau National Union of Students (NUS) adalah tidak memberikan platform pada Hizbut Tahrir.
Muslim Rohingya Jadi Komoditas Human Trafficking di Thailand
Pemerintah Thailand pada Jumat (11/1) malam mengumumkan pembebasan hampir 700 orang Muslim Rohingya dari sekapan orang-orang yang terlibat dalam profesi perdagangan manusia (human trafficking). Kantor berita Amerika ABC News mengutip dari polisi Thailand, bahwa pihak berwenang menggerebek sebuah gudang di Distrik Sadao, Provinsi Songkhla, Thailand Selatan, kemarin pagi, dan menemukan 307 orang Muslim Myanmar, sementara 397 lainnya ditemukan di dua tempat penyekapan yang berbeda. Pihak berwenang menangkap delapan orang yang diyakini bahwa mereka terlibat dalam perdagangan manusia (human trafficking).
Di bagian lain, kaum Muslim Rohingya yang berhasil diselamatkan menyatakan bahwa mereka datang ke Thailand dengan niat untuk pindah ke negara lain untuk melarikan diri dari kekerasan dan aksi-aksi represif yang mereka hadapi di dalam kekuasaan pemerintah dan umat Buddha. Namun, di Thailand justru mereka disekap oleh orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia.
Para pejabat di Thailand, seperti yang dikatakan kantor berita Rohingya, mereka akan mendeportasi kaum Muslim Rohingya ke Myanmar. Beberapa organisasi menyerukan kepada pemerintah Thailand untuk tidak mendeportasi mereka ke Myanmar agar mereka tidak kembali menjadi sasaran pelanggaran dan diskriminasi sektarian di tangan umat Budha.
Saudi Bantu Amerika Bantai Muslim Yaman
Surat kabar Inggris The Times, baru-baru ini, mengutip dari sumber-sumber intelijen AS mengatakan bahwa Arab Saudi melancarkan beberapa serangan udara untuk membantu serangan yang dilancarkan oleh pesawat tak berawak (drone) AS dengan target al-Qaeda di Yaman. Laporan tersebut menunjukkan bahwa “beberapa misi yang dilakukan oleh Angkatan Udara Saudi sangat membantu pesawat tak berawak (drone) AS dalam melancarkan serangannya.”
AS melancarkan sejumlah serangan dengan pesawat tak berawak (drone) untuk membantu pasukan Yaman dalam pertempuran mereka melawan pejuangal-Qaeda di Semenanjung Arab. Bahkan Washington telah mengklasifikasikan sayap al-Qaeda Yaman sebagai yang paling aktif dan berdarah dalam organisasi al-Qaeda.
Konstitusi Mesir Memberi Militer Kemerdekaan dari Negara
Siapapun yang membaca pasal-pasal Konstitusi Mesir terkait dengan militer akan merasakan adanya perhatian pasal-pasal tersebut untuk kemerdekaan lembaga militer dari negara, serta membedakannya dari lembaga-lembaga yang lain, tulis kantor berita HT (6/1).
Pasal yang berbicara tentang anggaran militer—misalnya—tidak mengungkapkan rincian pengeluaran dengan dalih kerahasiaan. Pasal yang berbicara tentang deklarasi perang harus mendapat persetujuan institusi militer dalam mendeklarasikannya. Dengan demikian, ini artinya bahwa presiden dan pemerintahannya tidak memiliki hak untuk membuat keputusan perang kecuali setelah ada persetujuan dari institusi militer. Bahkan ada pasal lain yang sangat mengedepankan hak istimewa dan kemerdekaan militer, hingga dalam persidangan dan pengadilan.
Direktur Pusat Studi dan Penelitian Strategis untuk Kemuliaan Mesir, Mayor Jenderal Ahmad Fuad mengomentari anggaran militer, berkata, “Bantuan militer ke Mesir masih menjadi misteri yang belum terungkap hingga saat ini, bahwa ada kekayaan najis milik para mantan pemimpin yang belum diketahui statusnya. Ini artinya bahwa masih ada hubungan khusus antara militer dan Amerika yang memberikan bantuan tersebut.”
Adapun dalam peradilan, pasal (198) memberikan kewenangan kepada militer untuk mengadili warga sipil di pengadilan militer dengan dalih membahayakan angkatan bersenjata. Pasal itu berbunyi: “Tidak seorang pun dapat mengadili warga sipil di pengadilan militer kecuali dalam kejahatan yang membahayakan angkatan bersenjata.” Ini artinya bahwa pengadilan militer berada di atas pengadilan sipil di dalam negara.
Dengan demikian, hak istimewa (kekhususan) yang diberikan oleh konstitusi pada militer akan membuat lembaga tersebut tertutup dan merdeka dari negara. Inilah yang membuat tentara sebagai penguasa sebenarnya bagi negara.
Berdalih Perangi Teroris, Inggris dan Prancis Jajah Mali
Perdana Menteri Inggris David Cameron telah merestui penggunaan pesawat-pesawat C-17 untuk mendukung intervensi militer Prancis di Mali. Dalam membenarkan serangan militer ini, klaim dari Prancis, Inggris dan negara-negara Barat lainnya–sekali lagi–adalah bahwa serangan militer ini untuk memerangi ‘terorisme’ dan melindungi rakyat Mali.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir di Inggris mengomentari aksi militer ini. “Bagi Prancis, uranium Afrika Barat adalah seperti minyak Timur Tengah bagi pihak lain. Dua pertiga listrik Prancis berasal dari tenaga nuklir, yang memerlukan impor uranium yang signifikan dari negara tetangga Nigeria. Bekas koloni-koloni Prancis di Afrika Barat adalah penting bagai negara itu untuk bisa mengakses bahan baku (Mali adalah produsen emas ketiga terbesar di Afrika) dan pasar produk Prancis. Oleh karena itu, tidak heran ada kehadiran militernya di wilayah itu,” ungkapnya seperti dilansir Hizb.org.uk, Rabu (16/1).
Taji pun menegaskan negara-negara penjajah seperti Prancis dan Inggris tidak mengirim pasukan mereka untuk berperang membantu warga sipil. “Tentara mereka bukanlah organisasi kemanusiaan,” tegasnya.
Selain itu, tindakan mereka di Mali (atau Libya pada tahun 2011) kontras dengan tindakan mereka yang lamban di Republik Demokratik Kongo dan Bahrain. Padahal publik telah melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang-orang rezim di kedua negara tersebut. “Ini adalah contoh lain dari intervensi militer di sebuah negara koloni Muslim oleh sebuah negara penjajah Barat,” tegasnya.
Aljazair Tangkap Syaikh Ali Belhadj
Pemerintah Aljazair menangkap tokoh Islam Syaikh Ali Belhadj, orang kedua dalam Front Penyelamatan Islam (FIS), setelah ia melakukan aksi protes di depan Kedutaan Besar Prancis di Aljazair, Senin sore (14/1.) Sebab, Prancis melakukan intervensi militer di Mali utara.
Media informasi milik “Belhadj” dalam pernyataannya mengatakan bahwa “Pasukan keamanan Aljazair telah menangkap dengan paksa Wakil Ketua Front Penyelamatan Islam (FIS) di depan Kedutaan Besar Prancis di Aljazair, dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui.”
Pernyataan itu mengatakan bahwa Ali Belhadj tengah melakukan aksi protes terhadap intervensi militer langsung di Mali, negara tetangga Aljazair. Dalam aksi tersebut, Ali Belhadj menyerukan pengusiran duta besar Prancis dari Aljazair, juga mengecam pemerintah Aljazair yang membolehkan imperialis Prancis menyerang Gerakan Mujahid dan Gerakan Pembebasan Azwad dari wilayah Aljazair. Bahkan dikatakan bahwa Aljazair membuka wilayah udaranya untuk pesawat-pesawat Prancis. [rz/joy, dari berbagai sumber]